Jakarta, Badan Gizi Nasional (BGN) membentuk tim khusus untuk menyelidiki dugaan keracunan dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dilaporkan menimpa ribuan anak. Tim ini berfungsi memberikan second opinion sambil menunggu hasil investigasi resmi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), sehingga pemerintah memiliki pijakan ilmiah awal untuk mengambil langkah perbaikan yang cepat dan tepat.
Anggota tim investigasi terdiri dari ahli kimia, farmasi, dan profesional kesehatan yang berpengalaman dalam investigasi keamanan pangan. Dengan kombinasi keahlian tersebut, tim diharapkan mampu mengurai rantai kemungkinan penyebab, mulai dari kontaminan biologis hingga kimiawi, serta menguji hipotesis klinis seperti reaksi alergi atau faktor non-keracunan lain yang bisa meniru gejala serupa pada anak.
Kepala BGN, Dadan Hindayana menegaskan komitmen penuh lembaganya dalam konferensi pers evaluasi MBG 2025 di Jakarta. Menurutnya, tim khusus dibutuhkan agar publik segera memperoleh penjelasan sementara yang bertanggung jawab tanpa menggantikan kewenangan BPOM. Pendekatan ini diharapkan meredam spekulasi dan memberi kepastian arah penanganan di lapangan.
“Kami membentuk tim khusus agar masyarakat mendapat penjelasan awal yang kredibel tanpa mengganggu otoritas BPOM. Kami berharap isu tak berdasar bisa ditekan dan arah penanganan di lapangan menjadi jelas,” kata Dadan.
Hal sama juga diungkapkan Wakil Kepala BGN, Naniek S Deyang bahwa pihaknya akan membentuk tim investigasi untuk mengatasi masalah keracunan yang masih kerap terjadi. Tim investigasi itu akan bertugas mencari sebab pasti gejala keracunan yang dialami penerima manfaat.
“Peran tim investigasi itu adalah untuk memberikan jawaban sementara ketika BPOM masih melakukan pemeriksaan. Hasil dari tim investigasi itu diharapkan bisa memberikan kepastian di tengah informasi yang belum terverifikasi,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Staf Presiden (KSP), M Qodari mengatakan Jawa Barat menjadi wilayah dengan laporan kesehatan terbanyak yang sedang dievaluasi dalam program MBG. Namun, pemerintah terus melakukan evaluasi dan memastikan agar pelaksanaan program tersebut tidak menimbulkan keracunan lagi di berbagai daerah.
“Ya harus selalu dilakukan evaluasi untuk bisa ditindaklanjuti, agar pelaksanaannya di lapangan bisa menjadi lebih baik. Jangan sampai kemudian anak-anak yang kemudian dirugikan,” ucapnya.
BGN memastikan koordinasi erat dengan fasilitas kesehatan dan BPOM agar langkah korektif berjalan serempak, terukur, dan terdokumentasi dengan baik demi akuntabilitas publik. Temuan interim nantinya akan digunakan untuk tindakan perbaikan cepat, baik bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi maupun penanganan medis peserta didik yang membutuhkan. Dengan kerja lintas keahlian dan disiplin protokol, pemerintah menargetkan kepastian penyebab serta pencegahan kejadian serupa di masa mendatang.
