Oleh Nathan Satalis Nussi )*
Papua, sebagai bagian integral dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, telah menjadi saksi dari dinamika kompleks yang melibatkan kelompok bersenjata yang berusaha memisahkan diri. Kelompok-kelompok ini, dengan berbagai taktik kekerasan, telah mengancam keamanan dan ketertiban di Bumi Cenderawasih. Untuk itu, penindakan tegas dan pemberantasan Kelompok Separatis Teroris (KST) Papua harus segera dilakukan, demi mewujudkan kedamaian di Tanah Papua.
Keberadaan KST hingga saat ini memang menjadi sumber konflik di masyarakat. Diketahui bahwa KST terlibat dalam penyerangan Personel TNI dari Satgas Yonif MR 411/Pandawa yang aktif dalam membantu dan melindungi masyakat. Kejadian tersebut berlangsung pada Sabtu (25/11) di Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan. Menurut Pangkostrad Letjen Maruli Simanjuntak ada empat personel TNI yang gugur akibat kontak tembak.
Sebelumnya, kontak tembak antara aparat keamanan dan KST Papua terjadi di Distrik Titigi, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah, pada Rabu (22/11/2023). Dalam peristiwa tersebut, satu anggota kepolisian dari Korps Brimob, yakni Bharada Bonifasius Jawa, gugur terkena tembakan. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Papua Komisaris Besar Ignatius Benny Ady Prabowo menyampaikan, dalam kejadian itu, selain Bharada Bonifasius Jawa, satu korban lainnya, yakni Bharatu Rani Yohanes, terkena tembak dan masih menjalani perawatan di RSUD Mimika.
OPM, menyatakan bertanggung jawab atas tewasnya Bharada Bonifasius Jawa. Bahkan, juru bicara TPN OPM, Sebby Sambom, menyatakan, aksi penyerangan tersebut dipimpin oleh Aibon Kogoya. Merespons peristiwa penembakan tersebut, hingga saat ini aparat keamanan di Intan Jaya masih terus melakukan pengejaran terhadap KST Papua.
Pemerintah Indonesia telah merespon tantangan ini dengan serangkaian langkah dan kebijakan untuk mengatasi kekejaman kelompok bersenjata di Papua. Upaya penanganan KST Papua diantaranya dilakukan dengan peningkatan keamanan dan kehadiran aparat di wilayah konflik menjadi prioritas utama. Hal itu dilakukan karena Pemerintah terus berkomitmen untuk melindungi warga sipil dan menjamin keamanan masyarakat Papua.
Selain itu, pemerintah juga berusaha untuk membuka dialog dengan kelompok bersenjata. Upaya diplomasi ini diarahkan untuk memahami akar masalah dan menemukan solusi jangka panjang yang dapat mengatasi ketidakpuasan di kalangan masyarakat Papua. Pendekatan ini mencerminkan keinginan pemerintah untuk membangun Papua melalui dialog dan kerja sama, bukan konfrontasi.
Seperti yang dinyatakan Panglima TNI, Jenderal TNI Agus Subiyanto usai dilantik menjadi Panglima TNI oleh Presiden Joko Widodo. Agus mengatakan TNI akan menggunakan pendekatan smart power yang terdiri atas soft power dengan cara mengedepankan intelijen dan teritorial. Tujuannya adalah membantu percepatan pembangunan di wilayah Papua, seperti pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, puskesmas, hingga fasilitas umum lainnya.
Panglima TNI, Jenderal TNI Agus Subiyanto menyebut bahwa Papua memiliki karakteristik sendiri, wilayahnya punya kearifan lokal, serta tradisi. Untuk itu, dalam upaya penanganan konflik di Papua, pihak-pihak yang terlibat harus mampu memahami kondisi dan kearifan lokal, serta tradisi masyarakat setempat. Panglima TNI juga mengatakan TNI akan mengedepankan politik diplomatik militer antar wilayah yang ada di perairan Papua untuk mempererat hubungan baik dengan negara tetangga di wilayah Papua.
Sementara itu, taktik hard power juga digunakan di Tanah Papua dalam upaya menghadapi kelompok kriminal bersenjata. Pihaknya akan menggunakan taktik hard power jika KST Papua melakukan kekerasan dengan senjata. Karena KST Papua adalah kombatan, maka TNI yang merupakan pasukan terlatih, siap untuk menghadapi dan melawan kelompok tersebut dengan senjata. Namun demikian, TNI akan tetap mengedepankan soft power dalam menangani KST Papua.
Penting untuk diingat bahwa penyelesaian konflik di Papua tidak hanya tentang keamanan dan ketertiban, tetapi juga tentang peningkatan kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat Papua. Investasi dalam pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan di wilayah ini akan membantu mengurangi disparitas sosial dan ekonomi yang telah menjadi salah satu akar penyebab ketegangan.
Oleh sebab itu, dalam merespons keamanan dan diplomasi Papua, pemerintah juga mengupayakan pembangunan ekonomi dan sosial di Papua. Investasi dalam infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan diharapkan dapat memberikan manfaat nyata kepada masyarakat Papua, sehingga mereka merasakan keterlibatan penuh dalam pembangunan nasional.
Kekejaman kelompok bersenjata di Papua merupakan tantangan serius yang harus diatasi dengan bijaksana dan berkelanjutan. Pemerintah Indonesia telah menunjukkan komitmen untuk melindungi keamanan dan kepentingan rakyat Papua sambil mencari solusi jangka panjang melalui dialog dan pembangunan ekonomi. Dalam mengatasi konflik di Papua, penting bagi semua pihak untuk berkontribusi secara positif demi mencapai perdamaian dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Papua.
Penanganan konflik di Papua memerlukan pendekatan yang holistik. Pemerintah, aparat keamanan, para tokoh adat, dan masyarakat Papua perlu bekerja bersama-sama untuk menciptakan solusi yang adil dan berkelanjutan. Hanya dengan demikian, Papua dapat menjadi wilayah yang stabil dan damai, di mana setiap warga negara dapat menikmati hak-haknya dengan adil dan setara.
)* Penulis merupakan mahasiswa Universitas Cenderawasih
