Pemerintah Komitmen Hapus Kesenjangan dengan Majukan Tanah Papua sebagai Bagian Integral NKRI

Pemerintah Republik Indonesia (RI) berkomitmen kuat untuk menghapus kesenjangan di seluruh Tanah Air, salah satu upayanya adalah dengan mempercepat pembangunan dan memajukan Tanah Papua karena menjadi bagian integral yang tidak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Memang, Papua sendiri merupakan salah satu bagian di wilayah Indonesia yang sudah menjadi integral serta sama sekali tidak terpisahkan dari NKRI. Oleh karena itu, karena pemerintah terus berupaya untuk merealisasikan amanat konstitusi, maka sudah barang tentu kesenjangan harus terhapuskan dengan cara mendorong penuh percepatan pembangunan dan kemajuan di wilayah berjuluk Bumi Cenderawasih itu.

Pasalnya, apabila Papua berhasil mengalami kemajuan, maka bukan tidak mungkin hal tersebut juga akan berdampak sangat positif bagi pengembangan Indonesia, lantaran sejatinya apapun yang terjadi di sana juga dampaknya akan berpengaruh pada bangsa ini karena merupakan satu bagian integral yang sama sekali tidak terpisahkan.

Wakil Presiden Republik Indonesia (Wapres RI), K.H. Ma’ruf Amin mengatakan bahwa sampai saat ini memang masih terjadi berbagai keterbatasan di Papua, seperti halnya pada akses akan sektor pendidikan, kesehatan hingga terjadinya kesenjangan ekonomi.

Oleh karenanya, Pemerintah terus berkomitmen untuk mendorong kuat terjadinya percepatan pembangunan di wilayah Papua. Akan tetapi, langkah pemerintah tidak hanya sekedar berhenti pada upaya percepatan pembangunan namun secara satu arah saja, melainkan strategi itu terus melibatkan peranan aktif dari masyarakat lokal.

Masih menjadi salah satu tantangan jika berkaitan dengan persoalan di Tanah Papua, yakni mengenai pemerataan pembangunan manusia, utamanya adalah dalam peningkatan pemerataan pendidikan dan juga pelatihan hingga ke seluruh daerah terpencil.

Karena masih ada keterbatasan akses pada beberapa sektor tersebut, maka Pemerintah RI tidak pernah berhenti untuk senantiasa memberikan perhatian serius dan ekstra dengan cara semakin mengakselerasi pembangunan dan memperluas layanan dasar bagi seluruh masyarakat Papua.

Sejauh ini, Pemerintah RI terus melakukan berbagai langkah intervensi untuk pemenuhan kebutuhan dasar bagi segenap masyarakat orang asli Papua (OAP) khususnya. Salah satunya yakni dengan pembentukan Badan Pengarah Pembangunan Papua.

Dengan adanya pembentukan badan pengarah Papua, maka hal tersebut merupakan salah satu dari sekian banyak langkah konkret pemerintah untuk mempercepat pembangunan di sana. Pasalnya, Badan tersebut akan mengkoordinasikan seluruh program pembangunan agar senantiasa sesuai dengan rencana induk percepatan pembangunan Papua (RIPPP) yang sudah terbit.

Fokus utama pemerintah dalam melakukan pendekatan percepatan pembangunan Bumi Cenderawasih, adalah pelibatan seluruh orang asli Papua (OAP) serta berfokus pada bidang pendidikan, kesehatan hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal serta keamanan sehingga seluruhnya mampu memberikan manfaat secara sangat nyata untuk mereka.

Seluruh program yang pemerintah jalankan tersebut mampu mengurangi adanya ketimpangan atau kesenjangan antar satu wilayah di Indonesia dengan wilayah lain, serta bisa semakin meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional.

Sementara itu, Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), AA LaNyalla Mahmud Mattalitti memberikan respon yang sangat positif dan mengapresiasi tinggi bagaimana upaya keras dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat Daya dalam mengembangkan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sorong.

Bukan tanpa alasan, pasalnya dengan adanya KEK Sorong, maka jelas akan menjadi salah satu instrumen dan lokomotif bagi percepatan pembangunan, utamanya sektor perekonomian di Tanah Papua yang menjadi pendekatan kesejahteraan atas problematika yang kompleks di Bumi Cenderawasih.

Justru karena selama ini problematika di Papua adalah sangat kompleks, maka membutuhkan sebuah pendekatan yang holistik dan berkelanjutan. Salah satu pendekatan yang pemerintah gunakan yakni dengan pendekatan kesejahteraan.

Apabila peningkatan kesejahteraan ekonomi terjadi, maka akan mampu mengurangi ketimpangan dan juga kesenjangan di wilayah tersebut. Oleh karena itu, menjadi penting adanya semua pihak yang mampu menyatukan irama dalam cara pandang untuk menunjukkan kontribusi nyata dalam membangun Kawasan Ekonomi Khusus.

Di sisi lain, Deputi IV Bidang Koordinasi Pertahanan Negara Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam), Laksamana Muda Tentara Nasional Indonesia (TNI) Kisdiyanto menyampaikan bahwa penanganan konflik secara humanis menjadi salah satu kegiatan pemerintah pada program prioritas nasional, termasuk di Papua.

Terdapat beberapa akar permasalahan akan terjadinya konflik di Papua, yang mana salah satu kuncinya terletak pada isu kesenjangan kesejahteraan. Untuk mengatasinya, salah satu cara pemerintah ytakni dengan mengalokasikan dana Otonomi Khusus (Otsus) hingga sebesar 2,25 persen dari dana alokasi umum nasional untuk bisa menjawab akar permasalahan konflik itu dengan semakin mempersempit gap kesenjangan kesejahteraan.

Komitmen kuat Pemerintah RI untuk bisa menghapus kesenjangan dengan terus mendorong percepatan pembangunan dalam upaya memajukan Tanah Papua memang tidak pernah main-main. Terlebih, Bumi Cenderawasih sendiri berstatus final sebagai bagian integral dari NKRI yang tidak terpisahkan.