Pemerintah Komitmen Percepat Pembangunan Papua Wujudkan Kesejahteraan Rakyat

Pemerintah bersama dengan Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) berkomitmen untuk segera mempercepat pembangunan Papua dan menampung berbagai program strategis daerah dengan melakukan sosialisasi hingga koordinasi.

Pembangunan di Tanah Papua menjadi salah satu bentuk perhatian Pemerintah RI dalam melakukan pemerataan daerah di Indonesia. Papua menjadi salah satu target yang digencarkan untuk segera melakukan proses pembangunan. Sebab, pembangunan tersebut nantinya dapat mempermudah masyarakat untuk memajukan perekonomian daerahnya. Selain itu, Papua memiliki potensi yang besar untuk tumbuh menjadi wilayah yang maju dan sejahtera.

Ketua BP3OKP Papua Albert Yoku mengatakan bahwa saat ini tugas mereka adalah melakukan sinkronisasi, evaluasi, dan koordinasi secara khusus terhadap APBD dan perencanaan pembangunan yang sudah dilakukan pemerintah daerah untuk kemudian disinkronkan dengan Rencana Induk Percepatan Pembangunan (RIPP) Otonomi Khusus Papua.

Meskipun Yoku mengatakan bahwa pihaknya telah bertemu dengan pemerintah kabupaten (Pemkab) Keerom untu membahas tentang program daerah setempat, akan tetapi pihak Yoku tidak berhenti sampai disitu saja, mereka akan melanjutkan ke daerah yang lain seperti Kabupaten Biak Numfor, Kepulauan Yapen, Waropen, dan Mamberamo Raya di tahun 2024 mendatang.

Pembahasan yang dilakukan itu bertujuan untuk bisa melihat bagaimana kemampuan yang dimiliki oleh daerah dalam melaksanakan beberapa program besar mereka yang melampauai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Membahas mengenai bagaimana program strategi daerah yang dilakukan, yakni sebuah hal yang telah dimasukkan dalam program strategis nasional sehingga diharapkan agar para kepala daerah terus melakukan pertemuan dengan para pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, sehingga nantinya perencanaan akan bisa semakin disinkronisasi dalam setiap program strategis nasional tersebut.

Bupati Keerom Piter Gusbager mengatakan bahwa kunjungan yang dilakukan oleh BP3OKP merupakan sebuah rangkaian dari tema besar Otonomi Khusus (Otsus) jilid II, yang mana berfokus pada peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat di Bumi Cenderawasih.

Menjelang akhir dari masa jabatan pemerintahan di era kepemimpinan Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden (Wapres) KH. Ma’ruf Amin, memang pembangunan di provinsi paling Timur di Tanah Air itu semakin terus dikebut.

Tidak tanggung-tanggung, bahkan untuk bisa memastikan bagaimana progres percepatan pembangunan yang dilakukan, Wakil Presiden secara langsung terbang dan berkunjung ke Papua. Dirinya memiliki komitmen sangat kuat untuk bisa menuntaskan seluruh agendanya, utamanya berkaitan dengan pembangunan daerah otonomi baru (DOB) di Papua.

Bukan hanya sekedar pembangunan fisik atau infrastruktur semata, namun pemerintah juga berupaya untuk menggenjot adanya pembangunan sumber daya manusia (SDM) dengan peningkatan kualitas masyarakat asli Papua. Hal tersebut dilakukan dengan mempercepat pemenuhan kebutuhan guru, pemenuhan kualiffikasi akademik dan juga kompetensi pendidik di Tanah Cenderawasih.

Seluruh hal yang dilakukan itu juga telah tertuang ke dalam Permendikbudristek Nomor 44 tahun 2023 Tenntang Progran Percepatan Pemenuhan Kebutuhan Guru melalui pendidikan guru di Provinsi Papua. Dengan adanya kebijakan tersebut, maka semakin membuka ruang akan adanya layanan terbaik bagi masyarakat, terlebih bagi masyarakat asli Papua.

Lebih lanjut, upaya pembangunan akan kesejahteraan masyarakat di Bumi Cenderawasih juga terus didorong dengan adanya sertifikasi tanah bagi hak tanah ulayat. Wapres menekankan agar seluruh jajaran pihak kementerian dan atau lenbaga terkait, termasuk juga pihak pemerintah daerah (Pemda) serta seluruh pemangku kepentingan bisa terus membangun kerja sama yang baik dengan masyarakat adat di Papua. Kerja sama tersebut merupakan hal yang ppenting untuk dilakukan karena akan memastikan adanya penghormatan hak ulayat dalam berbagai langkah percepatan pembangunan Papua.

Perhatian besar lainnya yang diberikan oleh Pemerintah RI tercermin pula dari bagaimana dukungan besar terhadap adanya kerukunan umat beragama. Pemerintah mendukung penuh adanya pendirian pembangunan Gedung Papua Christian Centre (PCC), yang ditujukan untuk penyediaan layanan masyarakat melalui gereja.

Di sisi lain, Presiden RI Joko Widodo meresmikan Bandara Siboru di Fakfak, yang mana adanya pembangunan Bandara tersebut juga merupakan salah satu upaya dari pemerintah untuk semakin mampu meningkatkan konektivitas pembangunan di wilayah Papua.

Baginya sangat penting adanya pembangunan infrastruktur untuk terus mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan dari masyarakat di Papua Barat. Sebagai salah satu bagian dari agenda pembangunan nasional, Bandara Siboru Fakfas sendiri sangat mencerminkan bagaimana komitmen kuat yang dimiliki oleh pemerintah untuk mengurangi kesenjangan pembangunan antar wilayah di Indonesia, terlebih di Papua.

Banyak sekali program strategis, entah itu pada level nasional ataupun pada skala daerah yang terus digencarkan dan dilaksanakan dengan penuh akan komitmen oleh pemerintah. Untuk bisa mengatasi adanya masalah kesenjangan antar wilayah, maka pemerintah juga memiliki komitmen kuat dalam mempercepat pembangunan di Indonesia bagian Timur, yakni Papua.