Oleh : Pras Yauw Hehanussa )*
Apresiasi sangat besar patut diberikan kepada pemerintah Republik Indonesia dengan komitmen kuatnya untuk bisa sesegera mungkin menyelesaikan semua persoalan yang ditimbulkan oleh KST Papua dengan menggunakan pendekatan yang komprehensif dan melalui kebudayaan serta kesejahteraan masyarakat orang asli Papua (OAP).
Persoalan demi persoalan memang terus saja dilakukan dan dilancarkan oleh Kelompok Separatis dan Teroris (KST) Papua di Bumi Cenderawasih sendiri, yang mana dengan banyaknya aksi kekerasan yang mereka gencarkan tersebut tentunya sampai mengakibatkan timbulnya banyak dampak negatif yang dirasakan oleh masyarakat orang asli Papua (OAP) sendiri.
Mengenai hal tersebut, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Bambang Soesatyo menyampaikan bahwa Indonesia memang sampai saat ini tengah terus menghadapi adanya ancaman terkait sektor keamanan non-tradisional. Beberapa diantara ancaman keamanan tersebut adalah mengenai upaya terorisme dan juga perang siber.
Lebih lanjut, untuk bisa menghadapi berbagai macam ancaman tersebut, bahkan kini banyak diantara Komunitas Internasional tengah terus bekerja sama untuk bisa menciptakan kerangka kerja dan juga mekanisme internasional dalam penanganan berbagai ancaman tersebut secara jauh lebih efektif.
Jika menilik bagaimana kasus ancaman akan keamanan yang berada di dalam negeri sendiri, Ketua MPR RI yang akrab disapa Bamsoet tersebut bahwa di dalam negeri masih juga terdapat persoalan seperti resistensi dari gerombolan separatis yang berada di Bumi Cenderawasih. Salah satu cara penyelesaian akan hal tersebut adalah dengan menggunakan pendekatan kebudayaan dan juga kesejahteraan.
Tidak bisa dipungkiri bahwa apabila memang Pemerintah Republik Indonesia (RI) hendak menyelesaikan seluruh persoalan yang berkaitan dengan keberadaan KST Papua, maka penyelesaian tersebut hendaknya harus menggunakan cara yang komprehensif, sehingga tidak hanya sekedar mengandalkan adanya tindakan tegas dan terukur dari para aparat keamanan dari jajaran personel gabungan saja, namun juga mengedepankan pendekatan secara humanis.
Menjadi tidak kalah penting pula, harus ada tindakan yang sangat tegas untuk bisa menindak adanya penyelewengan dana terkait otonomi khusus (otsus) karena sama sekali praktik tersebut akan menjadikan dana yang digelontorkan oleh pemerintah menjadi tidak tepat sasaran dan malah justru akan sangat merugikan bagi kepentingan rakyat Papua sendiri.
Sementara itu, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Republik Indonesia juga turut mendukung sangat penuh bagaimana komitmen dari Pemerintah bersama dengan jajaran aparat keamanan yang diwakili oleh Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) Laksamana Yudo Margono dan juga Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo mengenai penyelesaian konflik di Kabupaten Maybrat, Provinsi Papua Barat.
Ketua Komnas HAM RI, Atnike Nova Sigiro mengungkapkan bahwa pihaknya juga mendukung berbagai macam langkah akan koordinasi oleh semua pihak yang memang sebelumnya telah dilakukan agar penanganan para pengungsi yang terdampak adanya konflik bisa dapat terlaksana secara sangat komprehensif, utamanya adalah mampu terus memberikan perhatian kepada kelompok rentan seperti anak-anak, kelompok lanjut usia (lansia), para perempuan dan juga kaum difabel.
Pada kesempatan lain, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Puan Maharani juga turut menyinggung akan adanya berbagai macam kekerasan yang telah dilakukan oleh KST Papua selama ini. Dirinya meminta agar Pemerintah RI mampu menyiapkan berbagai macam strategi khusus untuk bisa mengatasi hal tersebut karena memang kekerasan itu terus dilakukan secara berulang oleh pihak gerombolan separatis di Bumi Cenderawasih itu sehingga perlu banyak perhatian khusus dari semua pihak terkait
Sebagaimana diketahui, KST membakar Gedung Perpustakaan SMAN 1 Ilaga pada 17 Agustus 2023, sekitar pukul 13.28 WIT. Aksi pembakaran keji itu, dilakukan oleh KST pimpinan Titus Murib. Sehari sebelumnya, Tiga orang warga dilaporkan meninggal usai penembakan yang diduga dilakukan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Komplek Yosoma, Jalan Batas Batu, Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan.
Sampai saat ini memang Pemerintah RI sendiri sudah mencarikan berbagai macam solusi dan juga strategi yang sangat tepat untuk bisa mengatasi situasi yang tidak aman dengan berbagai aksi yang sangat mengancam keselamatan warga sipil bahkan banyak lagi aksi yang juga telah menyebabkan jatuhnya korban jiwa, baik dari kalangan aparat keamanan hingga warga sipil sendiri.
Beberapa langkah yang dilakukan oleh pemerintah bukan hanya dengan tindakan tegas dan mengedepankan militer saja, melainkan tindakan tersebut juga sangat terukur. Pasalnya, Pemerintah RI sendiri juga turut menggandeng berbagai macam stakeholder atau pemangku kepentingan terkait seperti para tokoh pimpinan agama seperti pihak Gereja. Selain itu, pemerintah juga bekerja sama dengan banyak pihak lain seperti tokoh masyarakat, tokoh adat, hingga pemerintah daerah setempat untuk bisa secara optimal menyelesaikan persoalan.
Sebagaimana dikatakan oleh Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo bahwa memang menjadi sangat penting adanya pendekatan secara komprehensif dengan termasuk mempertimbangkan pendekatan kebudayaan dan kesejahteraan bagi masyarakat Papua.
Seluruh persoalan yang selama ini timbul dan dimunculkan oleh KST Papua memang harus bisa sesegera mungkin ditangani dengan cepat dan tepat menggunakan pendekatan yang komprehensif pula. Karena jika tidak demikian, maka justru dampak negatif berkepanjangan akan terus ditimbulkan. Sehingga bagaimana komitmen kuat yang dimiliki oleh Pemerintah RI dalam penyelesaian persoalan tersebut patut diberikan apresiasi setinggi mungkin.
)* Penulis adalah Mahasiswa Papua Tinggal di Kupang
