Oleh : Timotius Gobay )*
Konteks pembangunan tidak hanya membangun infrastruktur saja, Sumber Daya Manusia juga perlu dibangun demi kemajuan suatu wilayah. Oleh karena itulah pemerintah berupaya untuk mengakselerasi pengembangan kompetensi SDM di Papua.
Papua merupakan wilayah di Indonesia yang memiliki kekayaan sumber daya alam (SDA), untuk mengelola SDA tersebut, tentu saja diperlukan SDM yang kompeten. Sehingga pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menggenjot pengembangan SDM di Papua.
Ida Fauziyah selaku Menteri Ketenagakerjaan telah mencanangkan transformasi balai latihan kerja (BLK) / BPVP Sorong menjadi pusat pengembangan kompetensi bagi putra-putra Papua agar dapat mengelola kekayaan SDA dan potensi daerahnya sendiri. Hal tersebut dilakukan guna mengakselerasi pengembangan SDM Papua.
Setelah melalui kerja panjang sejak 2021, kini transformasi Balai Pelatihan Vokasi dan Produktifitas atau BPVP Sorong sudah dapat dilihat hasilnya. Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan Casiwiyono Rusydie Cakrawangsa menjelaskan bahwa BPVP Sorong kini siap untuk menjadi pusat pengembangan kompetensi SDM Papua.
Casiwiyono mengatakan, transformasi dilakukan Kemnaker dengan agenda rebranding, reformasi kelembagaan, redesain pelatihan, revitalisasi infrastruktur, peningkatan SDM pelatihan dan pengembangan kolaborasi. Melalui terobosan inilah BPVP Sorong bisa memiliki tata kelola yang lebih baik, program pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja Papua, gedung dan sarana pelatihan yang memadai, SDM kepelatihan yang berkompeten serta kemitraan dan jaringan kerja yang semakin luas.
Melalui transformasi tersebut, Kemnaker juga melakukan redesain pelatihan agar sesuai dengan pasar kerja lokal dan kebutuhan masyarakat pasar kerja lokal dan kebutuhan masyarakat Papua di berbagai sektor, termasuk sektor pariwisata sebagai sektor strategis Papua.
Untuk mendukung pengembangan potensi pariwisata, BPVP Sorong mengembangkan kompetensi SDM pariwisata melalui berbagai kejuruan, seperti perhotelan, bahasa dan kuliner. Peningkatan kompetensi tersebut diharapkan mampu meningkatkan daya saing sehingga akan banyak anak muda Papua yang akan mendapatkan pekerjaan dengan gaji yang layak.
Casiwiyono juga menuturkan, bahwa tahun ini Kemnaker akan mulai membangun UPTP Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas di Jayapura. Dirinya juga berharap agar tahun depan, BPVP akan ada di semua provinsi baru, yakni Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan dan Papua Barat.
Langkah tersebut dirasa penting dilakukan demi memeratakan akses pengembangan SDM sebagai bentuk kehadiran negara untuk memenuhi hak semua warga Papua untuk meningkatkan kompetensinya. Selain itu guna mengembangkan talenta muda Papua, Kemnaker juga membangun Talent Corner di BPVP Sorong. Talent Corner sendiri merupakan wahana pengembangan future jobs (pekerjaan-pekerjaan masa depan) bagi anak-anak muda Papua.
Saat ini SDM menjadi kata kunci dalam menghadapi berbagai tantangan dalam megatrend dunia yang dinamis. Pemerintah memandang pengembangan SDM Papua menjadi langkah untuk percepatan pembangunan Papua. Percepatan pembangunan Papua akan menerapkan pembangunan yang selaras dengan konteks pembangunan berkelanjutan (SDGs) 2030.
Dalam kesempatan berbeda, Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat, M Lakotani pada acara pembukaan Musrenbang di Manokwari, pihaknya menyebutkan lima prioritas pembangunan 2023 di provinsi Papua Barat, pertama : percepatan pembangunan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat, kedua : peningkatan kualitas SDM unggul dan berkarakter kontekstual Papua Barat, serta perlindungan sosial. Prioritas ketiga, pembangunan dalam peningkatan kualitas infrastruktur dasar dan konektivitas antar wilayah, serta kualitas pengelolaan tata ruang daerah, keempat : peningkatan pengelolaan lingkungan dan SDA yang adil dan berkelanjutan. Kelima adalah peningkatan tata kelola pemerintahan dan pemantapan tata kelola Otsus berbasis stabilitas wilayah.
Dirinya juga menargetkan laju pertumbuhan ekonomi Papua Barat di tahun 2023 akan mencapai 5,5 persen dari 0,51 persen di tahun 2021; IPM tahun 2023 ditargetkan sebesar 66,19 point dari 65,26 point di tahun 2021. Target tersebutlah yang memacu pemerintah untuk terus berupaya melakukan akselerasi pengembangan kompetensi SDM Papua.
Pada kesempatan berbeda, Mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla menekankan soal pembangunan sumber daya manusia (SDM) terkait upaya menyejahterakan masyarakat Papua. Dengan begitu masyarakat Papua dapat mengelola sumber daya alamnya dengan baik. Ia juga berharap agar generasi muda Papua dapat belajar lebih giat agar dapat mengetahui cara mengelola SDA di Papua yang sangat melimpah.
Tentunya investasi dalam pengembangan manusia merupakan langkah yang tepat, karena masyarakat Papua-lah yang akan membangun peradaban mereka sendiri. Lahirya Inpres Nomor 9 Tahun 2020 menunjukkan akan adanya komitmen pemerintah untuk membangun, dengan pelibatan semua komponen rakyat.
SDM bisa diibaratkan seperti Kail dan SDA diibaratkan seperti ikan, tentu saja akan sulit untuk menangkap ikan yang lebih besar hanya dengan kail yang biasa digunakan untuk memancing ikan kecil di sungai dangkal. Jika ingin menangkap ikan yang besar di laut lepas, tentu saja diperlukan kail yang berkualitas yang mampu menarik ikan.
Akselerasi dalam membangun SDM Papua merupakan langkah konkret pemerintah untuk memajukan Papua. Karena dengan langkah tersebutlah SDM Papua dapat mengelola SDA yang melimpah.
)* Penulis adalah Mahasiswa Papua tinggal di Gorontalo
