Oleh : Ivan Lokbere )*
Pemerintah dibantu oleh Badan Intelijen Negara (BIN) berusaha mempercepat vaksinasi hingga ke pelosok Papua. Pasalnya, vaksin adalah hak bagi seluruh warga negara Indonesia agar memiliki kekebalan dari ganasnya Corona.
Vaksinasi adalah salah satu cara untuk selamat dari masa pandemi. Pemerintah sudah memulai program vaksinasi nasional sejak awal tahun lalu dan diselenggarakan tak hanya di Jawa tetapi juga di wilayah lainnya, termasuk Papua. Pemerataan harus dilakukan karena pemerintah mengedepankan prinsip keadilan.
Untuk mempercepat vaksinasi agar cepat selesai dan membentuk kekebalan komunal maka diadakan vaksinasi massal. Presiden Jokowi memuji percepatan vaksinasi di Papua. Penyebabnya untuk menghadapi Corona varian delta dan omicron maka harus melaksanakan vaksinasi. Setiap ampul vaksin yang ada harus dihabiskan untuk melindungi warga Papua, terutama bagi pelajar dan mahasiswa agar segera pembelajaran tatap muka.
Presiden Jokowi menambahkan, beliau senang karena vaksinasi dilaksanakan sampai ke pelosok Papua. Tak hanya di wilayah Sorong tetapi juga di daerah lain seperti Fakfak, Teluk Bintuni, Raja Ampat, Manokwari, dll. Sehingga vaksin akan terdistribusi secara merata dan rakyat di Bumi Cendrawasih terlindungi dari bahaya Corona. Dalam sekali vaksinasi massal maka dihadiri setidaknya 2.000 orang.
Percepatan vaksinasi memang dilakukan di seluruh Indonesia, termasuk Papua. Walau secara geografis beda jauh dengan di Jawa dan ada medan yang sulit (karena daerahnya perbukitan atau dekat hutan rimbun) tetapi tidak menghalangi para tenaga kesehatan untuk memberikan vaksinasi. Mereka rela menempuh jarak yang sangat jauh, demi kesehatan rakyat Papua.
Untuk memudahkan pergerakan para tenaga kesehatan maka pelaksanaan vaksinasi massal di pelosok Papua dibantu oleh pihak Badan Intelijen Negara (BIN). Dengan adanya bantuan ini maka akan sangat tertolong karena ada kendaraan dari BIN, sekaligus kawalan dari mereka.
Pengawalan dari pihak aparat keamanan memang sangat penting. Pertama, kondisi geografis Papua beda dengan di pulau lain, sehingga takut di wilayah yang sepi akan terjadi halangan dari alam atau binatang. Kedua, pengamanan wajib dilakukan karena jangan sampai ada yang mencuri ampul-ampul berisi vaksin dan mereka akan memperjual-belikannya, karena vaksin masih diberikan secara gratis oleh pemerintah.
Sedangkan yang ketiga, pengamanan memang harus diperketat karena jangan sampai ada gangguan dari pihak KST (kelompok separatis dan teroris). Mengingat mereka pernah menyerang para tenaga kesehatan yang sedang melakukan pengobatan di Papua, dan menimbulkan korban jiwa. Jangan sampai peristiwa tragis ini terulang, tak heran para nakes harus dikawal agar bisa melaksanakan tugasnya dengan lancar.
Vaksinasi massal dilakukan di berbagai daerah di Papua, termasuk di provinsi Papua Barat. Pemerintah daerah Papua Barat mempercepat cakupan vaksinasi agar cepat mencapai kekebalan kelompok. Untuk daerah yang paling banyak cakupannya adalah Kabupaten Manokwari, yakni 70,3%. Sedangkan yang paling rendah adalah di Kabupaten Maybrat yakni hanya 7%.
Cakupan vaksinasi paling rendah di Maybrat harus segera diatasi karena jangan sampai di sana ada kenaikan kasus Corona, apalagi anak sekolah sudah mulai melakukan pembelajaran tatap muka dan pekerja sudah full work from home. Memang halangannya adalah kedatangan vaksin dari ibu kota tetapi setelah mendarat di Papua harus segera diberikan kepada masyarakat.
Pemerintah daerah Papua dan Papua Barat berusaha agar mempercepat vaksinasi sampai wilayah pelosok dan mereka dibantu oleh pihak BIN. Pemerataan sangat penting karena seluruh WNI harus mendapatkan vaksinasi, termasuk warga Papua. Pemberian vaksin harus diberikan sampai ke pelosok agar semuanya selamat dari ancaman Corona.
)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Semarang
