Oleh : Timotius Gobay )*
Papua merupakan bagian tidak terpisahkan dari Indonesia. Pemerintah pun terus mengintensifkan pembangunan di Papua sebagai wujud hadirnya negara di masyarakat.
Pembangunan di segala sektor di Papua terus diupayakan oleh pemerintah. Wawan Hari P. Selaku Deputi Kominfo Badan Intelijen Negara (BIN) menjelaskan bahwasanya sejauh ini pembangunan di Papua masih on the track, lewat percepatan pembangunan di sektor ekonomi, pendidikan hingga infrastruktur.
Hal ini bertujuan agar Papua dan Papua Barat segera menjadi daerah yang maju dan sejajar dengan provinsi-provinsi lain.
Dalam kesempatan Webinar bertajuk Menakar Masa Depan Papua, Wawan menegaskan bahwa Papua membutuhkan percepatan, sehingga pemerintah akan mengerjakan percepatan pembangunan secara holistik menuju ke arah keadilan sosial di tanah Papua. Tentu saja pihaknya menginginkan agar pelayanan dasar di sana menjadi lebih baik dan mampu mengembangkan ekonomi lokal.
Ia juga mengakui bahwa pihanya selalu mendorong percepatan pembangunan di Papua. Ia juga sering ke Bappenas untuk memprioritaskan program pembangunan di Papua.
Wawan menilai, hal yang penting dari pembangunan di Papua adalah pembangunan sumber daya manusia orang asli papua (OAP). Dirinya menilai, kini kemampuan dan kreatifitas warga Papua dalam mengembangkan ekonomi sudah sangat maju.
Salah satu buktinya adalah keberadaan kawasan-kawasan terpadu di Sorong, Teluk Bintuni dan Raja Ampat yang telah menjadi destinasi terkenal di dunia pariwisata Internasional. Hal ini menurut Wawan dapat terwujud berkat pengembangan SDM di Papua yang terus digenjot dan menjadikan Papua bukan lagi daerah yang tertinggal.
Sementara itu, pembangunan pesat di Papua juga diakui oleh seorang senior Pamong Papua, Michael Menufandu. Pembangunan di Papua sudah dimulai sejak zaman Presiden Soeharto pada tahun 1973 melalui program Inpres dengan membangun sekolah dasar (SD) dan puskesmas dan pelayanan dasar lainnya.
Pada kesempatan berbeda, Kepala Pusat Analisis Kinerja Bappenas Velix Wainggai mengatakan, ada beberapa major project infrastruktur sangat penting tengah dibangun di Papua. Salah satunya di kawasan wisata Raja Ampat. Di tempat tersebut, pemerintah akan melakukan perluasan Bandara Waisai yang menjadi salah satu prioritas dalam 4-5 tahun kedepan.
Salah satu tokoh Papua Izak Randi Hikoyabi mengatakanm, semenjak masifnya pembangunan infrastruktur segala akses jadi mudah. Beragam sektor merasakan dampak dari pembangunan infrastruktur.
Izak berpendapat, pertumbuhan penduduk membutuhkan banyak akses penunjang. Baiknya akses penunjang bisa berdampak pada ekonomi, sosial, budaya dan lain-lain. Kini, dengan tersambungnya akses jalan, jembatan, listrik dan sebagainya, masyarakat merasakan banyak kemudahan.
Pengamat Kebijakan Publik Imron Cotan melihat ada sesuatu yang luar biasa dengan masifnya pembangunan infrastruktur di Papua. Distribusi dan pemasaran barang dan hasil bumi bisa lebih cepat.
Dirinya juga menuturkan kondisi Papua di beberapa dekade lalu. Dulu harga BBM mahal, kini harga BBM di Papua sudah satu harga dengan BBM yang ada di Pulau Jawa. Medan yang awalnya hanya bisa diakses dengan jalur transportasi udara, kini bisa diakses dengan jalan yang semakin panjang.
Dia menyebut, Jalan trans-Papua Barat sejak dibangun dari tahun 2018, kini panjangnya sudah mencapai 1.071 km. Semua itu telah tersambung. Sementara Trans Papua yang sudah beraspal sepanjang 743 km. Sisanya masih agregat atau perkerasan tanah.
Jalan trans Papua Barat terbagi menjadi dua segmen, yaitu, segmen I Sorong-Maybrat-Manokwari (595 km) yang menghubungkan dua pusat ekonomi di Papua Barat yakni kota Sorong dan Manokwari yang kini dapat ditempuh dalam waktu 14 jam.
Dukungan pemerintah pusat terhadap akselerasi pembangunan Papua juga terwujud dengan adanya Instruksi Presiden yang tertuang pada Inpres Nomor 9 Tahun 2020 tentang Percapatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat.
Presiden RI Joko Widodo telah menginstruksikan pendekatan tata kelola pemerintahan didukung sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (PSBE) dan kebijakan berbasis data dan informasi. Pendekatan pembangunan Papua harus berdasarkan perspektif sosial, budaya, wilayah adat dan zona ekologis.
Inpres tersebut menyebutkan bahwa pembiayaan dibebankan kepada APBN dan APBD beserta sumber pembiayaan lain yang tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku pada tanggal 29 September 2020.
Papua adalah bagian dari NKRI yang harus dijaga, percepatan pembangunan di wilayah paling timur tersebut harus tetap diuapayakan agar Papua memiliki daya saing dengan wilayah Indonesia lainnya.
)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Lampung
