Oleh : Andhika Rachma
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi prioritas pemerintah dalam pemenuhan gizi anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Diluncurkan awal 2025, MBG tidak hanya berfokus pada pemberian makanan, tetapi juga mencerminkan komitmen negara membangun generasi sehat dan produktif, dengan keberhasilan yang ditopang oleh pengawasan kuat, kolaborasi lintas sektor, dan partisipasi publik agar pelaksanaannya akuntabel, transparan, dan aman.
Seiring pelaksanaan MBG yang berskala nasional dan menjangkau puluhan juta penerima manfaat, pemerintah memperkuat pengawasan melalui kolaborasi lintas lembaga dan masyarakat. Salah satu langkah utama adalah pembentukan tim koordinasi yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan untuk memastikan kebijakan dan standar MBG berjalan selaras di semua tingkatan, sekaligus memantau dan mengevaluasi pelaksanaan agar setiap dapur MBG menjamin keamanan dan mutu gizi makanan.
Anggota DPR RI Komisi IX, Netty Prasetiyani mengatakan keterbukaan Badan Gizi Nasional (BGN) terhadap partisipasi publik dalam pengawasan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai langkah yang perlu dikawal secara serius agar tujuan program benar-benar tercapai. Penguatan kapasitas pelaksana di lapangan, termasuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), menjadi kunci keberhasilan MBG.
Dalam pengawasan mutu makanan, Kementerian Kesehatan bersama Badan Gizi Nasional (BGN) memperketat standar keamanan pangan melalui standarisasi pelaporan, sertifikasi, dan pengawasan berlapis di setiap penyedia MBG. Penerapan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), HACCP, dan sertifikasi halal menegaskan komitmen pemerintah menjadikan keamanan dan kesehatan pangan sebagai fondasi program, sehingga manfaat MBG dapat diterima secara aman dan optimal.
Selain itu, BGN sendiri telah membangun sistem internal monitoring yang kuat melalui pembentukan Inspektorat Utama dan Deputi Pengawasan serta Monitoring yang bertugas melakukan audit, evaluasi, dan pengawasan teknis secara komprehensif terhadap operasional program. Sistem pengawasan ini menjadi salah satu pilar penting dalam mencegah penyimpangan, memastikan akuntabilitas, serta menjaga kepercayaan publik terhadap program yang begitu besar ini.
Penguatan pengawasan MBG juga melibatkan lembaga penegak hukum dan pengawal integritas publik seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Melalui sistem Deteksi Dini Penyalahgunaan Dana MBG, KPK mendorong sinergi pengawasan anggaran sebagai langkah pencegahan korupsi dan kontrol publik agar aliran dana terpantau sejak awal. Upaya ini menjadi krusial mengingat besarnya anggaran MBG, sehingga tata kelola yang bersih, transparan, dan akuntabel dapat terjaga demi memastikan manfaat program benar-benar dirasakan masyarakat.
Wakapolres Pringsewu, Kompol Samsuri mengatakan bahwa pihaknya Polri tidak hanya mengawal distribusi Program Makan Bergizi Gratis (MBG), tetapi juga menempatkan kualitas dan keamanan pangan sebagai prioritas utama dalam pelaksanaannya. Program MBG tidak boleh hanya mengejar kuantitas, tetapi harus menjamin kualitas gizi dan kebersihan karena menyasar anak-anak usia sekolah.
Keterlibatan publik dalam pengawasan MBG semakin diperkuat melalui peluncuran layanan aduan dan portal pengawasan yang mudah diakses masyarakat. Layanan nasional SAGI 127 yang diresmikan Kepala Badan Gizi Nasional memungkinkan masyarakat melaporkan persoalan distribusi, kualitas makanan, hingga kendala di lapangan, sehingga meningkatkan keterbukaan dan kecepatan respons program.
Di sisi lain, peran masyarakat sipil juga menguat melalui inisiatif seperti portal reviewmbg.id yang diluncurkan Indonesia Food Security Review (IFSR), yang memberi ruang bagi orang tua, guru, dan siswa untuk menyampaikan masukan secara langsung, sekaligus memperluas partisipasi publik dalam menjaga mutu dan standar pelaksanaan MBG.
Kolaborasi lintas sektor dalam MBG juga melibatkan lembaga strategis seperti Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yang secara aktif bekerja sama dengan Badan Gizi Nasional, Kementerian Kesehatan, serta Komisi IX DPR RI untuk memperkuat pengawasan, penanganan kasus, dan efektivitas pelaksanaan program. Sinergi ini mencerminkan komitmen bersama seluruh pemangku kepentingan dalam menjadikan MBG sebagai layanan publik berkualitas demi kesejahteraan generasi muda Indonesia.
Realita di lapangan menunjukkan bahwa pengawasan yang melibatkan banyak pihak memberikan dampak positif yang nyata. Pemerintah daerah di beberapa provinsi bahkan telah membentuk gugus tugas khusus untuk mencegah insiden yang tidak diinginkan, seperti food poisoning, sekaligus mempercepat koordinasi antara instansi terkait dalam menangani masalah yang muncul. Contoh ini menunjukkan bahwa semangat pengawasan dan kolaborasi tidak hanya menjadi jargon, tetapi diimplementasikan secara nyata oleh berbagai pihak dalam rangka meningkatkan kualitas program MBG.
Dengan pengawasan bersama yang konsisten, MBG semakin adaptif menghadapi tantangan sekaligus mencerminkan komitmen pemerintah menjamin hak atas pangan sehat bagi seluruh anak bangsa melalui pemantauan ketat, standar yang jelas, sinergi lintas lembaga, dan partisipasi aktif masyarakat.
Secara keseluruhan, langkah pemerintah dalam menguatkan MBG lewat pengawasan bersama merupakan cerminan dari kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan tantangan implementasi di lapangan. Dengan fondasi pengawasan yang kuat, MBG tidak hanya menjadi sekadar program pemberian makan, namun juga simbol kuatnya kolaborasi antara pemerintah dan publik dalam membangun bangsa yang lebih sehat, produktif, dan berdaya saing.
)* Pengamat Kebijakan Publik
