Oleh : Veronica Lokbere )*
Pemerintah RI sudah sangat optimal dalam upayanya membangun seluruh kemajuan, utamanya pada bidang infrastruktur di Papua, melalui adanya pemekaran wilayah atau Daerah Otonomi Baru (DOB) di Bumi Cenderawasih demi peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.
Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Wamendagri RI), John Wempi Wetipo menegaskan bahwa Pemerintah Pusat terus menjalin sinergi kebijakan bersama dengan banyak pihak, termasuk juga dengan pihak Pemerintah Daerah (Pemda) di seluruh Tanah Papua demi pembangunan Bumi Cenderawasih.
Memang, setelah adanya pemekaran wilayah dengan Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua dan juga Papua Barat, kemudian seluruh stakeholder terkait langsung dikumpulkan untuk membahas sinergitas secara bersama-sama, termasuk di dalamya terdapat Pelaksana harian (Plh) Gubernur Papua, Penanggung Jawab (Pj) Gubernur Papua Barat dan juga beserta 4 (empat) Pj Gubernur di DOB hingga seluruh Bupati dan Walikota juga turut hadir.
Tujuan dari adanya sinergitas tersebut adalah agar seluruh pihak, terutama dari para Kepala Daerah setempat bisa benar-benar tegak lurus untuk terus mengawal proses pelaksanaan percepatan pembangunan di Papua.
Beberapa hal memang terus menjadi fokus dari Pemerintah RI mengenai percepatan pembangunan di Papua, yakni diantaranya adalah pembangunan inffrastruktur, kebijakan pemerintah mengenai pemekaran Daerah Otonomi Baru, masalah pendidikan hingga masalah kesehatan di Bumi Cenderawasih, yang mana seluruhnya ditujukan hanya demi untuk peningkatan kesejahteraan seluruh masyarakat.
Diketahui bahwa saat ini memang Pemerintah Pusat sendiri benar-benar berusaha dengan maksimal untuk mempersiapkan seluruh pembangunan infrastruktur di keempat DOB Papua. Diharapkan pula agar bisa dikeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) secara khusus untuk pembangunan di keempat Daerah Otonomi Baru tersebut sehingga nantinya meski sudah ada pergantian sirkulasi kepemimpinan setelah Pemilu 2024, pembangunan di Bumi Cenderawasih tetap bisa berlanjut dan tidak terhenti.
Sementara itu, Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Pembangunan Daerah (Bangda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) juga telah melaksanakan Rapat Koordinasi (Rakor) terkait dengan pembahasan akan percepatan pembangunan prasarana dan sarana di sebanyak 4 (empat) wilayah DOB Papua.
Mengenai pembahasan tersebut, Dirjen Bangda, Restuardy Daud menyampaikan bahwa sebelumnya pihak Mendagri sendiri juga telah mengirimkan surat secara langsung kepada Menteri Keuangan (Menkeu RI), yang berisi keharusan adanya kesepakatan antara pihak sehingga pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Bumi Cenderawasih bisa jauh lebih detil, utamanya mengenai sumber pembiayaannya.
Setelah adanya pengiriman surat kepada Menkeu tersebut, kemudian pihak Kemendagri melakukan verifikasi porsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) secara keseluruhan, dan juga sekaligus melakukan pengecekan kembali pada sarana dan prasarana (sarpras) pendukung lain seperti jaringan komunikasi data atau jarkomdat serta listrik.
Bukti dari bagaimana Pemerintah sangatlah optimal untuk terus melakukan percepatan pembangunan infrastruktur di DOB Papua benar-benar terlihat pula dari bagaimana perancangan pendanaan.
Direktur Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah II menyampaikan bahwa terdapat sebanyak total pembiayaan semenyata yang dibutuhkan adalah sebesar 9,9 triliun Rupiah, yang mana menggunakan skema pembiayaan hingga 2 (dua) tahun anggaraan APBN, di mana pada tahun 2023 ini dibayarkan sebesar 3,5 triliun rupiah, dan pada tahun 2024 mendatang akan dibayarkan sebesar 3 triliun rupiah serta dengan menggunakan APBD sebesar 3,3 triliun rupiah.
Bukan hanya sekedar pendanaan yang sudah dirancang dengan sedemikian rupa saja, namun rencana kebutuhan akan percepatan pembangunan infrastruktur Daerah Otonomi Baru di Papua juga dibantu dengan adanya penajaman oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk anggaran yang bersumber dari APBN dan juga Kemendagri untuk anggaran yang bersumber dari APBD.
Sebagai upaya tindak lanjut dalam rangka melakukan sinkronisasi akan percepatan pembangunan infrastruktur di keempat DOB Papua tersebut memang sangat diperlukan adanya data-data, yang mampu untuk terus mendukung, baik dari APBD dalam pembangunan tersebut, termasuk juga penajaman pada beberapa prioritas dan juga detil design oleh unit organisasi Kementerian PUPR.
Sehingga nantinya akan dilakukan rapat koordinasi kembali, yang rencananya akan langsung dipimpin oleh Wamendagri dan membahas mengenai rencana pembangunan infrastruktur di 4 Daerah Otonomi Baru di Bumi Cenderawasih itu.
Berbagai macam fasilitas penunjang yang ke depannya akan jelas sangat membantu dan mempermudah masyarakat dan mampu mengoptimalkan adanya pelayanan publik hingga peningkatan kesejahteraan pun terus diupayakan.
Kemudian dengan adanya berbagai macam upaya dari Pemerintah RI tersebut, seluruh warga Bumi Cenderawasih memberikan dukungan penuh dengan terbentuknya DOB Papua, bahkan sebagai bentuk dukungan mereka, terdapat beberapa warga yang dengan sukarela memberikan lahan mereka untuk dijadikan sebagai kantor pelayanan publik.
Kemajuan peradaban di Papua sangat terbantu dengan adanya pemekaran wilayah melalui Daerah Otonomi Baru (DOB) di Bumi Cenderawasih yang digagas oleh Pemerintah pada era kepemimpinan Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi). Bahkan, dengan segenap daya dan upaya, Pemerintah menggandeng banyak pihak terus berusaha mengoptimalkan percepatan pembangunan di provinsi paling Timur di Indonesia itu.
)* Penulis adalah Mahasiswa Papua tinggal di Yogyakarta
