Pemerintah Optimal dalam menangani banjir di Sintang, Kalimantan Barat. Selain melaksanakan evakuasi terhadap korban terdampak, Pemerintah juga telah menyalurkan bantuan tunai guna mempercepat penanganan bencana tersebut.
Bencana Banjir melanda Sintang Kalimantan Barat. BPBD memantau bahwa debit air bertahan meski telah turun 10 sampai dengan 15 cm pada jumat lalu. Kondisi tersebut membuat warga memilih bertahan di Pos Pengungsian.
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sintang menginformasikan bahwa banjir masih merendam beberapa kecanatan di wilayahnya. Sebanyak 12 kecamatan terdampak banjir yang disebabkan meluapnya debit air sungai Kapuas dan Sungai Melawi. Apalagi wilayah kabupaten Sintang berada di pertemuan antara dua sungai besar tersebtu.
Petugas BPBD Kabupaten Sintang Fidelis Asdi mengatakan, sampai dengan hari ini, kondisi debit air telah turun. Dirinya selalu menyampaikan bahwa pihaknya selalu memonitor kondisi ketinggian air di sekitar dua kawasan sungai besar tersebut.
Situasi banjir yang merendam beberapa kecamatan ini masih menyebabkan sebagian warga mengungsi ke pos pengungsian. BPBD telah mengoperasikan lima pos lapangan untuk melayani kebutuhan pasar warga, seperti asupan makanan dan pelayanan kesehatan. Kelima pos lapangan berada di kawasan Tugu Bambu, Pos Lantas, Media Center, Ujung Jembatan Kapuas dan Kantor Camat Sintang, sedangkan pos komando berada di kantor BPBD kabupaten Sintang.
Banjir yang melanda banyak kecamatan ini telah meneral korban jiwa sebanyak 2 orang dan kerugaian material seperti jembatan rusak berat sebanyak 5 unit dan rusak sedang 1 unit. Menyikapi kondisi sejak awal terjadinya banjir, pemerintah daerah yang dipimpin oleh BPBD kabupaten Sintang telah melakukan upaya penanganan darurat bencana. Pemerintah daerah juga telah melakukan perpanjangan status tanggap darurat untuk bencana banjir, angin puting beliung dan tanah longsor hingga 16 November 2021. Di sisi lain, BNPB terus melakukan menajemen darurat pos komando di Sintang.
Sebelumnya Kepala BNPB Letjen TNI Ganip Warsito telah melakukan kunjungan kerja untuk meninjau kondisi lapangan dan penanganan banjir di Kabupaten Sintang. Dalam kunjungannya tersebut, Ganip menyerahkan bantuan dana siap pakai (DSP) senilai 1,5 miliar guna percepatan penanganan banjir yang melanda di empat kabupaten di kalimantan barat. Adapun rinciannya adalah 500 juta untuk mendukung penanganan banjir, 500 juta diberikan kepada Kabupaten Malawi, 250 juta untuk kabupaten Sekadau dan 250 juta untuk kabupaten sanggau.
Bantuan tersebut diserahkan secara simbolis oleh Kepala BNPB kepada Kepala Pelaksana (Kalaks) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sintang dan Kalaks BPBD Kabupaten Malawi. Sedangkan untuk kabupaten sanggau dan kabupaten Sekadau telah diserahkan secara simbolis oleh Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Jarwansyah, yang mewakili Kepala BNPB pada Senin 8 November 2021.
Di samping itu, BNPB sebelumnya juga telah mengirimkan bantuan logistik dan peralatan kepada pemerintah kabupaten Sintang berupa makanan siap saji 504 paket, lauk pauk 501 paket, matras 300 buah, selimut 300 buah, masker KF94 5.000 lembar. Dalam kunjungannya, Ganip memberikan kiat-kiat dan strategi yang dapat digunakan guna mempercepat penanganan banjir di beberapa wilayah Kalimantan Barat.
Dari kejadian itu, Ia memahami bahwa banjir yang terjadi di empat wilayah di Kalimantan Barat dipicu oleh faktor cuaca, yakni tingginya intensitas hujan di wilayah hulu Sungai Kapuas. Kendati demikian, Ganip mengatakan bahwa kejadian banjir yang merupakan jenis bencana hidrometeorologi basah tersebut seharusya dapat dicegah dengan berbagai upaya.
Upaya tersebut menurut Ganip adalah tata kelola ruang yang baik dan benar serta perilaku masyarakat untuk lebih peduli dan memahami tentang pemanfaatan alam yang berkelanjutan untuk kehidupan di masa depan.
Dirinya juga mengingatkan bahwa pada bulan November hingga Februari sebagian besar wilayah di Indonesia akan mengalami fenomena La Nina, di mana hal tersebut dapat meningkatkan frekuensi dan intensitas curah hujan di Indonesia mulai dari 20 persen hingga 70 persen.
Ganip juga menambahkan bahwa apa yang disampaikan, merupakan arahan dari Presiden Joko Widodo yang mengatakan bahwa dalam menghadapi bencana yang penting dan yang utama adalah pencegahan atau mitigasi.
Dalam menangani bencana tentu saja pemerintah tidak bisa bergerak sendiri, dibutuhkan kolaborasi serta sinergi agar penanganan bencana dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.
Oleh : Zainal Abidin
Penulis adalah kontributor Lingkar Khatulistiwa
