JAKARTA – Pemerintah Indonesia terus mengoptimalkan komoditas ekspor nasional guna merespons kebijakan tarif baru dari Amerika Serikat. Dalam kesepakatan bilateral yang diumumkan oleh Presiden AS Donald Trump melalui media sosialnya, disebutkan bahwa tarif untuk produk Indonesia turun dari 32 persen menjadi 19 persen. Penurunan ini menjadi hasil pembicaraan langsung antara Trump dan Presiden Prabowo Subianto.
Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, menilai pencapaian ini merupakan keberhasilan tim negosiator Indonesia yang dipimpin oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Ia menyebutkan bahwa Trump tidak menambahkan tarif 10 persen tambahan karena Indonesia adalah anggota penuh BRICS.
“Indonesia memiliki beberapa pekerjaan rumah. Pertama, kesepakatan ini harus segera dituangkan dalam bentuk perjanjian bilateral agar tidak menimbulkan klaim dari negara anggota WTO lain atas dasar prinsip Most Favored Nations,” ujar Hikmahanto,
Ia juga menekankan pentingnya penguatan pelaku usaha dalam negeri agar mampu bersaing dengan masuknya produk-produk AS. Jika tidak diantisipasi, maka cita-cita Presiden Prabowo untuk mewujudkan kemandirian energi dan pangan akan menjadi taruhan besar.
Senada dengan itu, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Kamdani mengapresiasi penurunan tarif tersebut sebagai hasil negosiasi yang cukup positif. Ia menyebut bahwa tarif 19 persen masih memberi ruang bagi Indonesia untuk menjaga daya saing, terutama bagi produk unggulan seperti tekstil, alas kaki, furniture, dan hasil perikanan.
“Masih ada ruang untuk negosiasi agar mendapatkan tarif lebih rendah. Dan kami mendukung langkah pemerintah yang berkomitmen mengimpor komoditas strategis dari AS seperti kapas, jagung, produk dairy, kedelai, hingga crude oil yang memang dibutuhkan industri kita,” kata Shinta.
Ia menambahkan bahwa pihaknya saat ini tengah menyiapkan sejumlah usulan mitigasi kepada pemerintah guna memastikan transisi industri berjalan lancar. Termasuk di antaranya adalah perluasan pasar ekspor ke negara-negara non tradisional dan percepatan agenda deregulasi nasional.
“Pemerintah masih menyusun detail teknis dari kesepakatan perdagangan tersebut. Kolaborasi erat antara pemerintah dan sektor swasta pun dinilai krusial untuk menjaga kestabilan ekspor dan melindungi kepentingan nasional dalam jangka panjang,” jelasnya.
