Oleh: Ardian Wiwaha )*
Menapaki tahun ketiga sebagai seorang Presiden Republik Indonesia, Presiden Jokowi masih dikenal dengan slogan gaya kepemimpinan kerjanya yang supel dan berwibawa. Sebuah hal yang memang harus dibanggakan bagi seluruh masyarakat Indonesia, tatkala dari pertengahan usia kepemimpinan Presiden Jokowi menahkodai negeri ini, telah banyak prestasi yang beliau capai.
Meskipun sempat dirinya diserang dengan berbagai macam cercaan mulai dari kasus Ahok yang dianggap mempolitisir hingga permasalahan kenaikan harga BBM dan tarif dasar listrik yang mengadaptasi perbuahan global, namun hal tersebut tak menyulitkan Presiden Jokowi untuk tetap terus berbusung dada menampar para kelompok pragmatis dengan berbagai macam program yang saat ini galak ia jalankan.
Ekonomi Indonesia Kuat
Mengacu pada era kepemimpinan sebelumnya, di zaman Presiden Jokowi, menurut salah satu ekonom dunia, Stanley Morgan, Indonesia merupakan salah satu negara yang keluar dari istilah fradile five atau lima negara yang rentan terkena dampak negatif dari perubahan suku bunga bank dunia atau the fed.
Terlebih dengan prestasi peningkatan nilai dan jumlah investasi yang signifikan, dapat dibuktikan dengan keterlibatan beberapa stakeholder mancanegara yang berpartisipasi dalam melaksanakan pembangunan program “Nawacita” Presiden Jokowi seperti pembangunan Mass Rapid Transit (MRT) di Jakarta, Light Rail Transit (LRT) di Sumatera Selatan, Kereta Api Borneo hingga Papua, Program Tol Laut, Megaproyek 35.000 Megawatt Listrik, Rumah Murah dan Bersubsidi, Jamainan Kesehatan Nasional BPJS, Meningkatnya jumlah Industri Kreatif dalam Negeri, Pembangunan Kilang Minyak, Membangun Indonesia dari Perbatasan, Menasionalisasi Perusahaan dan beberapa program infrastruktur lainnya.
Selain itu, meningkatnya kualitas kemandirian pangan masyarakat Indonesia dapat dilihat dari peningkatan persentase beberapa hasil produksi pertanian, seperti Padi yang meningkat sekitar 6,64 persen, Jagung 8,726 persen atau sekitar 20, 68 ton, dan kedelai sekitar 5,60 persen.
Polemik PSSI terselesaikan
Ibaratkan sebuah benang kusut, salah satu konflik di dunia olahraga Indonesia yang tak kunjung terselesaikan adalah kepemimpinan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI). Rusaknya PSSI kala itu merupakan respon terlalu berlebih dan keterlibatan politik dalam dunia olahraga. Meskipun sempat diboikot oleh FIFA selaku federasi sepakbola tertinggi didunia, namun dimassa pemerintahan Presiden Jokowi, dirinya berhasil menyelesaikan polemik dualisme kepemimpinan di organisasi sepakbola tersebut dengan sempat membekukan PSSI namun tetap dalam koridor dan tujuan untuk mereformasi dan membangkitkan kembali semangat persepakbolaan Indonesia, serta memberantas mafia sepakbola yang terus mengambil keuntungan namun merusak unsur sportifitas dan prestasi persepakbolaan Indonesia.
Divestasi PT Freeport
Seringkali terdengar dalam percakapan sehari-hari bahwa Freeport merupakan salah satu wilayah tambang masyarakat Indonesia yang kaya akan unsur emas dan uraniumnya. Namun tak pelak beberapa kelompok ahli mengatakan dengan lugas bahwasannya operasional PT Freeport sejak tahun 1967 an di Bumi Cenderawsih belumlah memberikan perubahan baik ekonomi maupun kesejahteraan yang signifikan bagi masyarakat papua apalagi Indonesia. Sehingga wajar beberapa kelompok kontra freeport dari dahulu hingga sekarang terus berperang melawan PT freeport yang dianggap perusahaan kolonial yang secara terus menerus menggarap Sumber Daya Alam (SDA) Bangsa Indonesia.
Berbeda di era kepemimpinan Presiden Jokowi, sebuah istilah “Diam-diam Menghanyutkan” dinilai pantas untuk disandangkan kepada dirinya. Hal ini dapat dilihat dari beberapa kebijakan pro rakyat Presiden Jokowi yang berupaya agar keberadaan PT Freeport memberikan dampak signifikan terhadap perbaikan kondisi ekonomi maupun kesejahteraan rakyat Indonesia, seperti tuntutan pembangunan smelter atau fasilitas pengolahan dan pemurnian hasil tambang PT Freeport, meningkatkan jumlah keterlibatan tenaga kerja lokal dalam operasional PT Freeport, hingga sebuah kebijakan yang paling tendesius yakni mendivestasi saham freeport sebesar 51 persen ke Indonesia.
Berperang Melawan Narkoba
Salah satu perang yang akan terus dihadapi oleh masyarakat Indonesia, masifnya peredaran Narkoba saat ini berpotensi besar mengancam keberlangsungan generasi muda Indonesia.
Dapat dibayangkan berdasarkan data Badan Narkotika Nasional (BNN), tercatat sekitar 41 orang pengguna narkoba meninggal setiap harinya. Sungguh mengerikan tatkala dari angka 41 orang tersebut sebagian besar didominasi oleh unsur anak muda atau pelajar yang merupakan generasi penerus bangsa ini. Setidaknya terdapat sekitar 4 juta korban penyalahgunaan narkoba di Indonesia yang masih belum mendapatkan rehabilitasi. Sehingga dapat dibayangkan seberapa banyak dan besarnya dampak permainan mafia narkoba yang secara masif menggerus mahkota negeri ini.
Oleh karenanya, diawal pemerintahan Presiden Jokowi, dirinya menegaskan secara lugas akan memerangi para pelaku Narkoba di bumi Nusantara yang diangkakan dengan 64 napi kasus narkoba yang dihukum mati pada sekitaran awal tahun 2016. Meskipun kebijakan tersebut sempat dikontra oleh sebagian besar organisasi penggila Hak Asasi Manusia (HAM), namun hal tersebut bukan sesuatu yang sulit bagi Presiden Jokowi untuk tetap terus melanjutkan keputusan eksekusi bagi mereka Bandar Narkoba perusak bangsa Indonesia.
Mengoptimalkan Peranan KPK
Sebelas dua belas dengan Narkoba, budaya korupsi di negeri ini merupakan salah satu ancaman besar terhadap kelangsungan Republik Indonesia. Banyaknya proyek pembangunan hingga perubahan kebijakan yang memakan banyak anggaran, acapkali dimanfaatkan oleh sebagian kelompok untuk menuai pendapatan dengan memeras keringat rakyat.
Di era kepemimpinan Presiden Jokowi, kegiatan untuk menumpas praktik korupsi dapat dilhat dari keseriusannya pada kebijakan revisi Undang-Undang KPK hingga pembentukan Panitia Seleksi Calon Komisioner KPK yang definitif. Tak hanya itu, keseriusan mantan walikota Solo ini untuk menumpas habis budaya tersebut juga diterapkan diseluruh bidang pemerintahan dengan dibentuknya operasi saber pungli yang saat ini giat melakukan operasi tangkap tangan terhadap seluruh aparatur pemerintahan yang giat mempraktikan aktifitas korupsi.
Memberantas IlIegal Fishing
Melalui Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, Presiden Jokowi terus melakukan terobosan besar dengan menggiatkan operasi kelautan hingga melakukan penangkapan terhadap kapal-kapal pencuri ikan di perairan Indonesia. Tak hanya itu, kerjasama antara TNI Angkatan Laut, Polri, Kejagung, dan Instansi terkait untuk menenggelamkan kapal para nelayan ilegal luar negeri yang tak berhenti melakukan eksplorasi terhadap kekayaan laut bangsa Indonesia.
Aksi ini merupakan salah satu bukti nyata bahwa pemerintah Presiden Jokowi ingin memberantas tindakan illegal fishing. Memerangi kapal asing ilegal juga dinilai sebagai tindakan untuk memberikan rasa aman terhadap para nelayan kecil dalam negeri yang kadang merasa terancam keselamatannya atas tindak kasar nelayan luar negeri seperti menabrak kapal hingga menggerus populasi ikan di perairan Indonesia.
Meskipun baru menapaki usia tiga tahun dalam memimpin negeri ini, hal yang wajar apabila kita masyarakat Indonesia memberikan respon positif dan sedikit apresiasi di era kepemimpinan Presiden Jokowi. Masih banyak program-program dan kebijakan pro rakyat dirinya yang masih tertahan dan belum dijalankan oleh dirinya. Oleh karena itu, mari kita dukung terobosan-terobosan mukhtahir Presiden Jokowi dalam membangun dan memajukan negeri ini.
)* Penulis adalah Mahasiswa FISIP Universitas Indonesia
