Pembangunan sebanyak 130 rumah layak huni di Poumako mulai digagas oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Tengah. Hal tersebut demi bisa menjamin agar masyarakat memiliki hunian yang nyaman dalam mengisiDaerah Otonomi Baru (DOB) Papua yang dilakukan oleh Pemerintah RI.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Tengah berencanauntuk melakukan pembangunan hingga sebanyak 130 unit rumah layak huni di kawasan Poumako, Distrik MimikaTimur, Kabupaten Mimika. Mengenai hal tersebut, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Riset Daerah (Bapperida) Provinsi Papua Tengah, Edy Way menjelaskanbahwa memang telah menjadi salah satu konsentrasi utama dalam pembangunan di kawasan tersebut sebagai DOB Papua.
Lebih lanjut, hal yang menjadi konsentrasi utama lainnya untuk semakin mempersiapkan pelaksanaan dari hasil pemekaran wilayah melalui adanya DOB Papua itu adalah dengan melakukan pembangunan infrastruktur pusat pemerintahan. Maka dari itu, untuk tujuan pembangunan tersebut terdapat pola sharing pendanaan, ada pula bagian yang ditangani langsung oleh pihak Pemprov dan ada jugabagian yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.
Khusus bagian yang ditangani oleh Pemerintah Republik Indonesia (RI) atau pusat, pelaksanaan pembangunan fisik gedung kantor Pusat Pemerintahan Provinsi Papua Tengah memang sudah dilakukan dengan adanya penyiapan akan administrasi dokumen master plan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan juga Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).
Dengan kata lain, per bulan Januari pada tahun 2024 nanti, seluruhnya untuk fisik pembangunan memang sudah dipersiapkan dengan sangat matang. Selain adanya pembangunan Kantor Pusat Pemerintah, infrastruktur yang juga menjadi layanan publik jelas tetap terus dilakukan.
Karena berupaya untuk membangun gedung pemerintahan yang layak dan bagus, maka pihak PemprovPapua Tengah juga menegaskan dan memiliki komitmen yang sangat kuat untuk memastikan agar seluruh masyarakat di Papua memiliki bangunan rumah yang bagus, mewah sertalayak huni.
Maka dari itu, untuk masyarakat sendiri setidaknya terdapat sebanyak 4 (empat) sasaran yang terus difokuskan, diantaranya adalah pengendalian inflasi, penanganan stunting, kemiskinan ekstrem dan juga penanganan akan pengangguran terbuka. Keempat sasaran utama tersebut sampai saat ini terus menjadi peran yang sangat penting untuk bisa terus melakukan percepatan akan pembangunan infrastruktur di Bumi Cenderawasih.
Salah satu contohnya adalah dalam sebuah kasus di Poumako yang masih termasuk ke dalam kategori kemiskinan, maka dari itu, pihak Pemprov bergerak dengan cepat dan tanggap untuk menjadikan permasalahan tersebut sebagai sebuah atensi yang serius oleh Penjabat (Pj) Gubernursesegera mungkin melakukan intervensi.
Sehingga direncanakan akan adanya pembangunan sebanyak 130 unit rumah layak huni di Kawasan Poumako, Distrik Mimika Timur. Pada tahun ini pembangunan ratusan rumah layak huni tersebut terus digencarkan dan dicicilhingga setidaknya target 10 sampai 20 unit terselesaikan terlebih dahulu, mengingat memang kini sudah hendak bulan Desember dan akhir tahun.
Kemudian untuk tahun depan, yakni pada 2024 mulai bulan Januari sudah bisa langsung dikerjakan sisanya dan diselesaikan. Selain di Mimika, ada pula beberapa daerah lain yang akan dibangunkan rumah layak huni termasuk pula di wilayah Nabire dengan anggara perubahan. Pasalnya di kawasan Nabire sendiri juga masih termasuk ke dalam kategori daerah 3T (tertinggal, terdepan dan terluar).
Terkait dengan bantuan yang diberikan kepada warga di Nabire, hal itu juga dibantu oleh banyak pihak termasuk Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang menggelar Bakti Papua sebagai bagian dari salah satu operasi militer selain perang (OMSP) di Kabupetan Nabire, Papua Tengah.
Pelaksanaan Bakti Papua itu dilaksanakan dengan melakukan rehabilitasi pada rumah yang tidak layak huni hingga pada gereja di sana. Mengenai pelaksanaan kegiatan tersebut, Staf Ahli Panglima TNI Bidang KesejahteraanPersonel (Jahpers), Laksamana Muda (Laksda) Dwika TjahjaSetiawan mengatakan bahwa kegiatan itu merupakan wujud Bakti TNI kepada masyarakat.
Kegiatan rehabilitasi rumah tidak layak huni dan jugagereja di Nabire itu juga memang merupakan program rutin tahunan yang dilaksanakan untuk masyarakat di Bumi Cenderawasih, khususnya yang berada di Nabire. Salah satu sektor yang dilaksanakan dari karya bakti TNI itu berupa renovasi rumah ibadah, sehingga ke depan bisa digunakan dengan jauh lebih layak dan nyaman, karena harapannya dapat menjadi sebuah tempat yang membuat para jemaatnyaman dalam melaksanakan ibadah mereka.
Di sisi lain, Komandan Resor Militer (Danrem) 173 / PVB Brigadir Jenderal (Brigjen) Franz Yohanes Purba menyampaikan bahwa kegiatan itu merupakan OMSP yang memang bertujuan untuk bisa membantu masyarakat, selain itu, sebagai sebuah langkah pula untuk bisa melakukan percepatan pemulihan ekonomi di masyarakat.
Jelas sekali bahwa kesejahteraan masyarakat di Bumi Cenderawasih terus diperhatikan dengan sangat serius oleh pemerintah pusat hingga pihak pemerintah daerah masing-masing. Karena sebagaimana visi misi yang dimiliki oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) bahwa dirinya sangatmenginginkan agar terjadi pembangunan yang merata dan adil di seluruh pelosok Nusantara sehingga mengatasi kesenjangan.
