Pemerintah melalui PT Pos Indonesia (Persero) terus memaksimalkan penyaluran Bantuan Langsung Tunai Bahan Bakar Minyak atau BLT BBM kepada masyarakat di seluruh penjuru Indonesia, termasuk di wilayah tertinggal, terdepan, dan terpencil (3T)
Plt Direktur Bisnis, Jaringan, dan Layanan Keuangan PT Pos Indonesia (Persero) Tonggo Marbun, mengatakan pihaknya ditarget oleh pemerintah untuk menyalurkan BLT BBM selama dua pekan di seluruh Indonesia. Hingga Kamis (22/9) BLT BBM telah disalurkan kepada 19.035.373 keluarga penerima manfaat (KPM) dari total 20,21 juta KPM.
“Alhamdulillah belum mencapai dua minggu, penyaluran telah mencapai 78,44 persen dari total 20,65 juta KPM. Penyaluran ini menuai apresiasi karena sistemnya baik, langsung dirasakan oleh masyarakat, dan membantu meningkatkan daya beli,” kata Tonggo lewat keterangan pers yang diterima, Kamis (22/9).
Selain itu, tambah Tonggo, PT Pos saat ini sedang berfokus pada penyaluran di daerah tertinggal, terdepan, serta terpencil (3T).
Tonggo menjelaskan bahwa upaya tersebut bukan hal mudah, karena petugas juru bayar Pos harus menghadapi medan topografi dalam konteks geografi dan faktor alam yang bisa mengancam keselamatan.
“Kami sudah mulai penyaluran di daerah 3T. Penyaluran di sana bergantung pada cuaca, juga ada yang menggunakan dua moda transportasi darat dan air (sungai/laut). Begitu ada perubahan cuaca, mereka mengubah jadwal, berkoordinasi dengan Pemda setempat,” kata Tonggo.
Sebelumnya, Guru Besar Universitas Pancasila, Prof Sri Widyastuti mengatakan bahwa BLT BBM sudah tepat sasaran dan menjadi solusi menjaga daya beli masyarakat terdampak.
“Sekarang ini tepat sekali dengan kebijakan Presiden Joko Widodo, bahwa BLT itu sangat dibutuhkan oleh masyarakat banyak karena mereka harus punya daya beli. BLT BBM ini memberi dampak yang positif bagi masyarakat, ini adalah kebutuhan yang sangat-sangat mendesak,” katanya di Jakarta.
Sebagai informasi, pemerintah sendiri sudah menganggarkan berbagai macam proram bantuan sosial untuk masyarakat seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT), Bantuan Subsidi Upah (BSU) hingga Bantuan Sosial Pemerintah Daerah dengan besaran total Rp 24,17 triliun.
Anggaran tersebut dilakukan sebagai bentuk realokasi APBN yang saat ini sudah lebih longgar karena tidak terlalu terbebani dengan subsidi BBM
