Oleh : Andi Mahesa )*
Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur semakin menunjukkan progres yang signifikan. Salah satu yang mendapatkan perhatian publik adalah jaminan dari pemerintah bahwa gedung legislatif di IKN akan mulai dibangun pada awal tahun 2025. Ini merupakan bagian dari rencana besar untuk memindahkan pusat pemerintahan Indonesia ke IKN, sekaligus mempercepat pemerataan pembangunan ekonomi di seluruh Indonesia.
Pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur bukanlah sekadar proyek infrastruktur biasa. Ini adalah langkah besar yang bertujuan untuk mengurangi beban Jakarta sebagai pusat pemerintahan, serta mendorong pemerataan pembangunan yang lebih merata di seluruh wilayah Indonesia. Pemerintah telah menargetkan pembangunan IKN ini untuk menjadi pusat pemerintahan yang lebih efisien, ramah lingkungan, dan berkelanjutan.
Pembangunan gedung legislatif di IKN menjadi salah satu indikator penting dari progres pemindahan ibu kota ini. Gedung legislatif ini akan menjadi rumah bagi DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) dan MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat), yang memiliki peran krusial dalam pembuatan kebijakan dan pengawasan jalannya pemerintahan. Pembentukan infrastruktur ini akan memberikan tanda yang jelas bahwa proses pemindahan ibu kota bukan hanya wacana, melainkan sebuah proyek yang sedang berjalan dengan penuh komitmen.
Dibangunnya gedung legislatif menunjukkan bahwa pemindahan pusat pemerintahan Indonesia bukan hanya sebatas memindahkan kantor presiden atau kementerian, tetapi juga mengintegrasikan seluruh sistem pemerintahan ke dalam satu pusat yang lebih terpusat dan terorganisir. Gedung legislatif yang dibangun di IKN akan mendekatkan hubungan antara lembaga legislatif dan eksekutif, menciptakan efisiensi yang lebih baik dalam proses pembuatan kebijakan.
Pembangunan gedung legislatif di IKN juga mencerminkan upaya untuk menciptakan simbol baru dari keberagaman dan persatuan Indonesia. IKN dirancang sebagai kota yang inklusif dan ramah lingkungan, yang mencerminkan identitas bangsa Indonesia yang maju dan modern. Dengan membangun gedung legislatif di IKN, pemerintah juga menunjukkan komitmen untuk memberikan keseimbangan antara pemerintahan yang efisien dengan kesadaran akan pentingnya keberagaman dan keadilan sosial di seluruh wilayah Indonesia.
Wakil Menteri (Wamen) Pekerjaan Umum, Diana Kusumastuti mengatakan pembangunan IKN tetap berlanjut pada pemerintahan Presiden Prabowo-Gibran. Pembangunan di IKN yang sudah berjalan akan terus dilanjutkan. Pihaknya juga akan melakukan koordinasi dengan stakeholder-stakeholder terkait untuk melanjutkan pembangunan infrastruktur, termasuk pembangunan gedung legislatif.
Menurutnya, salah satu dampak terbesar dari pembangunan gedung legislatif di IKN adalah potensi peningkatan perekonomian daerah sekitar. Proyek besar ini tentunya akan menarik investasi dan menciptakan ribuan lapangan kerja, baik di sektor konstruksi, manufaktur, maupun layanan pendukung lainnya. Infrastruktur yang dibangun di sekitar IKN, termasuk transportasi, energi, dan teknologi informasi, akan menggerakkan roda perekonomian daerah dan membuka peluang bagi pengusaha lokal.
Selain itu, pemindahan ibu kota dan pembangunan gedung legislatif akan membantu mendistribusikan pusat-pusat ekonomi dan pemerintahan dari Jakarta ke daerah-daerah yang selama ini kurang berkembang. Jakarta, sebagai pusat ekonomi dan pemerintahan, telah mengalami kemacetan infrastruktur dan ketimpangan pembangunan. Pemindahan pusat pemerintahan ke IKN dapat mengurangi tekanan tersebut dan memberikan kesempatan bagi daerah lain untuk tumbuh dan berkembang. Pemerintah juga berharap, dengan adanya pusat pemerintahan baru di luar Pulau Jawa, perekonomian Indonesia bisa lebih terdiversifikasi dan lebih inklusif.
Sementara itu, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Basuki Hadimuljono mengatakan bahwa pihaknya akan merealisasikan pembangunan gedung-gedung kantor lembaga yudikatif, dan legislatif dalam dua tahun, terhitung mulai tahun 2025. Untuk saat ini, prosesnya masih tahap lelang.
Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo mengungkapkan bahwa progres pembangunan IKN Nusantara, salah satunya terkait proses lelang sarana dan prasarana untuk pembangunan kantor Legislatif hingga Yudikatif. Dody menjelaskan bahwa hal tersebut masih ditinjau oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk kemudian dilakukan proses lelang.
Dody mengungkapkan bahwa seluruh anggaran investasi untuk pembangunan di Tanah Air menunggu tinjauan dari BPKP. Meski demikian, pihaknya mengatakan bahwa target ini dapat rampung pada kuartal pertama tahun 2025 sehingga proses lelang kantor legislatif hingga yudikatif di IKN bisa terealisasi.
Pembangunan gedung legislatif di IKN adalah bagian dari upaya besar pemerintah untuk menciptakan pemerintahan yang lebih efisien, transparan, dan terpusat. Dengan memindahkan pusat pemerintahan ke IKN, Indonesia dapat memulai babak baru dalam perjalanan menuju modernisasi pemerintahan dan pembangunan yang lebih inklusif.
Dalam jangka panjang, pemindahan ibu kota dan pembangunan gedung legislatif ini diharapkan akan memberikan dampak positif terhadap perekonomian Indonesia. IKN akan menjadi pusat pemerintahan yang tidak hanya efisien dalam pengelolaan negara, tetapi juga mencerminkan keberagaman dan kekuatan Indonesia sebagai bangsa. Pemerintah harus terus memastikan bahwa proyek ini dapat berjalan sesuai rencana dan memberikan manfaat jangka panjang bagi seluruh rakyat Indonesia.
Secara keseluruhan, pembangunan gedung legislatif di IKN merupakan langkah nyata menuju pemerintahan yang lebih terdesentralisasi dan perekonomian yang lebih merata. Ini adalah simbol dari tekad Indonesia untuk tumbuh lebih baik, lebih inklusif, dan lebih maju. Pemerintah harus memastikan bahwa setiap aspek pembangunan di IKN direncanakan dan dilaksanakan dengan baik, agar manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.
)* Penulis merupakan Mahasiswa yang tinggal di Jakarta.
