Pemerintah Pastikan Kelancaran Distribusi Beras SPHP di Papua Jelang Nataru 2025/2026
JAYAPURA – Menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025/2026, pemerintah memperkuat langkah stabilisasi pangan di Papua Raya melalui penyaluran besar-besaran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Upaya ini menjadi penegasan bahwa wilayah timur Indonesia mendapat perhatian serius, terutama pada periode meningkatnya kebutuhan masyarakat di akhir tahun. Sebanyak 4.634 ton beras SPHP digelontorkan untuk 42 kabupaten/kota di enam provinsi di Papua Raya, yang meliputi Papua, Papua Pegunungan, Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Barat, dan Papua Barat Daya.
Penyaluran dilakukan terstruktur melalui Gerakan Pangan Murah (GPM) Serentak yang digagas Perum Bulog bersama pemerintah pusat. Selain itu, Polri berperan penting dalam distribusi awal sebanyak 852 ton dari total 2.700 ton yang akan disalurkan bertahap ke seluruh wilayah Papua Raya. Mekanisme distribusi diatur agar menjangkau daerah yang sulit, termasuk kawasan yang hanya dapat diakses melalui transportasi udara.
Komitmen pemerintah dalam menjaga stabilitas pangan disampaikan langsung oleh Menteri Pertanian/Kepala Badan Pangan Nasional Andi Amran Sulaiman.
“Papua harus merasakan kehadiran negara secara langsung. Kita pastikan beras SPHP tersebar merata, kualitas terjaga, harga stabil. Tidak boleh ada gejolak menjelang Natal dan Tahun Baru,” tegas Andi Amran Sulaiman di Jayapura pada Kamis 11/12/2025.
Langkah pemerintah turut diperkuat oleh dukungan aparat kepolisian. Wakapolri Komjen Pol Dedi Prasetyo menegaskan kesiapan Polri dalam mengamankan distribusi serta memastikan kelancaran pasokan hingga ke wilayah pedalaman.
“Menjelang Nataru, kebutuhan masyarakat meningkat. Penyaluran beras SPHP ini adalah langkah cepat pemerintah dan Polri untuk memastikan harga tetap stabil dan masyarakat mendapatkan akses pangan yang terjangkau,” ujar Dedi Prasetyo.
Paragraf selanjutnya mengalir dengan penguatan peran institusi lain, termasuk kesiapan logistik Bulog dalam menjamin pasokan tetap aman dan merata. Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menekankan optimalisasi infrastruktur distribusi, terutama untuk wilayah terpencil.
“Melalui kegiatan GPM serentak ini, Bulog memastikan beras SPHP tersalurkan cepat dan merata ke seluruh Papua Raya, termasuk daerah terpencil. Kami bekerja sama erat dengan Polri, TNI, Bapanas, serta pemerintah daerah,” ujar Ahmad Rizal Ramdhani.
Ia juga menambahkan bahwa Bulog menyiapkan langkah antisipatif terhadap potensi kedaruratan pangan.
“Tidak ada lagi alasan tidak ada stok. Dengan gudang yang siap dan mekanisme cepat setelah permohonan kepala daerah ke Bapanas, Bulog langsung merespons kebutuhan darurat sehingga masyarakat terdampak bencana mendapatkan bantuan tepat waktu,” jelas Ahmad Rizal Ramdhani.
Di tingkat daerah, Pemerintah Provinsi Papua turut memberikan dukungan penuh terhadap inisiatif ini. Gubernur Papua Mathius D Fakhiri menyampaikan apresiasinya atas perhatian pemerintah pusat.
“Ini sangat membantu masyarakat Papua. Pemerintah provinsi siap mendukung penuh distribusinya agar tepat sasaran,” ujar Mathius D Fakhiri.
Dengan sinergi lintas lembaga yang semakin solid, penyaluran beras SPHP di Papua diharapkan berlangsung aman, cepat, dan terarah. Keberhasilan program ini diyakini mampu menjaga stabilitas harga di pasar tradisional hingga ritel modern, sehingga masyarakat dapat menyambut Natal dan Tahun Baru dengan rasa aman dan pasokan pangan yang mencukupi. Melalui kerja bersama pemerintah pusat, Polri, TNI, Bapanas, pemerintah daerah, dan Bulog, stabilitas pangan di Papua memasuki periode akhir tahun dengan kesiapan yang jauh lebih kuat.
