Pemerintah memastikan bahwa pembangunan di Papua akan mendatangkan banyak dampak secara positif, khususnya kepada orang asli Papua (OAP) sendiri.
Pemerintah terus berupaya mempercepat pembangunan di Papua. Tidak hanya itu, Pemerintah juga terus memastikan kebijakan pembangunan yang bisa mendatangkan dampak langsung dan positif kepada seluruh warganya yang merupakan prioritas utama dari pemerintah selama ini dalam membangun Indonesia.
Terlebih, pada era kepemimpinan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), pemerintah terus gencar untuk melakukan pemerataan pembangunan di seluruh pelosok wilayah Nusantara, tidak terkecuali pula di Papua.
Sehingga tidak hanya secara fisik saja, namun bagaimana cara untuk benar-benar memastikan agar seluruh pembangunan tersebut mampu tersampaikan dengan sangat baik dan juga mendatangkan dampak positif bagi warga masyarakat OAP juga merupakan hal penting.
Dalam rangka memastikan bahwa pembangunan Papua yang pemerintah galakkan bisa berjalan dengan baik, Wakil Presiden Republik Indonesia (Wapres RI), K.H. Ma’ruf Amin kembali melakukan rangkaian kunjungan kerjanya ke Tanah Papua secara langsung pada tanggal 3 hingga 7 Juni 2024.
Menurut penuturan Juru Bicara (Jubir) Wapres, Masduki Baidlowi bahwa kunjungan kerja kali ini adalah yang keenam kelima selama Ma’ruf Amin menjabat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia.
Tentunya dengan banyaknya kunjungan kerja yang bahkan pemerintah jalankan secara langsung untuk bertemu dan bertatap muka dengan warga masyarakat di Papua, menandakan bentuk perhatian negara sangat besar pada provinsi paling Timur Tanah Air itu.
Pada kunjungan kerja yang keenam kalinya Wapres lakukan itu, juga sekaligus bertujuan untuk melengkapi sisa provinsi di wilayah Papua yang belum sempat terkunjungi pada kesempatan sebelumnya.
Kunjungan yang K.H. Ma’ruf Amin lakukan tersebut, merupakan bagian dari besarnya upaya dan komitmen kuat Pemerintah untuk terus mendorong percepatan pembangunan dan kesejahteraan di wilayah Papua.
Salah satunya, yakni pemerintah sangat ingin memastikan bahwa Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP) dan juga Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua (RAPPP) mampu terlaksana dengan sangat baik dan bisa berdampak secara langsung terhadap OAP.
Lebih lanjut, terdapat sejumlah agenda penting juga dalam kunjungan tersebut, yakni Wapres bertolak ke Merauke untuk melakukan pertemuan dengan para bupati, tokoh adat serta pegiat Hak Asasi Manusia (HAM) ataupun perdamaian di Provinsi Papua Selatan.
Tidak hanya itu, namun K.H. Ma’ruf Amin juga melakukan pencanangan pada berbagai macam proyek strategis di Provinsi Papua Selatan, kemudian menandatangani Prasasti Peresmian Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Yetetkun di Boven Digoel dan juga meresmikan Pembukaan Pelatihan Pendampingan Desa Provinsi Papua Selatan.
Selanjutnya, dari Wamena, Wapres RI beranjak menuju ke Sorong, Provinsi Papua Barat Daya dengan melangsungkan beberapa agenda seperti Pengukuhan KDEKS Provinsi Papua Barat Daya dan melakukan Peninjauan Pemukiman Nelayan Malawei.
Peluncuran Sistem Informasi Percepatan Pembangunan Papua, RIPPP dan RAPPP juga tidak luput menjadi perhatian pemerintah. Tentunya dengan kunjungan kerja tersebut mampu mendatangkan banyak sekali dampak secara positif bagi seluruh masyarakat di Papua dalam banyak aspek mereka seperti terjadinya pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat dan peningkatan ekonomi lokal.
Komitmen sangat tinggi terus pemerintah tunjukkan untuk mendukung penuh sekaligus mempercepat pelaksanaan pembangunan di Tanah Papua demi terwujudnya pemerataan pembangunan dan peningkatan taraf kesejahteraan bagi seluruh masyarakat di Indonesia tanpa terkecuali.
Kehadiran secara langsung Wakil Presiden RI ke daerah berjuluk Surga Kecil yang Jatuh ke Bumi itu menjadi wujud nyata dari bagaimana upaya pemerintah ingin benar-benar melihat masalah warga di Papua secara langsung sehingga mampu menemukan solusi konkret serta efektif dalam penanganannya.
Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Dr. John Wempi Wetipo dalam kunjungannya secara langsung ke Provinsi Papua Barat Daya demi memonitor bagaimana perkembangan penyelenggaraan pembangunan wilayah tersebut, juga mengadakan pertemuan dengan berbagai pihak seperti Pemda, tokoh masyarakat, hingga aparat keamanan seperti TNI dan Polri.
Berlangsungnya pertemuan berbagai pihak itu bertujuan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa beragam program pembangunan bisa berjalan sesuai dengan rencana dan kebutuhan masyarakat setempat.
Pangdam XVIII/Kasuari, Mayjen TNI Haryanto menyampaikan bagaimana komitmen kuatnya untuk terus mendukung penuh setiap program pembangunan yang pemerintah canangkan. Karena dengan adanya percepatan pembangunan tersebut mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat OAP.
Pada kesempatan tersebut, Wamendagri juga memberikan apresiasi sangat tinggi atas bagaimana peran dan kinerja aktif aparat keamanan setempat untuk terus menjaga stabilitas keamanan dan mendukung pembangunan Papua. Sejauh ini, pemerintah tidak hanya asal saja dalam melakukan pembangunan, namun juga menindaklanjuti adanya pembangunan yang berjalan atau telah terlaksana dengan memastikan bahwa hal tersebut mampu mendatangkan banyak manfaat secara positif, khususnya kepada masyarakat OAP secara langsung demi peningkatan kesejahteraan mereka.
