Pemerintah Pastikan Pemulihan Pascabencana Sumatra Berjalan Transparan dan Akuntabel

Jakarta – Pemerintah memastikan proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Sumatra berjalan transparan, terukur, dan akuntabel. Setelah melewati tahap tanggap darurat dan transisi, pemerintah kini memasuki fase pemulihan permanen melalui rencana induk rehabilitasi-rekonstruksi yang ditargetkan selesai dalam tiga tahun, yakni 2026 hingga 2028.

“Sekarang kita akan melakukan proses menuju pemulihan permanen. Dari tiga tahapan itu, tanggap darurat, transisi, kemudian kita masuk masa menuju permanen, kita namakan rehab-rekon, dan ini kuncinya adalah Renduk (Rencana Induk),” kata Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatra sekaligus Mendagri, Tito Karnavian.

Tito menjelaskan, rencana induk disusun dengan menghimpun kebutuhan dari pemerintah kabupaten/kota, provinsi, serta kementerian dan lembaga terkait. Seluruh usulan kemudian disandingkan dan diselaraskan bersama pemerintah pusat agar program pemulihan berjalan terpadu dan tepat sasaran.

“Renduk ini direkap dari seluruh kabupaten/kota, provinsi, dan kementerian/lembaga. Setelah itu disandingkan dan disesuaikan untuk diselesaikan dalam waktu tiga tahun, 2026, 2027, dan 2028,” ujarnya.

Pemerintah mencatat terdapat 11.512 program dan kegiatan yang akan dijalankan dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi tersebut. Prioritas pada tahun pertama difokuskan pada pembangunan infrastruktur dasar seperti sungai, jalan, jembatan, sekolah, serta penyediaan hunian tetap bagi masyarakat terdampak bencana.

“Yang prioritas utama tentu di tahun 2026, infrastruktur, sungai, jalan, kemudian sekolah, dan lain-lain,” kata Tito.

Untuk mendukung pelaksanaan program tersebut, pemerintah mengusulkan total anggaran sebesar Rp100,166 triliun selama tiga tahun. Dari jumlah itu, alokasi terbesar diberikan kepada sektor infrastruktur yang dikerjakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum, sementara pembangunan hunian tetap dipercepat agar warga tidak terlalu lama tinggal di hunian sementara.

“Yang terbesar memang infrastruktur, lebih kurang Rp69 triliun selama tiga tahun,” ungkapnya.

Di sisi lain, DPR RI menegaskan komitmennya untuk mengawal proses pemulihan agar berjalan efektif dan sesuai kebutuhan masyarakat. Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad menyatakan koordinasi intensif antara legislatif dan pemerintah penting agar pelaksanaan teknis maupun program kementerian dapat berjalan optimal dan terintegrasi.

“Barusan tadi telah diadakan rapat koordinasi antara Satgas pascabencana DPR RI dengan Satgas Pemulihan dan Rekonstruksi dari pihak pemerintah. Kami membahas rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi yang sudah disetujui dan alhamdulillah anggarannya telah disetujui oleh pemerintah,” jelas Dasco.

Dasco menjelaskan, pengawasan dan koordinasi dilakukan agar proses pemulihan berlangsung cepat, terarah, dan tepat sasaran bagi masyarakat terdampak. DPR menyerahkan pelaksanaan teknis kepada Satgas Pemerintah yang dipimpin Tito Karnavian, sembari memastikan akuntabilitas tetap menjadi landasan utama dalam setiap tahapan pembangunan kembali wilayah terdampak bencana di Sumatra.

“Koordinasi ini dilakukan agar kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi maupun rencana kerja kementerian dan lembaga bisa berjalan dengan baik,” ujar Dasco.