Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang bantuan pangan beras bagi masyarakat menengah ke bawah. Bantuan pangan beras ini disalurkan dari stok cadangan beras Pemerintah yang dikelola oleh Perum Bulog sesuai dengan penugasan dari Badan Pangan Nasional (Bapanas). Sebelumnya, Pemerintah telah mengeluarkan izin impor beras tambahan sebesar 1,5 juta ton. Dengan begitu, masyarakat tidak perlu khawatir karena Pemerintah menjamin stok beras di seluruh Indonesia akan aman hingga tahun 2024.
Target beras impor dapat terealisasikan pada akhir tahun 2023 sebab Pemerintah telah menekan kontrak impor beras dari beberapa negara tetangga. Harapannya, beras impor ini bisa segera dikirimkan ke Indonesia tanpa hambatan.
Kepala Bagian Humas dan Kelembagaan Perum Bulog, Tomi Wijaya mengatakan bahwa sebanyak hampir setengahnya atau sekitar 700 ribu ton beras telah dikontrak oleh Pemerintah dengan negara Thailand, Vietnam, Pakistan, dan Myanmar. Pihaknya juga menambahkan bahwa cadangan beras pangan di Gudang Bulog saat ini sebanyak 1,48 juta ton. Jika dikurangi dengan sisa bantuan pangan tahap 2 dan tambahan alokasi Desember 2023, maka ketersediaan stok beras masih akan cukup banyak.
Seperti yang diketahui, inflasi merupakan salah satu indikator tingkat kemajuan suatu negara. Akan tetapi, yang harus terus dijaga adalah stabilitas harga agar dapat memberikan stimulus yang cukup pada sisi produksi sehingga tidak memberikan tekanan yang besar baik kepada produsen maupun konsumen. Maka dari itu, Pemerintah telah melakukan berbagai upaya dalam menjamin ketersediaan stok beras sehingga harga jual beras di pasaran dapat dikendalikan.
Masyarakat khususnya 20,622 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di seluruh Indonesia tentunya sangat membutuhkan adanya bantuan pangan beras ini karena dianggap sangat membantu meringankan beban perekonomian serta memenuhi kebutuhan pokok pangan mereka. Per-Oktober 2023, realisasi bantuan pangan beras telah mencapai 400 ribu ton atau sekitar 65 persen dari total target sebesar 640 ribu ton.
Sebelumnya, Menteri Keuangan, Sri Mulyani mengatakan telah menyiapkan anggaran sebesar Rp2,67 Trilium yang akan dialokasikan untuk perpanjangan batuan pangan beras pada Desember 2023. Apabila dibutuhkan, maka Pemerintah akan kembali memberikan tambahan bantuan pangan pada Januari, Februari, hingga Maret 2024 mendatang.
Sejak awal tahun 2023, PLT Menteri Pertanian, Arief Prasetyo Adi telah menghitung secara cermat produksi dan kebutuhan nasional dengan mempertimbangkan dinamika dan perubahan lingkungan strategis selama tahun 2023. Pihaknya menegaskan bahwa kebutuhan importasi beras pada 2023 ini telah dilakukan secara terukur sehingga import ini tidak akan menjatuhkan harga gabah dan merugikan para petani lokal.
Selain dampak El Nino, tidak dapat dipungkiri bahwa situasi geopolitik global turut berperan dalam memberikan pengaruh besar terhadap kondisi ketahanan pangan terkait arus distribusi dan perdagangan pangan antar negara yang hampir terjadi di seluruh dunia. Namun demikian, berbagai upaya antisipatif telah diperkirakan dan dipersiapkan secara matang oleh Pemerintah dalam mengamankan pasokan dalam negeri khususnya komoditas beras.
Selain itu, dalam menjamin ketersediaan stok pangan beras Pemerintah juga melakukan operasi pasar beras serta melaksanakan program Gerakan Pangan Murah yang dilakukan di seluruh daerah.
Dalam menyikapi kondisi tersebut, Pemerintah Daerah Kalimantan Timur memastikan stok beras akan selalu dalam keadaan aman. PJ Gubernur Kalimantan Timur, Dr. Akmal Malik mengatakan bahwa stok beras di wilayahnya terpantau aman setelah pihaknya melakukan pengecekan langsung di Gudang Perum Bulog Samarinda.
Ke depannya, Pemda Kaltim memastikan bahwa tidak aka terjadi kelangkaan beras di Kalimantan Timur. Pihaknya juga akan bekerja sama dengan beberapa instansi terkiat untuk terus melakukan intervensi pasar ke para kontributor dan mitra-mitra Bulog dalam rangka memastikan ketersediaan stok beras di pasaran.
Pihaknya menambahkan bahwa jumlah stok beras di Kaltim sebanyak 1.500 ton dan dipastikan akan cukup hingga Pemilu 2024. Saat ini, Pemprov Kaltim sedang fokus mengembangkan sentra pangan di Kab. Panajam Paser Utara (PPU) dan Kab. Kutai Kartanegara untuk mewujudkan kemandirian pangan daerah. Pengembangan ini menunjukkan kolaborasi dan sinergi yang baik antara Pemda Kaltim dengan instansi vertikal dalam rangka penyelesaian berbagai persoalan pangan sehingga tidak ditemukannya kelangkaan komoditas di pasaran.
Dengan begitu, berbagai strategi yang dilakukan Pemerintah diharapkan dapat membantu meringankan beban masyarakat dari kelangkaan pangan beras dan lonjakan harga yang tinggi. Program importasi beras ini juga dapat dijadikan tantangan bagi Pemerintah untuk bisa meningkatkan produksi padi atau gabah dalam negeri sehingga secara perlahan dapat mengurangi import beras. Produksi hasil pertanian di Indonesia pun bisa diperbaiki dan terus ditingkatkan agar tidak ada pihak produsen maupun konsumen dalam negeri yang dirugikan di kemudian hari.
