Oleh : Edi Jatmiko )*
Pandemi covid-19 tidak saja berdampak pada aspek kesehatan masyarakat, namun juga berdampak pada sektor sosial ekonomi masyarakat. Pemerintah pun memastikan bahwa penangan Covid-19 telah dilaksanakan secara menyeluruh.
Pemerintah berkomitmen untuk tetap menanganani pandemi covid-19 di Indonesia, penanganan tersebut diwujudkan melalui ‘trisula kebijakan’ yakni penanganan kesehatan, penyaluran jaring pengaman sosial dan memastikan survivabilitas ekonomi.
Ujung tombak trisula kebijakan adalah penanganan kesehatan untuk memastikan masyarakat terlindungi, tertangani dan sistem kesehatan mampu melayani. Bersamaan diluncurkan kebijakan jaring pengaman sosial agar masyarakat rentan yang terdampak ekonominya tetap dapat hidup.
Pemerintah juga memastikan perekonomian tetap survive di tengah konstelasi ekonomi global seperti saat ini.
Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengatakan, komitmen dan keseriusan pemerintah sangat jelas sebagaimana arahan Presiden Joko Widodo pada rapat terbatas 20 April lalu, Presiden menegaskan, dirinya akan menggerakkan semua kekuatan pemerintah dan negara untuk mengatasi covid-19, baik permasalahan kesehatan dan sosial-ekonomi yang mengikutinya.
Muhadjir mengatakan bahwa saat ini persoalan kesehatan sudah mulai membaik. Pendadanan telah disiapkan, fasilitas kesehatan ditingkatkan, alat kesehatan seperti APD, alat test hingga ventilator terus disiapkan.
Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tersebut menjelaskan, program non-reguler adalah program stimulus percepatan penanganan covid-19, yakni Bansos Sembako untuk Jabodetabek, Bansos Tunai, Bantuan Subsidi Listrik dan BLT Dana Desa.
Adapun program reguler yaitu Kartu Pra Kerja, Program Sembako dan Program Keluarga Harapan ?(PKH) namun dengan perluasan sasaran.
Untuk jaring pengaman sosial ini, bansos-bansos sudah mulai disalurkan ke masyarakat dan pemerintah akan terus mempercepat penyalurannya. Pemerintah juga menggandeng KPK untuk bersama-sama melakukan monitoring penyaluran bansos, serta dalam penyalurannya melibatkan TNI dan Polri.
Hal tersebut dilakukan demi transparansi dan akuntabilitas, serta upaya dalam meminimalisir kesalahan penyaluran.
Muhadjir juga menegaskan, sesuai rekomendasi KPK basis data yang digunakan untuk dasar panyaluran bansos adalah data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS).
Namun, pemerintah daerah dapat mendata warga lainnya yang tidak masuk dalam DTKS tetapi ikut terdampak ekonominya dan sesuai kriterian untuk diberi bansos.
Upaya yang dilakukan pemerintah ini tentu saja telah menunjukkan niat pemerintah dalam melindungi warganya. Tentu saja apabila masih terjadi kekurangan, seyogyanya bisa kita perbaiki bersama.
Muhadjir juga mengajak masyarakat untuk membantu pemerintah, berempati sosial serta bergotong-royong untuk menjadi bagian dari solusi.
Muhadjir mengungkapkan, progres jaring pengaman sosial per 29 April 2020. Untuk Bansos sembako DKI Jakarta telah disalurkan kepada 284.587 keluarga penerima manfaat (KPM) (30,04%)
Bansos tunai sudah disalurkan kepada 9.827 KPM. Penyaluran program sembako juga sudah mencapai 13,3 juta KPM (65%) dan telah sampai ke keluarga penerima manfaat sebanyak 10,3 juta KPM (51,5%).
Sementara untuk program keluarga harapan sudah disalurkan kepada 9,96 juta KPM. Program diskon listrik sudah dimanfaatkan oleh 31 juta KPM (100%).
Untuk Kartu Prakerja, target 5,6 juta orang, diterima pada gelombang 1 sebanyak 168 ribu dan gelombang 2 sebanyak 288 ribu. Peserta sudah mendapatkan kartu dan baru sebanyak 150 ribu peserta yang diberikan pelatihan. Untuk BLT-DD, target 12,4 juta orang dan 8157 desa sudah menyalurkan BLT-DD.
Berkaitan dengan survivabilitas ekonomi, pemerintah mengusahakan agar roda perekonomian tidak sampai lumpuh dan tetap bertahan di tengah wabah covid-19. Pemerintah menyiapkan relaksasi dan restrukturisasi kredit bagi usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), serta keringanan angsuran kredit selama satu tahun.
Insentif ekonomi ini diberikan pemerintah pusat agar perekonomian dan rakyat kecil bisa bertahan di tengah terpaaan badai covid-19.
Pemerintah pun melakukan monitoring setiap hari dan evaluasi pelaksanaan kebijakan penanganan covid-19. Jika terjadi dinamika lapangan, maka pemerintah akan cepat melakukan adjustment, sehingga tujuan-tujuan kebijakan dapat tercapai lebih optimal.
Pandemi covid-19 atau virus corona telah menjadi masalah nasional yang harus ditangani bersama, masyarakat sudah semestinya bersinergi dengan pemerintah untuk bersama-sama menyatakan perang terhadap virus corona. Pemulihan kesehatan dengan diiringi pemulihan secara ekonomi tentu penting untuk mendapatkan dukungan dari banyak pihak.
)* Penulis adalah kontributor Lembaga Studi Informasi Strategis Indonesia (LSISI)
