Jakarta Pemerintah pusat menegaskan komitmen kuat untuk mempercepat penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Papua. Dukungan tersebut disampaikan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, dalam pertemuan dengan Gubernur Papua, Mathius Fakhiri, di Jakarta, Selasa (11/11/2025).
“Program pembangunan 14.882 rumah ini merupakan bagian dari terobosan Presiden Prabowo melalui Program Strategis Nasional 3 Juta Rumah. Papua menjadi bagian penting dari upaya pemerataan pembangunan nasional,” ujar Maruarar Sirait.
Ia menegaskan bahwa kerja sama antara pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Papua akan menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan program tersebut. Menurutnya, pembangunan rumah rakyat bukan semata urusan infrastruktur, melainkan upaya komprehensif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi angka kemiskinan di wilayah timur Indonesia.
Lebih lanjut, Maruarar Sirait menjelaskan bahwa kementeriannya akan memastikan proses pembangunan disertai sinkronisasi data antara pemerintah pusat dan daerah. Langkah ini diperlukan agar penyaluran bantuan tepat sasaran, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang selama ini kesulitan mengakses hunian layak.
“Kami akan menyelaraskan data dengan Pemerintah Provinsi Papua agar program perumahan benar-benar menyentuh masyarakat yang membutuhkan,” tegasnya.
Ia juga menyoroti pentingnya keberlanjutan kawasan pasca pembangunan rumah. Maruarar Sirait menekankan agar kawasan yang telah direvitalisasi tidak kembali menjadi kumuh dalam waktu singkat.
“Kawasan yang sudah dibangun harus memiliki prospek jangka panjang. Misalnya, bisa dikembangkan menjadi pusat wisata atau kawasan ekonomi kreatif yang membuka lapangan kerja baru,” tambahnya.
Kementerian PKP berencana menyesuaikan model dan desain rumah sesuai karakteristik sosial ekonomi serta kondisi geografis Papua. Penyesuaian ini dinilai penting agar hunian yang dibangun tidak hanya layak secara fisik, tetapi juga mampu mendukung aktivitas ekonomi masyarakat setempat.
“Setiap daerah memiliki keunikan tersendiri. Karena itu, desain rumah harus menyesuaikan agar mampu mendorong pertumbuhan ekonomi lokal,” ungkap Maruarar Sirait.
Sementara itu, Gubernur Papua, Mathius Fakhiri, menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah pusat terhadap kebutuhan perumahan rakyat di Papua. Ia berharap kolaborasi ini dapat mempercepat pengentasan kemiskinan dan memperkuat pemerataan pembangunan.
“Usulan 14.882 unit rumah layak huni ini kami ajukan untuk menjawab kebutuhan mendesak masyarakat Papua yang belum memiliki tempat tinggal layak. Pemerintah provinsi siap berkolaborasi penuh dengan kementerian terkait,” pungkas Mathius Fakhiri.
Dengan dukungan tersebut, pemerintah optimistis program penyediaan perumahan di Papua akan menjadi langkah strategis dalam memperkuat ketahanan sosial dan ekonomi masyarakat, serta mempercepat transformasi pembangunan di kawasan timur Indonesia. (*)
