Jakarta — Pemerintah terus menunjukkan komitmennya dalam mempercepat pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui penguatan infrastruktur dapur sehat atau Sentra Penyediaan Pangan Gizi (SPPG) di berbagai daerah. Langkah ini menjadi bagian penting dari strategi nasional untuk meningkatkan gizi anak dan menciptakan efek ganda bagi pertumbuhan ekonomi lokal.
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menegaskan bahwa keberhasilan program MBG bertumpu pada tiga faktor utama, yaitu infrastruktur, anggaran, dan sumber daya manusia (SDM). Dari ketiganya, infrastruktur menjadi pekerjaan rumah utama yang kini sedang dikejar penyelesaiannya.
“Anggaran sudah tersedia, SDM juga sudah kami siapkan. Sekarang tinggal kunci ketiga, yaitu infrastruktur. Infrastruktur ini kami kejar bersama pemerintah daerah,” ujar Dadan di Jakarta.
Ia menambahkan, percepatan pembangunan dapur sehat merupakan mandat langsung dari Presiden RI dan ditargetkan dapat mencakup seluruh penerima manfaat sebelum akhir tahun. “Kita diberi tugas oleh presiden untuk mempercepat program ini dan Insya Allah semua penerima manfaat akan kita kejar di akhir November atau awal Desember,” katanya.
Guna memastikan percepatan merata, Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan BGN, Mayjen (Purn) Dadang Hendrayudha, menyatakan bahwa pihaknya telah menjalin koordinasi erat dengan pemerintah daerah, unsur TNI-Polri, serta berbagai mitra dan yayasan yang terlibat dalam program ini.
“Kita berkomunikasi dengan mitra dan yayasan yang sudah gabung. Intinya untuk mempercepat program. Dalam hal ini, Pemda Jawa Tengah akan siap bangun 1.542 dapur MBG,” terang Dadang. Ia menegaskan bahwa kolaborasi multisektor menjadi kunci agar program dapat terlaksana secara efektif di seluruh provinsi.
Salah satu daerah yang menunjukkan progres signifikan adalah Sumatera Utara. Gubernur Sumut, Bobby Nasution, mengungkapkan bahwa provinsinya menargetkan pembangunan 1.700 unit dapur SPPG, di mana saat ini 77 dapur sudah beroperasi aktif. Hingga akhir 2025, ditargetkan akan berdiri 200 unit yang tersebar di berbagai kabupaten/kota.
“Namun ini membutuhkan kerja sama seluruh stakeholder, tidak terlepas dari peran Forkopimda juga. Kolaborasi ini penting,” ujar Bobby. Ia juga menyoroti bahwa program MBG tidak hanya berdampak pada kesehatan dan gizi anak-anak, tetapi juga memberikan kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat lokal.
“Dan ini jadi salah satu poin penting untuk kegiatan ekonomi di daerah, karena manfaatnya selain untuk gizi anak, manfaat ekonominya sangat luar biasa. Tadi saya lihat ibu-ibu ada jadi bagian SPPG, bekerja,” jelasnya.
Program MBG menjadi salah satu prioritas nasional dalam mewujudkan generasi sehat dan produktif, serta menurunkan angka stunting secara signifikan. Pemerintah menempatkan dapur sehat sebagai infrastruktur utama yang akan menjamin distribusi makanan bergizi secara sistematis, terstandar, dan tepat sasaran.
Dengan kolaborasi lintas sektor dan dukungan penuh dari pemerintah pusat hingga daerah, optimisme terhadap suksesnya program ini semakin kuat. Tidak hanya sebagai solusi gizi, MBG diyakini akan menjadi pendorong transformasi sosial-ekonomi yang berkelanjutan di berbagai wilayah Indonesia.
Pembangunan dapur SPPG sendiri dirancang tidak hanya sebagai fasilitas penyedia makanan, tetapi juga sebagai pusat edukasi gizi bagi masyarakat. Melalui dapur ini, masyarakat dapat memperoleh pelatihan tentang menu sehat, teknik memasak bergizi, serta pengelolaan bahan pangan lokal yang bergizi seimbang. Pemerintah berharap keberadaan dapur-dapur ini akan melahirkan kesadaran kolektif akan pentingnya konsumsi makanan sehat dalam kehidupan sehari-hari.
Selain itu, sinergi antara kementerian teknis seperti Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, serta Kementerian Sosial juga turut memperkuat implementasi program MBG di lapangan. Kolaborasi ini akan memastikan bahwa tidak hanya aspek fisik dan logistik yang terpenuhi, tetapi juga aspek keberlanjutan sosial, mulai dari identifikasi penerima manfaat hingga monitoring dampak program.
