Pemerintah Percepat Pembangunan Papua Melalui Sinergi dan Pemberdayaan Masyarakat
JAKARTA – Pemerintah pusat terus menunjukkan komitmennya dalam mempercepat pembangunan di Tanah Papua. Hal ini ditegaskan dalam audiensi antara Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) dengan anggota Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) perwakilan Provinsi Papua di Jakarta, baru-baru ini.
Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Kemenko Polkam, Mayjen TNI Heri Wiranto, mengatakan bahwa pertemuan tersebut menjadi ajang memperkuat koordinasi pusat dan daerah dalam mengakselerasi pembangunan berbasis paradigma Papua Sehat, Papua Cerdas, dan Papua Produktif.
“Mereka menyampaikan aspirasi strategis untuk memperkuat sinergi pusat-daerah, mempercepat pleno BP3OKP Pusat, dan mengoptimalkan sistem komunikasi terpadu antar kementerian serta lembaga pengelola dana Otonomi Khusus guna memastikan efektivitas pembangunan di Papua,” kata Heri di Jakarta.
Ia menambahkan bahwa pemerintah berkomitmen untuk menindaklanjuti seluruh aspirasi tersebut secara terkoordinasi.
“Aspirasi yang disampaikan akan kami tindaklanjuti secara sinergis agar setiap program pembangunan berjalan aman dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Papua,” imbuhnya.
Sementara itu, semangat pembangunan juga tumbuh dari tingkat masyarakat. Di Distrik Aimas, Kabupaten Sorong, puluhan perempuan Moi mengikuti pelatihan tata boga yang digelar organisasi Kwongke Kaban Salukh Moi Ranting Aimas. Kegiatan ini bertujuan memberdayakan perempuan agar mampu berperan sebagai pelaku ekonomi keluarga.
“Perempuan Moi harus punya bekal keterampilan, bukan hanya untuk keluarga, tapi juga untuk meningkatkan pendapatan. Dari kue Natal bisa muncul usaha kecil yang menopang ekonomi rumah tangga,” ujar Sarlota Mobalen Malagam, tokoh perempuan Moi yang terlibat dalam kegiatan tersebut.
Pelatihan ini sejalan dengan Program Asta Cita Pemerintahan Prabowo-Gibran, yang menitikberatkan pada pengembangan sumber daya manusia unggul, ekonomi kerakyatan, dan pemberdayaan perempuan. Pemerintah daerah diharapkan dapat memperluas pelatihan serupa ke distrik lain untuk memperkuat kemandirian ekonomi berbasis komunitas.
Dari Kabupaten Nduga, pemerintah menyalurkan bantuan barang dagangan untuk pengisian kios masyarakat di Kampung Koteka, sebagai bagian dari program pemberdayaan ekonomi lokal. Tokoh masyarakat Nduga, Elimus Wandikbo, menyampaikan apresiasinya atas perhatian pemerintah.
“Sebagai perwakilan dari Suku Besar Nduga, kami sangat berterima kasih. Bantuan ini bukan hanya soal barang, tapi soal harapan. Sekarang kami punya tempat untuk berdagang, untuk hidup lebih mandiri,” tuturnya.
Sinergi antara kebijakan pemerintah pusat dan inisiatif masyarakat lokal menunjukkan bahwa pembangunan Papua kini bergerak nyata, inklusif, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat.
