Pemerintah Percepat Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih, Dorong Ekonomi Desa Mandiri
Pemerintah menegaskan komitmennya membangun kemandirian ekonomi desa melalui percepatan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menargetkan sebanyak 30.000 KDMP di seluruh Indonesia sudah siap diluncurkan dan beroperasi pada April 2026.
Zulkifli menyampaikan bahwa pada Maret hingga April 2026, pemerintah menargetkan sekitar 20.000 hingga 30.000 KDMP telah beroperasi dengan fasilitas yang lengkap.
“Pada Maret–April 2026 kami harapkan 20.000 sampai 30.000 Koperasi Desa Merah Putih sudah siap beroperasi,” ujar Zulkifli.
Zulkifli menegaskan, KDMP tidak hanya berfungsi sebagai koperasi simpan pinjam, tetapi juga menjadi simpul distribusi hasil pertanian serta produk usaha rakyat.
Melalui koperasi ini, pelaku UMKM desa difasilitasi untuk menyalurkan produknya agar lebih mudah diakses masyarakat.
“Koperasi Desa Merah Putih akan menjadi pusat distribusi hasil pertanian dan produk usaha rakyat, sekaligus mendekatkan kebutuhan pokok kepada masyarakat,” jelasnya.
KDMP juga akan terintegrasi dengan berbagai program pemerintah, termasuk penyaluran kebutuhan pokok dan penguatan rantai pasok pangan, sebagai upaya mendorong pertumbuhan ekonomi di tingkat desa dan kelurahan.
Sementara itu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menegaskan bahwa mulai 2026 kebijakan bantuan sosial akan diarahkan pada penguatan kemandirian ekonomi keluarga penerima manfaat (KPM).
Pemerintah mendorong KPM terlibat langsung dalam kegiatan usaha produktif melalui Kopdeskel Merah Putih.
“Lewat kerja sama ini kami ingin mendorong seluruh keluarga penerima manfaat bansos agar bisa menjadi anggota Koperasi Desa Merah Putih. Jadi tidak hanya menerima bantuan, tapi juga terlibat dalam kegiatan usaha,” kata Gus Ipul.
Ia menjelaskan, KPM akan diarahkan untuk memasarkan produk melalui koperasi sekaligus memenuhi kebutuhan pokok di Kopdeskel Merah Putih.
Dengan demikian, penerima bansos tidak hanya menjadi konsumen, tetapi juga pemilik usaha koperasi.
“Selain sebagai konsumen, mereka juga ikut memiliki toko-toko KDMP dan berhak mendapatkan sisa hasil usaha di akhir tahun,” ujarnya.
Menteri Koperasi, Ferry Juliantono, menilai kebijakan ini membuka peluang baru bagi penerima bansos untuk meningkatkan pendapatan keluarga.
“Mereka yang sebelumnya menjadi penerima manfaat, kini bisa terlibat langsung dalam kegiatan usaha dan mendapatkan bagian dari pendapatan koperasi,” kata Ferry. ***
