Pemerintah Perkuat Ketahanan Energi Papua sebagai Fondasi Keadilan Pembangunan
Oleh : Yohanes Wandikbo )*
Ketahanan energi Papua terus menjadi perhatian serius pemerintah sebagai bagian dari agenda besar pembangunan nasional yang berkeadilan dan berkelanjutan. Papua memiliki tantangan geografis yang kompleks, mulai dari wilayah pegunungan, kepulauan, hingga keterbatasan infrastruktur, sehingga penyediaan energi tidak dapat disamakan dengan wilayah lain. Pemerintah memahami bahwa tanpa energi yang andal dan terjangkau, percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua akan sulit terwujud. Oleh karena itu, berbagai langkah strategis ditempuh secara terintegrasi untuk memastikan energi hadir secara merata hingga ke wilayah paling timur Indonesia.
Salah satu upaya penting pemerintah adalah mendorong pengembangan energi baru dan terbarukan berbasis potensi lokal Papua. Presiden Prabowo Subianto menempatkan Papua sebagai wilayah yang memiliki peluang besar dalam pengembangan komoditas pertanian yang dapat diolah menjadi energi nabati. Tanaman seperti kelapa sawit, singkong, dan tebu dipandang tidak hanya mampu mendukung ketahanan energi nasional, tetapi juga membuka ruang baru bagi pertumbuhan ekonomi daerah. Kebijakan ini mencerminkan pendekatan pemerintah yang mengaitkan ketahanan energi dengan kemandirian pangan, penciptaan lapangan kerja, serta pemberdayaan masyarakat lokal.
Langkah tersebut diperkuat oleh perencanaan teknis yang disiapkan pemerintah pusat. Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi Kementerian ESDM, Eniya Listiani Dewi, memandang Papua sebagai salah satu wilayah yang diproyeksikan berkontribusi signifikan terhadap target nasional produksi bioetanol. Meski saat ini pengembangan masih berada pada tahap pembibitan dan perluasan tanaman, proses ini dinilai sebagai fondasi awal yang krusial. Pemerintah secara sadar memilih pendekatan jangka panjang agar pengembangan energi terbarukan di Papua tidak bersifat eksploitatif, melainkan berkelanjutan dan selaras dengan kondisi sosial serta lingkungan setempat.
Di sisi lain, pemerintah juga memastikan ketahanan energi Papua tetap terjaga melalui penguatan energi konvensional. Penyediaan bahan bakar minyak dan avtur tetap menjadi kebutuhan utama, terutama untuk mendukung transportasi, logistik, dan aktivitas ekonomi masyarakat. Anggota Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi, Erika Retnowati, menekankan pentingnya peningkatan kapasitas penyimpanan BBM dan avtur di Papua sebagai langkah antisipatif terhadap tantangan distribusi dan kondisi cuaca yang kerap berubah. Dengan wilayah yang kini terbagi menjadi beberapa provinsi, kebutuhan energi meningkat dan memerlukan manajemen stok yang lebih kuat.
Penguatan infrastruktur penyimpanan dipandang sebagai kunci untuk menjaga keberlanjutan pasokan, khususnya pada periode dengan tingkat konsumsi tinggi. Pemerintah memahami bahwa keterlambatan distribusi akibat cuaca atau hambatan geografis dapat berdampak langsung pada aktivitas masyarakat. Oleh karena itu, kebijakan penambahan tangki timbun menjadi bagian dari strategi nasional untuk memastikan energi selalu tersedia, sekaligus menekan biaya distribusi agar lebih efisien.
Upaya regulator tersebut berjalan seiring dengan komitmen badan usaha milik negara di sektor energi. Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga PT Pertamina Patra Niaga, Alimuddin Baso, menegaskan kesiapan perusahaan dalam menjaga keandalan pasokan BBM dan avtur di Papua. Dengan tingkat konsumsi yang cenderung meningkat, pengelolaan stok dilakukan secara terukur dan berlapis. Pemerintah melalui BUMN memastikan bahwa ketersediaan energi tidak hanya cukup dari sisi jumlah, tetapi juga terjaga secara berkelanjutan melalui distribusi rutin.
Selain menjamin pasokan, pemerintah juga memberi perhatian besar pada aspek kualitas dan tata kelola distribusi energi. Pengawasan mutu BBM dilakukan secara konsisten dengan melibatkan lembaga teknis guna memastikan masyarakat Papua memperoleh energi yang sesuai standar. Pendekatan ini mencerminkan komitmen negara dalam melindungi hak konsumen sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap layanan energi nasional.
Kunjungan dan pemantauan langsung terhadap infrastruktur kelistrikan di Papua juga menjadi bagian dari upaya menyeluruh pemerintah. Sistem kelistrikan yang andal dipandang sebagai elemen penting dalam mendukung aktivitas ekonomi, layanan publik, serta kehidupan sosial masyarakat. Dengan memastikan pembangkit, gardu induk, dan jaringan distribusi berfungsi optimal, pemerintah memperlihatkan keseriusan dalam membangun ketahanan energi yang tidak parsial, melainkan menyentuh seluruh rantai pasok.
Secara keseluruhan, upaya pemerintah mewujudkan ketahanan energi Papua menunjukkan pendekatan yang komprehensif dan berorientasi jangka panjang. Energi terbarukan dikembangkan sebagai solusi masa depan, sementara energi konvensional diperkuat untuk menjawab kebutuhan saat ini. Sinergi antara pemerintah pusat, regulator, dan BUMN menjadi bukti bahwa Papua ditempatkan sebagai bagian strategis dari agenda besar kemandirian energi nasional. Ketahanan energi Papua bukan hanya tentang pasokan, tetapi tentang kehadiran negara, keadilan pembangunan, dan masa depan Indonesia yang lebih inklusif dan berdaulat.
Pemerintah juga memandang ketahanan energi Papua sebagai instrumen strategis untuk memperkuat stabilitas sosial dan ekonomi kawasan. Ketersediaan energi yang andal diyakini mampu mendorong tumbuhnya pusat-pusat ekonomi baru, memperkuat layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan, serta mengurangi kesenjangan pembangunan antarwilayah. Dalam kerangka tersebut, kebijakan energi di Papua tidak diposisikan sebagai proyek sektoral semata, melainkan sebagai bagian dari strategi pembangunan terpadu yang saling menguatkan dengan program infrastruktur, pangan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.
)* Penulis merupakan pengamat pembangunan Papua
