Pemerintah Perkuat Sinergi KB dan MBG untuk Tingkatkan Kualitas Gizi Daerah
Oleh: Florensa Flobamora (*
Upaya peningkatan kualitas gizi masyarakat di Indonesia tengah memasuki fase baru yang lebih terintegrasi, khususnya melalui kolaborasi antara program Keluarga Berencana (KB) dan skema Makan Bergizi Gratis (MBG). Pemerintah, melalui berbagai kementerian dan lembaga, kini menempatkan kerja sama lintas sektor sebagai fondasi utama dalam mempercepat perbaikan gizi, menurunkan stunting, serta memperkuat kualitas kesehatan keluarga. Pendekatan ini mencerminkan keseriusan negara dalam memastikan bahwa intervensi gizi tidak berjalan sendiri, melainkan melekat dengan pembangunan keluarga secara menyeluruh.
Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Wakil Kepala BKKBN, Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka, menegaskan bahwa penguatan sinergi ini bukan hanya gagasan, tetapi telah dituangkan dalam desain program MBG. Ia menjelaskan bahwa 10 persen alokasi MBG diberikan kepada BKKBN melalui kerja sama dengan Badan Gizi Nasional (BGN). Porsi ini diarahkan khusus untuk mendukung tiga kelompok sasaran utama, yakni 3B: ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD.
Menurutnya, pemilihan ketiga kelompok ini didasarkan pada urgensi intervensi gizi pada periode-periode emas pertumbuhan anak. BKKBN juga telah menyiapkan berbagai strategi agar penyaluran MBG kepada kelompok 3B berlangsung efektif dan tepat sasaran. Salah satunya adalah memastikan pendataan keluarga berjalan komprehensif. Pendataan ini menjadi dasar dalam menentukan keluarga penerima manfaat, terutama yang memiliki risiko stunting lebih tinggi. Dengan demikian, program gizi dapat langsung menyasar mereka yang paling membutuhkan.
Di tingkat daerah, upaya integratif ini sudah mulai terlihat. Pelaksana Tugas Kepala Perwakilan BKKBN Jawa Tengah, Brigjen Pol Hery Wiyanto, menyebut bahwa MBG untuk kelompok 3B akan menjadi fokus utama pada tahun mendatang. Namun, ia menambahkan bahwa keberhasilan peningkatan gizi tidak dapat dilepaskan dari keberhasilan program Keluarga Berencana itu sendiri. Karena itu, penargetan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) dan KB pasca-persalinan perlu terus diperkuat.
Menurut Hery, penyelesaian berbagai persoalan gizi dan kesehatan keluarga memiliki karakteristik yang berbeda di setiap daerah. Tantangan pada remaja, misalnya, membutuhkan intervensi edukasi yang tepat. Edukasi ini tidak hanya menjadi ruang kerja BKKBN, tetapi juga berbagai instansi lain yang perlu bersinergi. Ia mencontohkan, edukasi mengenai stunting dapat diperluas melalui program Genting (Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting) yang mendorong partisipasi masyarakat, dunia usaha, dan pemerintah daerah. Melalui kolaborasi ini, dukungan nutrisi dan pemahaman gizi dapat diperoleh secara lebih merata.
Di Lombok Timur, strategi kolaboratif ini bahkan sudah berjalan melalui pelibatan Tim Pendamping Keluarga (TPK). Kepala Dinas DP3AKB Lombok Timur, dr. Hasbi Santoso, mengungkapkan bahwa pihaknya saat ini tengah mengoptimalkan peran TPK untuk memastikan keberhasilan program MBG 3B. TPK menjadi garda terdepan dalam mengidentifikasi kebutuhan gizi, memantau perkembangan ibu hamil dan balita, serta memberikan edukasi gizi secara langsung di lapangan.
Program 3B di Lombok Timur juga mendapatkan dukungan tambahan melalui kunjungan tim dari Kementerian dan BKKBN ke Kecamatan Sembalun. Sebagai salah satu sentra penghasil bahan makanan bergizi, Sembalun dinilai strategis untuk menyusun model pemenuhan gizi berbasis potensi lokal. Kunjungan tersebut difokuskan untuk menggali hambatan implementasi MBG sekaligus merumuskan strategi yang paling efektif dan berkelanjutan. Pendekatan ini menunjukkan bahwa upaya pemenuhan gizi tidak hanya mengandalkan distribusi makanan, tetapi juga menyasar penguatan sumber bahan pangan lokal sebagai bagian dari ketahanan gizi nasional.
Langkah-langkah ini menggambarkan bahwa pemerintah tidak hanya memberikan bantuan, tetapi juga membangun sistem yang memungkinkan peningkatan gizi berlangsung secara berkelanjutan dan adaptif pada kebutuhan daerah. Integrasi antara KB, edukasi gizi, dan program MBG ini menjadi krusial mengingat tantangan gizi di Indonesia tidak dapat diselesaikan oleh satu sektor saja. Perlu ada koneksi antara perencanaan keluarga, penguatan layanan kesehatan, pemenuhan nutrisi, edukasi masyarakat, serta pemberdayaan daerah penghasil pangan.
Lebih dari itu, program MBG yang terintegrasi dengan KB memiliki nilai strategis dalam memperluas cakupan edukasi kesehatan reproduksi, perencanaan keluarga, hingga gizi seimbang bagi ibu dan anak. Dengan memastikan bahwa setiap keluarga memahami pentingnya pengasuhan yang sehat, maka manfaat program gizi akan lebih berjangka panjang, bukan hanya sesaat. Model kolaboratif ini ideal untuk direplikasi di berbagai wilayah lain, terutama daerah dengan tingkat kerentanan gizi yang cukup tinggi.
Pada akhirnya, keberhasilan program MBG sangat ditentukan oleh dukungan semua pihak—pemerintah, masyarakat, dan komunitas lokal. Maka dari itu, perlu ada dorongan bersama untuk memperluas jangkauan program ini agar manfaatnya semakin merata. Dengan memperkuat kolaborasi antara KB, gizi, dan pemberdayaan keluarga, masyarakat dapat bergerak menuju masa depan yang lebih sehat, berdaya, dan berkualitas. Program MBG bukan hanya bantuan makanan, tetapi investasi jangka panjang untuk generasi Indonesia yang lebih cerdas dan kuat. Mari bersama mendukung implementasi MBG agar mencakup lebih luas, lebih merata, dan semakin meningkatkan kualitas gizi keluarga di seluruh Indonesia.
(* Penulis merupakan Pengamat gizi asal Flores
