Oleh : Salmon Kadepa )*
Pemerintah RI terus memprioritaskan pembangunan pada bangsa ini dari Tanah Papua terlebih dahulu. Tujuan utama dari Presiden Jokowi adalah untuk bisa melakukan pemerataan pembangunan di Tanah Air, termasuk juga untuk bisa mengatasi adanya kesenjangan yang mungkin masih terjadi di beberapa wilayah di Nusantara.
Presiden Republik Indonesia (RI), Joko Widodo (Jokowi) menyatakan bahwa saat ini pemerintah telah berhasil untuk menyelesaikan berbagai macam pembangunan sejumlah infrastruktur di Tanah Papua. Beberapa diantaranya adalah seperti pembangunan jalan, jembatan, bandara hingga adanya pos lintas batas negara (PLBN) yang seluruhnya telah berhasil dikebut oleh pemerintah dalam upaya percepatan pembangunan di Bumi Cenderawasih.
Dengan adanya seluruh keberhasilan pembangunan di berbagai sektor tersebut, kemudian Kepala Negara kembali menekankan bahwa memang Tanah Papua sendiri menjadi prioritas dari Pemerintah RI dalam mewujudkan upaya pembangunan yang dilakukannya, yang mana mengganti paradigma lama Jawasentris menuju ke pembangunan yang Indonesiasentris.
Karena tidak bisa dipungkiri bahwa memang seluruh program dan upaya pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh Presiden Jokowi di Tanah Papua itu telah menghabiskan anggaran yang tidak sedikit, bahkan dirinya kemudian mengajak kepada seluruh masyarakat untuk bisa terus mengawal secara bersama-sama mengenai semua program pembangunan di Bumi Cenderawasih tersebut.
Sebagai informasi, bahwa seluruh anggaran telah sangat dimaksimalkan dan dioptimalkan oleh pemerintah di berbagai tingkatan, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi (Pemprov), pemerintah kabupaten (Pemkab) hingga pemerintah kota (Pemkot) setempat. Seluruh anggaran yang telah dikeluarkan bahkan hingga mencapai angka 1.036 triliun Rupiah.
Tentunya dengan besaran anggaran dana yang telah digelontorkan oleh pemerintah tersebut dalam upaya menjalankan program percepatan pembangunan di Bumi Cenderawasih, sekaligus juga menunjukkan bagaimana keseriusan yang dimiliki oleh pemerintah untuk benar-benar bisa mewujudkan pembangunan yang berparadigma Indonesiasentris.
Lantaran besaran anggaran yang sudah digelontorkan tidak sedikit, maka memang hendaknya seluruh masyarakat di Tanah Air juga harus mampu bersama-sama mengawasi, mengawal dan mengamati bagaimana proses pembangunan yang dilakukan. Karena partisipasi aktif dari masyarakat selaku pihak pengontrol mampu mencegah dan meminimalisasi adanya kemungkinan penyelewengan anggaran yang dilakukan oleh sejumlah oknum.
Beberapa contoh pembangunan infrastruktur yang telah berhasil dilaksanakan oleh pemerintah di Tanah Papua sendiri adalah adanya jalan Trans-Papua hingga sepanjang 3.462 kilometer (km), kemudian ada pula jalan di perbatasan hingga sepanjang 1.098 kilometer (km). Tidak hanya itu saja, akan tetapi pemerintah juga berhasil membangun Jembatan Youtefa hingga sepanjang 1,3 kilometer (km) yang berada di Jayapura. Kemudian ada lagi Bandar Udara (Bandara) Domine Eduard Osok yang dibangun di Sorong, yang mana terminalnya juga telah diperbaiki.
Untuk kepentingan penerbangan, Bandara di Wamena pun berhasil dibangun oleh pemerintah diera kepemimpinan Presiden Jokowi saat ini. Ada pula pembangunan lintas batas di sebanyak 3 (tiga) lokasi, yakni di Skouw, Sota kemudian di Yetetkun, Boven Digoel.
Lebih lanjut, memang sampai saat ini adanya kemungkinan tindak korupsi yang bisa saja dilakukan oleh para oknum pejabat, apalagi berkaitan dengan adanya program percepatan pembangunan di Papua, yang mana telah memiliki besaran anggaran sangat fantastis tersebut memang terus menjadi momok bahkan tidak hanya di provinsi paling Timur Indonesia itu saja, namun di semua provinsi di Tanah Air.
Maka dari itu, memang menjadi sangat penting adanya pengawalan dan juga pengawasan yang terus dilakukan oleh segenap elemen masyarakat dalam pembangunan infrastruktur di Tanah Papua itu, sebagaimana harapan dan pesan yang telah disampaikan oleh Presiden RI ketujuh.
Sementara itu, telah dilakukan pula acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) oleh pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Deputi Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Letnan Jenderal Purnawirawan (Letjen Purn) Jeffry Apoly Rahawarin menuturkan bahwa dalam upaya untuk semakin mampu meningkatkan sinergi dari pembangunan, khususnya bagaimana sinergitas yang dimiliki oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah setempat, serta menyesuaikan bagaimana perencanaan dan juga penganggaran, memang sangat diperlukan adanya berbagai macam langkah untuk sinkronisasi antar dokumen perencanaan, yang mana kemudian dokumen tersebut dilanjutkan dengan sinkronisasi dokumen penganggaran.
Memang terdapat 2 (dua) hal yang sangat penting dalam pengoptimalan percepatan pembangunan di Papua, yakni pertama adalah terkait dengan perencanaan pembangunan daerah yang memang harus selaras dengan perencanaan pembangunan nasional, kemudian yang kedua adalah mengenai apa yang telah direncanakan tersebut patut dirumuskan anggarannya pula.
Sejak dari awal, memang pemerintah diera Presiden Jokowi sudah sangat memiliki komitmen yang tinggi untuk bisa terus memprioritaskan Papua dalam pembangunan negeri ini. Bahkan mulai dari bagaimana perencanaan yang harus ditata sedemikian rupa, hingga dalam pelaksanaannya pun masyarakat diimbau untuk ikut serta dalam melakukan pengawasan. Karena ke depannya, dengan percepatan pembangunan yang berhasil dilakukan, maka juga akan mampu mengatasi permasalahan kesenjangan di Indonesia.
)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Bandung
