Pemerintah Prioritaskan Rehabilitasi Hunian Nakes dan Warga Pascabencana Sumatra
ACEH TAMIANG – Pemerintah pusat menegaskan komitmennya untuk mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di sejumlah wilayah di Sumatra, dengan fokus awal pada perbaikan rumah tenaga kesehatan (nakes) yang terdampak banjir. Kebijakan ini dinilai strategis untuk menjamin keberlanjutan layanan kesehatan di tengah meningkatnya kebutuhan masyarakat pada masa pemulihan.
Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, mengatakan bahwa keputusan memprioritaskan hunian nakes muncul karena kondisi tempat tinggal mereka sangat mempengaruhi kemampuan bertugas secara optimal. Ia menuturkan bahwa tak sedikit nakes hingga kini masih tinggal di pos-pos pengungsian, padahal mereka di saat yang sama tetap harus menjalankan tanggung jawab pelayanan kesehatan.
“Pelayanan kesehatan menjadi tidak maksimal karena sebagian nakes masih harus tinggal di pengungsian. Itu sebabnya pemerintah memprioritaskan rehabilitasi semua rumah nakes yang terdampak banjir di Sumatra,” kata Budi.
Ia menambahkan bahwa satu bulan setelah bencana merupakan periode paling rawan bagi masyarakat, ketika berbagai potensi penyakit mulai bermunculan. “Di fase inilah beban nakes semakin berat. Mereka harus kembali bekerja dengan kondisi yang layak,” ujarnya.
Juru Bicara Kementerian Kesehatan, Widyawati, menjelaskan bahwa pemulihan hunian nakes merupakan langkah krusial dalam mempercepat normalisasi sistem pelayanan kesehatan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Ia menekankan bahwa pemulihan rumah nakes tidak hanya menyangkut aspek fisik, tetapi juga psikis, karena tempat tinggal yang aman memungkinkan mereka bekerja dengan fokus lebih tinggi.
“Kementerian Kesehatan bersama BNPB telah mendata sekitar 3.000 rumah nakes yang perlu direhabilitasi. Ini masih akan berkembang seiring proses verifikasi lapangan,” ujarnya. Menurutnya, penyediaan hunian layak bagi nakes juga menjadi indikator kesiapan daerah dalam menghadapi dampak lanjut bencana, termasuk potensi lonjakan kasus penyakit menular.
Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB, Jarwansah, menambahkan bahwa bantuan perbaikan rumah akan diberikan dalam bentuk stimulan sesuai tingkat kerusakan. Rp15 juta untuk kerusakan ringan, Rp30 juta untuk kerusakan sedang, dan Rp60 juta untuk kerusakan berat. “Karena jumlahnya besar, penyaluran kemungkinan dilakukan bertahap berdasarkan kabupaten dan kota yang datanya sudah masuk dan terverifikasi,” jelasnya.
Pemerintah berharap percepatan rehabilitasi hunian ini bukan hanya mengembalikan kehidupan para nakes dan warga, tetapi juga memperkuat ketahanan kesehatan masyarakat di wilayah terdampak. Dengan dukungan lintas kementerian dan pemerintah daerah, proses pemulihan diyakini dapat berjalan lebih cepat, terukur, dan memberikan rasa aman bagi masyarakat yang tengah bangkit dari bencana.
