Pemerintah Salurkan Dana Besar Untuk Pembangunan Papua Dan Papua Barat
Oleh : Alfred Jigibalom )*
Pemerintah menyalurkan dana besar untuk pembangunan Papua dan Papua Barat. Masyarakat pun diminta untuk ikut mengawal dana tersebut agar tepat sasaran dan kesejahteraan rakyat dapat tercapai.
Setelah era reformasi, terjadi perubahan sistem dari sentralisasi ke desentralisasi alias otonomi daerah. Tiap provinsi diberi kewenangan untuk mengelola daerahnya sendiri. Selain itu, pemerintah juga berusaha agar ada pemerataan pembangunan agar kemajuan tak hanya di Jawa saja, tetapi ada dari Sabang sampai Merauke.
Papua dan Papua Barat juga menjadi 2 provinsi yang menjadi prioritas agar lebih maju dan tidak kalah dari daerah lain. Oleh karena itu pemerintah membuat otonomi khusus yang dicanangkan sejak tahun 2001 dan diperpanjang tahun 2021, dan melalui program itu maka Papua diberi dana besar untuk membangun daerahnya, agar lebih maju dan makmur.
Tidak tanggung-tanggung, pemerintah menggelontorkan dana sebesar 84,7 triliun rupiah untuk pembangunan di provinsi Papua dan Papua Barat. Dana sebesar itu tak hanya dari anggaran otonomi khusus, tetapi juga dari dana tambahan infrastruktur, dana tambahan transfer ke daerah dan dana desa, dana transfer kementerian dan lembaga. Hal ini dinyatakan oleh Adriyanto, Direktur Dana Transfer Umum Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan.
Uang sebesar itu amat wajar karena dibagi untuk 2 provinsi (Papua dan Papua Barat). Jumlah uangnya juga lebih banyak daripada 2 tahun lalu karena ada inflasi. Selain itu, dana tersebut untuk pembangunan dan di Papua harga semen dan material lain lebih mahal daripada di Jawa, sehingga wajar jika yang dihabiskan sampai triliunan rupiah.
Dengan uang sampai puluhan triliun rupiah maka bisa digunakan untuk membangun Papua dan Papua Barat. Pertama adalah pembangunan fisik dengan membuat infrastruktur seperti jalan raya, sekolah, Rumah Sakit, dan gedung lain. Jika ada fasilitas tersebut maka kehidupan rakyat akan lebih mudah. Mereka tak harus pergi ke kota lain untuk berobat karena sudah ada fasilitas kesehatan yang memadai, berikut tenaga medisnya.
Dana yang diberi oleh pemerintah juga dirupakan beasiswa bagi murid SD hingga perguruan tinggi, dan sudah banyak sekali alumni beasiswa Otsus yang berhasil. Yang paling moncer karirnya adalah Billy Mambrasar yang bisa kuliah sampai S2 di luar negeri dan saat ini menjadi staf khusus milenial Presiden Jokowi.
Selain itu, bantuan dana dari pemerintah juga digunakan untuk pendidikan vokasi dengan membangun balai latihan kerja (BLK). Dengan adanya BLK maka mereka yang berusia di atas 20 tahun juga punya kesempatan untuk belajar keterampilan baru, seperti membuat kue, merias wajah, mengelola bengkel, dll.
Andriyanto melanjutkan, seharusnya pemerintah pusat dan pemerintah daerah tidak usah membuat program yang persis sama. Alasannya adalah demi efisiensi anggaran. Di sinilah kreativitas pemda Papua dan Papua Barat diuji, apakah mereka bisa membuat program yang efisien tetapi berguna bagi rakyat?
Dengan program-program tersebut maka diharap akan ada kemajuan lebih lanjut di Papua. Rakyat Papua adalah warga Indonesia sehingga mereka juga wajib mendapatkan hak untik hidup rakyat dan pemerataan pembangunan. Semua harus adil dari Sabang sampai merauke.
Pemerintah tidak ragu untuk memberi dana hingga triliunan rupiah demi kemajuan di provinsi Papua dan Papua Barat. Rakyat di sana juga berhak untuk hidup sejahtera dan menikmati fasilitas seperti di Jawa dan provinsi lain. Pengawasan juga harus diperketat agar dana itu benar-benar dibuat untuk pembangunan di Bumi Cendrawasih.
)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Bali
