Pemerintah Serahkan Bantuan Pembangunan Gereja di Papua Secara Transparan
Oleh : Kristy Tiara Yumte )*
Pemerintah melalui Ditjen Bimas Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag RI), menyerahkan bantuan pembangunan dan rehabilitas gereja di Papua secara sangat transparan.
Direktur Urusan Agama Kristen, Pdt. Dr. Amsal Yowei hadir secara langsung di Jayapura, Provinsi Papua dalam rangka melakukan monitoring dan penyerahan bantuan dana pembangunan dan rehabilitasi serta bantuan dana operasional gereja-gereja di wilayah Provinsi Papua. Penyerahan bantuan tersebut berlangsung di Aula Sasana Krida Bakti Kanwil Kemenag Provinsi Papua.
Amsal menegaskan bahwa penyerahan bantuan tersebut berada di era yang sangat transparan seperti sekarang ini. Maka bukan hanya sangat penting untuk dilakukannya pengerjaan dengan baik saja, namun sekaligus juga pengerjaan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan dan laporannya bersifat terbuka.
Meski sekecil apapun yang dikerjakan, namun tetap harus dipublikasikan karena hal itu memang merupakan bagian dari pelayanan publik, maka umat harus mampu mengetahuinya dengan transparan dan mampu diakses oleh semua pihak akan laporannya. Dengan menjunjung tinggi prinsip transparansi dan akuntabilitas itu juga, maka seluruh penggunaan akan dana bantuan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) akan diaudit bahkan bukan hanya sekedar secara internal saja oleh Inspektorat Jenderal, namun juga dilakukan secara eksternal oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Maka dari itu, seluruh pihak juga harus mampu untuk saling menjaga kerja sama yang baik dalam rangka penyaluran dan pemanfaatan bantuan tersebut termasuk bagaimana transparansinya, mulai dari dana yang masuk ke rekening, seluruhnya merupakan bagian dari data Laporan Pertanggungjawaban (LPJ), hingga tanggal berapa dananya masuk ke rekening, seluruhnya harus mampu dikawal dan dipertanggungjawabkan dengan baik.
Diharapkan bahwa dengan adanya pemberian dana yang dilakukan oleh Pemerintah RI tersebut akan mampu menjadikan stimulant dan dana rangsangan untuk semakin memberikan dorongan, sehingga para hamba Tuhan dan para pekerja bisa terbantu dalam pekerjaan mereka untuk menyediakan sarana dan prasarana gereja.
Kepada seluruh jemaat yang hadir, Direktur Urusan Agama Kristen tersebut mengajak semua pihak untuk tetap setia melaksanakan tugas pelayanan gereja dengan baik. Selain itu, dirinya juga berperan supaya semua pihak mampu tetap menjaga suasana kerukunan, keharmonisan, kedamaian dan kesejahteraan yang selama ini memang sudah dibangun dengan baik di tingkat internal hingga untuk seluruh jemaat sendiri.
Terlebih, data menunjukkan bahwa ternyata di Bumi Cenderawasih sendiri selalu memiliki indeks kerukunan umat beragama yang baik dari tahun ke tahun. Maka dari itu, diharapkan agar seluruh pihak mampu terus menjaga akan suasana kerukunan yang selama ini sudah terbangun baik itu agar Papua tetap rukun dan tetap damai.
Adanya semangat untuk pembangunan gereja di Provinsi paling Timur di Tanah Air itu, sebagaimana juga telah dikemukakan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia (Wapres RI), KH. Ma’ruf Amin bahwa peranan dari para tokoh agama sendiri memang mampu menjadi kunci akan keberhasilan dalam mampu semakin menciptakan Tanah Papua yang lebih maju dan sejahtera.
Tidak tanggung-tanggung, bahkan dirinya menyebut bahwa peranan dari para pemimpin agama, pimpinan gereja hingga para pendeta mampu menjadi kunci atau game changer. Bagaimana tidak, pasalnya peranan sangat penting dari para pemuka agama itu terdapat pada keberadaan mereka yang sangat dekat dengan masyarakat.
Melalui adanya kedekatan tersebut, maka komunikasi yang terjalin diantara keduanya pun juga dinilai dapat berjalan dengan jauh lebih efektif. Utamanya dalam upaya untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat, baik itu melalui edukasi maupun sosialisasi. Pasalnya, para pendeta atau pimpinan agama termasuk ke dalam salah satu pimpinan masyarakat pula, yang sangat memiliki pengaruh cukup besar dalam rangka memberikan bimbingan dan berbagai pemahaman kepada masyarakat.
Dengan adanya peranan penting yang dimiliki oleh para tokoh agama tersebut dapat semakin memberikan dampak yang kuat di masyarakat, apabila juga diiringi dengan adanya kolaborasi yang baik antara pemerintah pusat, pemerintah daerah (Pemda) setempat hingga para tokoh adat lainnya.
Sehingga, ke depannya bagaimana misi akan percepatan pembangunan kesejahteraan di Tanah Papua jelas akan dapat tercapai secara jauh lebih optimal. Ketika semua pihak mampu berjuang bersama dalam membangun masyarakat, maka juga akan mendatangkan kesuksesan.
Tidak bisa dipungkiri bahwa memang sejak masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wapres, KH. Ma’ruf Amin, memang pelaksanaan pembangunan di seluruh wilayah di Papua mendapatkan perhatian yang sangat besar. Hal tersebut dikarenakan pemerintah sangat menyadari bahwa Papua merupakan masyarakat yang religius, di mana peranan dari gereja secara institusi dan tokoh agama memang sangatlah berpengaruh besar.
Salah satu upaya dalam rangka pembangunan masyarakat di Papua oleh Pemerintah RI adalah dengan melakukan pembangunan dan rehabilitasi gereja melalui adanya penyerahan dana yang dikawal dengan sangat transparan serta terbuka bagi publik.
)* Penulis adalah Mahasiswa Papua tinggal di Manado
Oleh: Nana Gunawan *)
Masyarakat Indonesia tidak perlu khawatir soal stok beras karena Pemerintah telah menjamin bahwa stok tersebut sangat aman hingga tahun 2024. Hal ini disebabkan karena panen raya sedang berlangsung di sejumlah daerah walaupun ada sedikit penurunan produksi karena Super El Nino. Tambahan pasokan dari hasil panen ini nantinya akan memperkuat cadangan stok beras nasional.
Target panen padi, khususnya di Kabupaten Indramayu sudah mencapai 1,2-1,3 juta ton. Jika ada peningkatan sebesar 40 persen maka panen padi bisa mencapai 1,5-1,6 ton. PLT Menteri Pertanian, Arief Prasetyo Adi mengatakan bahwa pihaknya telah memerintahkan jajaran Kementan untuk mendongkrak produksi beras nasional hingga tahun depan.
Selain meningkatkan produksi, Arief Prasetyo Adi menambahkan bahwa agar Bulog memaksimalkan penyerapan beras sebagai cadangan pangan beras Pemerintah yang nantinya bisa digunakan untuk stabilisasi harga.
Sebelumnya, Arief pernah mengatakan bahwa Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk mendorong petani bisa meningkatkan produksinya pada saat masa tanam MT I Periode Oktober 2023 hingga Maret 2024. Pada periode tersebut akan menjadi waktu prioritas pemerintah dalam memberikan perhatian khusus pada target panen padi.
Upaya tersebut dilakukan Pemerintah dengan memastikan ketersediaan pupuk, perbaikan irigasi, serta penguatan penyuluhan kepada petani untuk memberikan bekal agar bisa memaksimalkan produksi padi. Selain itu, pembekalan ini juga penting dilakukan agar para petani memahami pola tanam yang baik, sehingga hasil yang diproduksi juga maksimal.
Sementara itu, Presiden Joko Widodo melakukan pengecekan terhadap hasil produksi padi di seluruh Indonesia. Di Indramayu, tepatnya di Desa Karanglayu, Kec. Sukra, Kab. Indramayu, Jokowi mengatakan bahwa hasil panen di desa tersebut rata-rata 8,6 ton Gabah Kering Panen (GKP) per-hektar. Bahkan, produksinya bisa mencapai 9 ton GKP. Padahal, di daerah lain, produktivitas sawah berkisar 7 ton GKP. Peningkatan hasil panen ini bisa terjadi karena didukung dengan pasokan air irigasi teknis.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo juga telah memantau panen raya di Desa Ciasen Girang, Kec. Cisaem, Kab. Subang. Di Subang, Presiden Jokowi mengatakan bahwa para petani bisa memanen padi hingga 9 ton GKP per-hektar. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa panen petani di musim tanam ini sudah sangat bagus.
Namun demikian, Presiden RI, Joko Widodo mengatakan bahwa meskipun stok beras nasional aman, masih tetap membutuhkan pasokan beras impor untuk menstabilkan harga beras. Dalam mengantisipasi ketersediaan pangan akhir tahun 2023 dan awal tahun 2024, Pemerintah akan melakukan importasi beras dari beberapa negara. Cadangan beras di Bulog saat ini 1,7 juta ton dan akan datang sekitar 500-600 ribu ton beras. Artinya, cadangan pangan di Indonesia masih dalam kondisi aman hingga tahun panen raya yaitu pada Maret 2024.
Terpantau dari laporan beberapa Pemerintah Daerah di Indonesia, stok beras di wilayahnya masing-masing masih aman dan mengajak masyarakat untuk tidak panik. Pemimpin Wilayah Perum Bulog Kantor Wilayah Sumatera Utara, Arif Mandu mengatakan bahwa Perum Bulog telah memastikan bahwa stok beras di Sumatera Utara sangat aman. Stok cadangan beras Pemerintah di delapan Gudang Bulog Sumatera Utara mencapai 37.362 ton.
Menurutnya, jumlah tersebut masih akan terus bertambah karena Sumatera Utara mendapatkan alokasi tambahan beras sebanyak 45 ribu ton untuk beberapa bulan ke depan. Adapun alokasi tambahan beras Pemerintah akan dibagikan dari September hingga November 2023 mendatang. Per-tanggal 11 Oktober 2023 ini, menurut Catatan Perum Bulog Sumater Utara pembagian bantuan beras pangan sudah mencapai 14.012 ton.
Selanjutnya, untuk stok beras di Bulog wilayah Malang juga dinyatakan masih aman dan mencukupi sampai akhir tahun 2023. Kepala Bulog cabang Malang, Siane Dwi Agustina menegaskan bahwa cadangan beras yang tersedia di Malang sebanyak 4.500 ton yang diperuntukan bagi wilayah Malang Raya, Kota dan Kabupaten Pasuruhan. Apabila dirasa kurang, pihaknya akan meminta tambahan beras kepada Pemerintah sebesar 8 ton.
Sedangkan, untuk di wilayah Sumbawa, NTB, Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat juga telah memastikan bahwa stok beras di wilayahnya aman meskipun Sumbawa Barat terdampak kemarau panjang. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kab. Sumbawa Barat, Amin Sudiono mengatakan bahwa stok cadangan pangan yang berada di gudang Bulog mencapai 160 ribu ton dan bisa mencukupi kebutuhan untuk Kab. Sumbawa, Sumbawa Barat, dan Pulau Lombok hingga tahun depan atau musim panen berikutnya.
Begitu pula di wilayah Papua yang telah menjamin ketersediaan stok beras di wilayah Papua dan Papua Barat aman hingga lima bulan ke depan. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Papua, Jeri A Yudianto mengatakan bahwa ketersediaan beras di gudang milik Perum Bulog Kantor Wilayah Papua dan Papua Barat kini mencapai 12.439 ton dan dipastikan aman hingga tahun depan. Stok beras tersebut disebar ke berbagai wilayah. Sebanyak 2.959 ton berada di Kantor Wilayah Jayapura, 236 ton di Kantor cabang Biak, dan 2.019 ton di Kantong cabang Serui. Selain itu, nantinya Pemda Papua menerima stok beras yang akan masuk ke Papua sebanyak 4.900 ton.
Untuk saat ini, harapannya masyarakat tidak perlu khawatir terkait stok beras di Indonesia karena Pemerintah telah menyiapkan berbagai upaya untuk menjaga agar stok cadangan beras di gudang-gudang Bulog selalu tersedia. Keberhasilan Pemerintah dan sejumlah pihak lainnya dalam menjaga stok beras tetap aman patut diapresiasi, karena tidak menimbulkan kepanikan di tengah masyarakat dan berhasil dalam menjaga stabilitas perekonomian nasional. Masyarakat pun diminta untuk menguatkan dukungan terhadap langkah-langkah Pemerintah dalam menjamin ketersediaan stok beras di pasaran.
*) Penulis merupakan Pengamat Ekonomi, Pershada Institut.
