Oleh : Abner Wanggai *)
Pelanggaran hak asasi manusia masih menjadi kasus yang serius di Papua. Seperti peristiwa penembakan pekerja di Nduga yang memakan banyak korban jiwa. Rakyat Papua meminta agar kasus-kasus ini segera diselesaikan dengan adil. Pemerintah juga berjanji untuk menyelesaikannya dengan tuntas.
Papua adalah wilayah paling timur di Indonesia dan posisinya yang sangat jauh dari Jakarta membuat adanya ketimpangan dengan penduduk di Jawa dan Sumatra. Misalnya di bidang ekonomi dan sosial. Problem lain yang ada di sana adalah banyak pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh oknum KKB yang tidak bertanggungjawab. Mereka berani menembak saudara sesuku lalu melarikan diri.
Pemerintah tentu tidak tinggal diam dalam menangani kasus-kasus pelanggaran HAM ini. Setelah diselidiki, ternyata ada oknum yang tidak suka akan pembangunan jembatan tersebut. Padahal ini adalah cara untuk membangun infrastruktur dan demi kemajuan rakyat Papua, terutama di bidang ekonomi. Sayangnya sang oknum berpikir bahwa pembangunan infrastruktur berarti merusak keindahan alam Papua.
Di sinilah perlu adanya komunikasi antara warga Papua dengan pemerintah. Kekerasan HAM bisa dihentikan, jika ada pengertian antara kedua belah pihak. Pemerintah bisa membangun Papua agar rakyatnya semakin maju, dan masyarakat asli di sana merasa aman karena diberi jaminan bahwa hal ini tidak akan merusak tanah Papua.
Presiden Joko Widodo juga memerintahkan Menko Polhulkam Mahfud MD untuk mengatasi pelanggaran HAM di Papua. Kekerasan yang terjadi di sana tidak boleh terjadi hingga berlarut-larut. Sehingga merugikan pemerintah dan rakyat Papua sendiri. Ketika semua kasus pelanggaran HAM sudah diselesaikan, maka keadaan di sana akan menjadi damai.
Sebaliknya, jika terjadi kericuhan akibat salah paham dan juga provokasi dari oknum, maka dikhawatirkan akan dimanfaatkan oleh kelompok separatis. Mereka bisa menghasut seluruh rakyat Papua untuk mengibarkan bendera bintang kejora dan membuat negara baru yang terpisah dari Indonesia.
Memang masih ada saja oknum separatis yang biasanya bergabung di KKB (kelompok kriminal bersenjata), yang tidak setuju dengan semua kebijakan pemerintah. Mereka lalu membuat kericuhan lalu ketika ada yang tertangkap, malah playing victim dan berkata bahwa aparat sudah melanggar hak asasi manusia. Padahal mereka sedang melaksanakan tugas untuk menjaga keamanan di wilayah Papua.
Masalah pelanggaran HAM memang menjadi topik yang selalu dibicarakan, bila menyebut nama Papua. Untuk mengatasinya, maka pemerintah bekerja sama dengan Komnas HAM, dan membentuk Komisi Kebenran dan Rekonsiliasi. Anggota Komnas HAM, Beka Ulung Hapsara menyatakan bahwa organisasinya siap menolong pemerintah dalam mengatasi kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia di Papua. Komnas HAM bahkan punya tim khusus Papua dan siap bekerja sama dengan lembaga negara HAM lainnya.
Pemerintah juga siap mengatasi masalah hak asasi manusia di Papua dan tidak menganaktirikan wilayah tersebut. Terlebih, negeri kita ditunjuk jadi dewan HAM oleh PBB. Jadi masalah seperti pelanggaran hak asasi sangat diperjuangkan, agar bisa diselesaikan dengan seadil-adilnya.
Jika kasus pelanggaran HAM sudah berhasil diusut dan diurus sampai selesai, maka diharap seluruh rakyat Papua maupun suku lain di Indonesia menjalankan hidup dengan damai. Orang Papua tidak lagi merasa diabaikan oleh Pemerintah. Tindakan aparat untuk menangkap kelompok separatis serta anggota KKB juga disetujui dan tidak dianggap sebagai pelanggaran HAM.
Di Papua, memang masih ada kasus pelanggaran HAM yang belum diusut. Masyarakat berharap bahwa kasus-kasus itu diselesaikan, sehingga memunculkan kedamaian di Papua. Pemerintah juga perlu mengadakan komunikasi dan pendekatan pada warga asli Papua, ketika membangun infrastruktur. Agar tidak salah paham dan mengerti bahwa pembangunan ini adalah untuk kemajuan hidup mereka sendiri.
*) Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di yogyakarta
