Oleh : Rebecca Marian )*
Langkah tegas Presiden Jokowi yang tak kenal kompromi dalam pertahankan Natuna layak diacungi jempol. Berbagai upaya juga telah dilakukan mulai dari penambahan armada militer hingga diplomasi damai untuk mengusir kapal asing dari perairan NKRI.
Semangat Nasionalisme Presiden Joko Widodo dalam upaya mempertahankan Natuna dari China layak ditiru. Klaim China atas Natuna memang harus ditindak tegas. Tak peduli negeri tirai bambu itu merupakan partner investasi yang mumpuni. Jika sudah menyangkut kedaulatan, maka tak kenal kompromi. Seperti kata mantan Menteri kelautan dan perikanan Susi, bedakan pencuri dengan investasi! Hal ini benar adanya, meski tak menjabat lagi Ibu Susi mengaku ikut geram atas perlakuan China yang asal melakukan kegiatan ilegal fishing di perairan Natuna.
Sesuai arahan Presiden, pemerintah Indonesia bersikap tegas sekaligus memprioritaskan usaha diplomatik damai dalam menangani konflik di perairan Natuna. Hal ini diutarakan oleh juru bicara Presiden, Fadjroel Rachman.
Sejalan dengan Jokowi, Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto mengambil sikap dalam menindaklanjuti kasus klaim Natuna oleh China dengan pendekatan damai. Jalan damai ini disebut sebagai sebuah prinsip pertahanan.
Staf Khusus Bidang Komunikasi Publik dan Hubungan Antar-Lembaga Menhan RI Dahnil Anzar Simanjuntak, menjelaskan, jika langkah damai bukan berarti tidak bersikap tegas. Namun, langkah damai disebut sebagai jalur diplomasi.
Sebelumnya, Indonesia sudah menegaskan klaim China bertentangan dengan hukum internasional yang sah. Tapi pihak China tetap ngotot perairan Laut Natuna bagian dari negaranya. Padahal Indonesia berpijak pada Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut atau United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS). Pada tahun 2016. Yakni, pengadilan internasional tentang Laut China Selatan yang menyatakan klaim 9 Garis Putus-putus sebagai batas teritorial laut Negeri Tirai Bambu itu tidak memiliki dasar historis.
Sebagai upaya pengamanan, Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan) I gencar melakukan pengawasan dan pengamanan laut Natuna. Berdasarkan dari hasil pengawasan, Pangkogabwilhan I Laksdya TNI Yudo Margono mengatakan, setidaknya terdapat 30 kapal ikan asing yang terdeteksi masuk wilayah kedaulatan NKRI dengan dikawal 3 buah kapal coast guard China.
Kegeraman atas kelakuan negeri Tirai Bambu juga datang dari Aliansi Nelayan Indonesia (Anni). Yang mengerahkan hingga 500 kapal besar nelayan untuk mencari ikan ke Natuna. Mereka sekaligus bertujuan untuk membantu TNI dalam pengamanan perairan Natuna. Anni menilai kedaulatan laut merupakan harga mati bagi bangsa Indonesia sehingga para aktivis kelautan dan nelayan Indonesia menegaskan siap ke Natuna untuk membantu TNI dalam upaya menjaga kedaulatan NKRI.
Protes pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri kepada RRT hingga saat ini belum mampu menghentikan aktivitas kapal China di Natuna. China masih bebas berkeliaran mencari ikan dengan membawa serta kapal pengawasnya.
Menurut Riyono selaku Ketua Umum Anni, aktivitas kapal-kapal nelayan dan kapal pengawas China di perairan Natuna tersebut sama dengan usaha memprovokasi Indonesia. Selain provokasi yang bisa menyulut implikasi politik dan ekonomi, menurut informasi Riyono, pelanggaran batas teritorial tersebut ternyata juga diikuti dengan ulah nelayan China yang menangkap ikan memakai pukat harimau, hal ini merupakan sesuatu yang dilarang di Indonesia.
Anni mendukung penuh langkah pemerintah melayangkan protes keras kepada China. Anni juga mendukung aksi TNI yang mengencarkan patroli sekaligus memberi ancaman terhadap nelayan dan kapal RRT yang telah menyerobot wilayah Natuna. Bahkan, dengan tegas pihaknya menyatakan akan menggalang kekuatan nelayan Indonesia seperti HNSI, KTNA, beserta organisasi nelayan lokal untuk berkolaborasi dengan aparat keamanan dalam bentuk pengerahan kapal-kapal besar nelayan ke Natuna. Jika perlu, Nelayan juga akan demo ke Kedubes RRT.
Upaya mempertahankan kedaulatan NKRI melalui Natuna mendapatkan dukungan penuh dari seluruh elemen masyarakat Indonesia. Kedaulatan adalah harga mati yang tak bisa diutak-atik lagi. Meski Indonesia-China merupakan negara sahabat, tentunya sikap China ini dinilai keterlaluan. China bahkan, tak patuh atas peraturan yang telah dikeluarkan dunia Internasional terkait Natuna yang sah menjadi bagian dari NKRI. Maka dari itu tak perlu basa-basi lagi, segera kerahkan usaha yang terbaik guna mengusir China dari perairan Natuna.
)* Penulis adalah pengamat sosial politik
