Percepatan Pembangunan Papua Diperkuat Melalui Sinergi Pusat dan Daerah

JAKARTA – Percepatan pembangunan Papua kembali ditegaskan sebagai agenda strategis nasional. Arahan Presiden kepada kepala daerah se-Tanah Papua dan Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua menjadi penanda penguatan komitmen negara dalam mendorong pemerataan pembangunan dan pengurangan ketimpangan wilayah secara berkelanjutan.

Arahan tersebut disampaikan Presiden Prabowo Subianto pada Selasa, 16 Desember 2025 di Istana Negara, Jakarta, kepada kepala daerah se-Tanah Papua dan Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua, dengan penekanan pada percepatan pembangunan sebagai kunci pemerataan nasional. Presiden menegaskan langkah itu ditempuh melalui penguatan koordinasi pusat dan daerah, tata kelola yang bersih, serta kebijakan afirmatif terarah agar manfaat pembangunan dirasakan langsung masyarakat Papua.

“Di tengah cobaan, di tengah rintangan, di tengah hambatan, kita harus lebih keras lagi bekerja, lebih kuat usaha kita untuk meneruskan proses transformasi bangsa kita,” ujar Presiden Prabowo Subianto.

Penegasan tersebut mencerminkan pandangan pemerintah bahwa Papua merupakan bagian strategis dari masa depan Indonesia. Pembangunan yang merata dinilai menjadi fondasi utama untuk mewujudkan negara modern yang inklusif, dengan penghapusan kemiskinan dan ketertinggalan sebagai prasyaratnya.

“Kita tidak bisa menerima kenyataan bahwa masih ada rakyat kita yang hidup dalam keadaan kesulitan, kekurangan, apalagi kelaparan,” tegas Presiden Prabowo Subianto.

Penguatan pembangunan Papua juga diarahkan melalui perbaikan tata kelola dan sinergi lintas pemerintahan. Sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah dipandang krusial agar berbagai program pembangunan tidak berjalan sendiri-sendiri.

“Dalam rangka sinkronisasi, harmonisasi, dan pelaksanaan tugas, jadi seperti apa komite ini akan bekerja,” ujar Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian.

Untuk memastikan efektivitas, mekanisme evaluasi berkala disiapkan sebagai instrumen pengendalian pelaksanaan program. Evaluasi ini menjadi dasar koordinasi lanjutan antar kementerian dan lembaga.

“Kemudian setelah itu komite juga akan melakukan evaluasi program secara reguler,” tambah Muhammad Tito Karnavian.

Harapannya, percepatan pembangunan benar-benar berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Sinkronisasi dan harmonisasi program ini diharapkan betul-betul berdampak di lapangan,” tandas Muhammad Tito Karnavian.

Dari sisi kelembagaan, konsolidasi pusat dan daerah menjadi langkah penting untuk menyatukan arah kebijakan. Penyelarasan program sektoral dengan kebutuhan lokal Papua diposisikan sebagai kunci efektivitas pembangunan.

“Ini adalah komitmen besar Bapak Presiden, sebuah keputusan politik untuk mengelola percepatan pembangunan Papua melalui dua sayap utama,” kata Velix Wanggai.

Landasan regulasi jangka panjang dan rencana aksi lima tahunan turut memperkuat arah pembangunan tersebut. Pendekatan ini memastikan kebijakan nasional dapat diterjemahkan secara tepat sesuai karakter wilayah.

“Komite ini dibentuk untuk memadukan pendekatan sektoral dengan konteks lokal Papua,” ujar Velix Wanggai.

Kerangka Asta Cita menjadi pijakan utama percepatan pembangunan Papua. Kebijakan ini dipandang sebagai kelanjutan langkah cepat yang telah berjalan untuk mengejar ketertinggalan.

“Asta Cita akan menjadi kelanjutan quick wins dalam mempercepat penanganan ketertinggalan di Tanah Papua,” ujar Paulus Waterpauw.

Peran investasi juga dinilai strategis dalam menciptakan dampak berkelanjutan.

“Investasi itu sangat penting karena membawa dampak positif bagi Papua,” tambah Paulus Waterpauw.

Pendekatan adaptif terhadap kebutuhan lokal menjadi penutup dari rangkaian kebijakan tersebut. Penerjemahan kebijakan nasional secara kontekstual diharapkan mempercepat hasil pembangunan yang nyata.