Oleh: Citra Kurnia Khudori)*
Bencana alam yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera telah merusak infrastruktur, mulai dari jalan, jembatan, hingga fasilitas publik vital. Kerusakan ini tidak hanya menghambat aktivitas ekonomi dan layanan dasar, tetapi juga menentukan kecepatan pemulihan kehidupan masyarakat terdampak.
Dalam konteks pemulihan pascabencana, pembangunan infrastruktur strategis tidak dapat dilepaskan dari kebutuhan masyarakat di tingkat paling dasar. Akses jalan, jembatan penghubung, dan fasilitas umum menjadi prasyarat agar distribusi bantuan, layanan kesehatan, serta aktivitas ekonomi lokal dapat kembali berjalan.
Pemerintah pun menegaskan komitmennya untuk menyiapkan langkah pemulihan infrastruktur secara terencana, terukur, dan berkelanjutan. Upaya ini menjadi krusial agar proses rehabilitasi tidak sekadar membangun kembali yang rusak, melainkan memperkuat daya tahan wilayah terhadap risiko bencana di masa depan.
Beberapa waktu lalu, Presiden Prabowo Subianto telah memaparkan sejumlah langkah strategis pemerintah dalam percepatan pemulihan infrastruktur dasar dan peningkatan pelayanan bagi masyarakat. Langkah tersebut didukung dengan penyiapan anggaran khusus untuk memperkuat fasilitas desa dan infrastruktur daerah.
Presiden Prabowo mengatakan, anggaran tersebut disiapkan dengan melakukan penghematan di tingkat pusat agar dapat sebanyak mungkin memberikan bantuan guna kepentingan rakyat di paling bawah, seperti desa dan kecamatan.
Terkait infrastruktur yang rusak akibat bencana, Presiden Prabowo menegaskan bahwa pemerintah akan segera memperbaiki jalur-jalur vital yang terdampak banjir. Langkah itu dinilai penting untuk diprioritaskan karena berdampak pada pemulihan konektivitas wilayah dan memastikan aktivitas warga dapat berjalan normal.
Sejauh ini, jalan-jalan yang rusak, serta jembatan-jembatan yang putus telah menghambat penyaluran bantuan bagi para korban bencana. Dengan akses jalan yang terhubung kembali diharapkan pemulihan bencana bisa dilakukan dengan cepat.
Selain infrastruktur dasar, Presiden Prabowo memastikan komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas layanan pendidikan di wilayah terdampak. Ia juga meyakinkan masyarakat bahwa pemerintahan di bawah kepemimpinannya akan melakukan yang terbaik untuk para korban.
Pernyataan yang disampaikan oleh Presiden Prabowo diamini oleh Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Ia mengatakan, pemerintah memprioritaskan pemulihan konektivitas, penanganan infrastruktur strategis terdampak, penyediaan sumber daya air, infrastruktur kesehatan, serta pemetaan detil rumah rusak di tiga provinsi terdampak bencana.
AHY telah melakukan koordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukinan agar kebijakan tersebut dapat berjalan lancar. AHY mengungkapkan, pihaknya dan para menteri lainnya sudah mengidentifikasi kerusakan di lapangan.
Sebagai Menko yang membawahi infrastruktur dan pembangunan kewilayahan, AHY menekankan pentingnya koordinasi ketat antarkementerian, terutama dalam pembukaan akses, evakuasi warga, penyelamatan korban, pemenuhan kebutuhan dasar, serta pemulihan jalur logistik.
Langkah-langkah taktis di lapangan difokuskan untuk mengevakuasi korban, penyelamatan warga, dan memastikan tidak ada korban yang tidak mendapatkan bantuan makanan serta kebutuhan pokok lainnya. AHY menerangkan, secara paralel pemerintah berupaya menghubungkan kembali jalur-jalur transportasi, terutama untuk bantuan logistik dan obat-obatan ke daerah terisolasi.
Mengenai rencana-rencana yang dipaparkan oleh AHY, Menteri PU Dody Hanggodo berkomitmen akan mempercepat pemulihan akses jalan nasional, jembatan, normalisasi sungai serta penyediaan layanan dasar bagi Masyarakat terdampak di seluruh wilayah bencana. Menurutnya, pemulihan konektivitas menjadi prioritas utama karena banyaknya jalur strategis yang terputus akibat bencana.
Atas arahan Presiden Prabowo, lanjutnya, seluruh sumber daya Kementerian PU bergerak dengan maksimal untuk memastikan akses darat segera pulih untuk bisa mendukung mobilitas warga, distribusi bantuan, dan aktivitas pemulihan. Sebagai contoh, di wilayah Aceh, Kementerian PU telah bergerak untuk membenahi beberapa ruas jalan seperti Jembatan Krueng Tingkeum di Lintas Bireuen-Aceh Utara, Jembatan Teupin Mane di ruas Bireuen-Bener Meriah, sebanyak enam jembatan putus di sepanjang koridor Bireuen-Aceh Tengah, jalan amblas di ruas Blangkejeren-Aceh Tenggara, dan ruas jalan menuju Kutacane.
Selain itu, Kementerian PU melalui BPJN Aceh juga melaporkan bahwa beberapa jalur strategis sudah kembali dapat dilalui, diantaranya ruas Banda Aceh-Meureudu, ruas Meureudu-Pidie Jaya-Bireuen, ruas Lhokseumawe-Kota Langsa hingga Kuala Simpang. Jalur Genting Gerbang-Celala-Aceh Tengah juga sudah bisa terhubung untuk kendaraan roda dua.
Selain pemulihan jalan dan jembatan, Kementerian PU memperkuat dukungan kebutuhan dasar di pengungsian. Truk, tangka air, hidran umum, toilet portable, septic tank, toren, dan toilet knock down disiagakan di beberapa titik pengungsian.
Keseluruhan langkah yang ditempuh pemerintah menunjukkan bahwa pemulihan infrastruktur pascabencana di Sumatera ditempatkan sebagai agenda prioritas nasional. Koordinasi lintas kementerian dan penyiapan anggaran menjadi fondasi penting untuk memastikan kebijakan berjalan efektif di lapangan.
Ke depan, tantangan terbesar bukan hanya mempercepat pembangunan kembali, tetapi memastikan hasil pemulihan benar-benar dirasakan oleh masyarakat terdampak. Dengan komitmen yang kuat dan pengawasan yang konsisten, pemulihan infrastruktur diharapkan mampu menjadi titik awal kebangkitan wilayah pascabencana.
)* Pemerhati Isu Sosial-Ekonomi
