Jakarta – Pemerintah tengah menyiapkan pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Deregulasi untuk memangkas berbagai aturan yang dinilai menghambat kelancaran ekspor-impor, khususnya dalam konteks hubungan dagang dengan Amerika Serikat (AS). Satgas ini mampu menjadi ujung tombak dalam menyederhanakan regulasi teknis yang selama ini menyulitkan pelaku usaha, sekaligus memperkuat posisi tawar Indonesia di pasar global.
Langkah strategis ini juga menjadi bagian dari diplomasi ekonomi Indonesia untuk melobi pemerintah AS agar mencabut tarif bea masuk sebesar 32% terhadap sejumlah produk asal Indonesia.
“Tadi sudah dijelaskan Pak Menko Perekonomian (Airlangga Hartarto), akan membentuk tim Satgas Deregulasi,” ungkap Menteri Perdagangan Budi Santoso kepada media.
Satgas Deregulasi akan bertugas mengevaluasi dan menyelaraskan peraturan teknis lintas sektor, agar lebih efisien dan sejalan dengan kebutuhan pelaku usaha. Meskipun belum diumumkan secara resmi, pembentukannya kini sedang dalam tahap finalisasi di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
“Lagi disusun di Kemenko Perekonomian, kami juga menunggu,” ujar Budi.
Budi menjelaskan bahwa konsep kerja Satgas akan dibahas lintas kementerian dan lembaga (K/L) untuk memastikan langkah deregulasi berjalan komprehensif. “Konsepnya, ya nanti kan setelah Satgasnya terbentuk, baru kita ini, kita ngumpul bareng-bareng dulu,” tambahnya.
Pembentukan Satgas ini menegaskan komitmen pemerintah dalam menghadapi tantangan global dan menjawab ekspektasi pasar internasional. Dalam konteks hubungan dagang dengan AS, deregulasi menjadi kunci agar produk-produk Indonesia dapat bersaing lebih kompetitif.
“Nanti kalau sudah dibentuk Satgasnya baru kita ketemu. Ya, apa yang harus kita lakukan, maksudnya evaluasinya seperti apa gitu ya. Jadi kita nunggu dulu,” ujar Budi lebih lanjut.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan bahwa Satgas Deregulasi akan bergerak sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Beberapa peraturan yang akan dideregulasi merujuk pada kebijakan strategis pemerintah ke depan, termasuk pembukaan akses pasar dan penciptaan iklim investasi yang lebih sehat.
Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto sendiri memilih pendekatan damai dalam merespons tarif tinggi dari Presiden AS Donald Trump. Alih-alih membalas dengan kebijakan protektif, Prabowo justru mendorong pembukaan pasar domestik bagi produk-produk AS. Pihaknya bahkan menginstruksikan penghapusan pembatasan impor berbasis kuota dan meminta agar aturan mengenai tingkat kandungan lokal (TKDN) dikaji ulang.
Langkah ini dinilai sebagai bentuk pragmatisme dalam menjaga hubungan dagang bilateral tanpa mengorbankan kepentingan jangka panjang Indonesia.
