Oleh : Fernando Louis Kandani )*
Pemerintah terus mengoptimalkan Pembangunan infrastruktur di wilayah Papua, termasuk di Papua Barat. Dengan pembangunan infrastruktur yang merata sampai ke desa-desa maka Papua Barat dan seluruh Papua akan makin maju.
Infrastruktur di Papua Barat dibangun dengan begitu hebatnya. Masyarakat mengapresiasi langkah pemerintah dalam memodernisasi Papua Barat, karena akan menghapus kesenjangan antara Indonesia bagian barat dengan bagian timur. Papua, Papua Barat, dan 4 provinsi lain di sana terus dibangun agar maju dan menaikkan perekonomian rakyatnya.
Pembangunan yang dilakukan di Papua Barat difokuskan pada daerah perkampungan. Di sana dilakukan pembangunan infrastruktur karena itulah yang dibutuhkan oleh rakyatnya. Penjabat Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw mengatakan pengembangan potensi kampung akan berjalan maksimal jika ditunjang dengan infrastruktur yang memadai, karena berdampak positif terhadap peningkatan perekonomian masyarakat kampung.
Paulus menambahkan, sesuai arahan Presiden Joko Widodo, pemerintah daerah harus membangun dari pinggiran. Pemerintah Provinsi Papua Barat memprioritaskan pembangunan infrastruktur dasar di wilayah perkampungan seperti jalan, jembatan, dan sanitasi demi meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Saat ini, pemerintah provinsi melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah menyelesaikan pembangunan jalan lingkungan sepanjang 1,3 kilometer di Kampung Wariori, Distrik Masni, Kabupaten Manokwari. Pembangunan infrastruktur tersebut dilakukan secara bertahap ke enam kabupaten lainnya yakni Manokwari Selatan, Pegunungan Arfak, Teluk Bintuni, Teluk Wondama, Kaimana, dan Fakfak.
Pembangunan terus berlanjut dan tentu secara bertahap karena disesuaikan dengan kemampuan anggaran dan skala prioritas kebutuhan kampung. Masyarakat bersabar dan mereka bahagia karena daerahnya tersentuh oleh pembangunan, meski berada di perkampungan.
Pembangunan di daerah perkampungan Papua Barat sangat penting karena masyarakatnya membutuhkannya. Selama ini mereka hanya bisa melewati jalan setapak. Akibatnya perjalanan jadi jauh dan lama, apalagi dengan kondisi geografis Papua yang naik-turun.
Kondisi Papua berbeda jauh dengan di Jawa, di mana geografisnya agak susah. Dalam artian, masih ada jalan setapak, hutan, perbukitan, dan akan menyulitkan mobilitas masyarakat. Namun ketika ada pembangunan infrastruktur, akan lebih dirapikan sehingga jalannya layak untuk dilewati kendaraan bermotor.
Ketika ada infrastruktur berupa jalan raya, jembatan, dan jalan lintas desa maka masyarakat perkampungan yang diuntungkan. Mereka bisa melewati jalan yang representatif dan mempersingkat waktu perjalanan. Masyarakat perkampungan berterima kasih kepada pemerintah daerah dan pemerintah pusat yang memperhatikan kebutuhan mereka.
Saat ada jalan yang dibangun di perkampungan maka menimbulkan dampak positif di bidang ekonomi. Pengiriman barang ke kota atau sebaliknya akan makin lancar. Masyarakat perkampungan akan makin maju dan lebih kuat finansialnya.
Pemerataan pembangunan harus dilakukan di Papua Barat, baik di perkotaan maupun pedesaan. Pemerataan adalah hal yang wajib agar tak hanya masyarakat kota yang bisa menikmati hasil pembangunan infrastruktur, tetapi juga warga yang bermukim di perkampungan. Setelah ada pemerataan maka pemerintah membuktikan pengaplikasian Sila ‘Keadilan bagi Seluruh Rakyat Indonesia’.
Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menerima kunjungan anggota DPR RI dan DPD asal Papua di Jakata. Kunjungan tersebut difokuskan pada pembangunan infrastruktur jalan di Papua dan Papua Barat. Para anggota dewan yang berasal dari Papua dan Papua Barat membentuk Panitia Khusus Papua (Pansus Papua) yang membahas wilayah Papua secara menyeluruh.
Pembangunan infrastruktur jalan di Papua dan Papua Barat sangat penting. Karena, akses jalan dapat membuka daerah terisolasi yang masih banyak di Papua. Selain itu, akses jalan juga akan menurunkan biaya transportasi masyarakat baik untuk kebutuhan produksi maupun sebagai sarana transportasi darat.
Menteri Basuki menyatakan bahwa ia mengakui harga bahan material dan produksi lainnya cukup mahal di Papua. Untuk itu, Kementerian PUPR dengan keterbatasan anggaran terus berupaya agar akses jalan dapat terlaksana. Sehingga, PUPR bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk duduk bersama membuat rencana pembangunan jalan di daerah Papua dan Papua Barat.
Dalam artian, pembangunan Papua Barat diseriusi oleh pemerintah dan dilakukan lewat bantuan Kementerian PUPR. Dengan kolaborasi antara pemerintah daerah dan Kementerian PUPR masyarakat Papua Barat optimis pembangunan akan cepat terwujud.
Dengan pembangunan yang merata sampai ke perkampungan Papua Barat maka masyarakat optimis kehidupan mereka akan membaik. Pembangunan yang dilakukan sampai ke pelosok wajib dilakukan karena warga Papua Barat adalah rakyat Indonesia yang berhak menerimanya.
Pembangunan infrastruktur dilakukan di Papua Barat sampai ke wilayah perkampungan. Masyarakat pedesaan sangat berterima kasih karena ada perhatian dari pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Mereka membutuhkan sentuhan pembangunan infrastruktur agar memiliki jalan yang representatif, kuat, awet, dan mempermudah mobilitas setiap hari.
)* Penulis adalah Mahasiswa Papua Tinggal di Jakarta
