Oleh : Deka Prawira )*
Taman Mini Indonesia Indah (TMII) sudah diambil-alih oleh pemerintah. Tindakan ini didukung penuh oleh masyarakat, karena memang saat membangun memakai uang negara. Sehingga status wahana pendidikan dan hiburan ini adalah milik negara, bukan milik perusahaan swasta.
Masyarakat dibuat heboh dengan berita pengambil-alihan TMII dari Yayasan Harapan Kita oleh pemerintah. Namun pemberitaan ini perlu diluruskan, karena tindakan pemerintah bukan berarti merampas hak pemilik. Karena sebenarnya pemilik TMII adalah pemerintah, sedangkan Yayasan Harapan Kita hanya sebagai pengelola.
Dasar hukum dari pengambil-alihan TMII adalah Peraturan Presiden nomor 19 tahun 2021 tentang pengelolaan TMII, yang ditandatangani Presiden Jokowi tanggal 31 maret 2021. Setelah ada perpres, maka secara resmi TMII akan dikelola oleh pemerintah, di bawah komando Kemensetneg.
Sekretaris Kementrian Sekretariat Negara Setya Utama menyatakan bahwa selama 44 tahun TMII dikelola oleh Yayasan Harapan Kita, mereka tidak pernah menyetor sepeserpun dari penghasilan ke pemerintah. Dalam artian, seolah-olah pengelola yayasan lupa bahwa TMII dibangun dengan dana pemerintah.
Setya menambahkan, sebenarnya akuisisi berawal dari Kemensetneg yang member masukan kepada pengelola TMII untuk meningkatkan kualitas layanan. Akan tetapi, justru Badan Pemeriksa Keuangan yang merekomendasikan untuk mengambil alih TMII. Pemerintah juga ingin mengelola TMII sendiri tanpa campur tangan yayasan, agar lebih menghasilkan pemasukan dan menambah uang negara.
Akuisisi TMII diharap bisa meningkatkan layanan TMII. Karena wahana edukasi dan rekreasi ini memiliki potensi yang bagus, karena tak hanya memberikan hiburan kepada para pengunjung. Namun juga ada berbagai pengetahuan umum yang disampaikan, melalui rumah adat, baju daerah dari berbagai provinsi, kekayaan alam Indonesia, dll.
Jika layanan TMII makin bagus setelah dipegang oleh pemerintah, maka diharap akan lebih ramai dan menambah kas negara. Apalagi sebentar lagi masa PPKM diakhri. TMII diharap bisa dibuka dengan mematuhi protokol kesehatan dan menyambut para pengunjung dengan sukacita, dan mengurangi resiko terbentuknya klaster corona baru. Karena semua orang pakai masker dan rajin cuci tangan.
Akuisisi TMII jangan dipandang sebagai sikap Presiden untuk memperkaya keluarganya. Karena Yayasan Harapan Kita digagas oleh mendiang ibu Tien Soeharto dan saat ini dikelola oleh Keluarga Cendana. Jika TMII diambil-alih oleh pemerintah, maka yang mengelola adalah pemerintah, bukan Kaesang Pangarep atau keluarga Presiden yang lain.
Presiden Jokowi tidak pernah berniat untuk menumpuk harta ketika menjadi RI-1, karena jabatan adalah amanat rakyat. Jadi diharap berita tentang akuisisi TMII jangan dipelintir, seolah-olah akan menguntungkan keluarga Presiden. Padahal pengambil-alihan ini demi meningkatkan layanan TMII agar makin menguntungkan masyarakat.
Selain itu, diharap akuisisi TMII menjadikannya tempat wisata yang lebih berstandar internasional. Karena usianya sudah 44 tahun dan perlu diperbarui lagi isinya, sehingga akan makin menarik minat masyarakat untuk mengunjunginya. Misalnya bisa ditambah dengan wahana permainan paling modern, pertunjukan tari tradisionak, kreasi baru, kontemporer, dll.
Pengambil-alihan TMII diharap akan membuat pengelolaannya makin profesional. Sehingga pengunjung yang berlibur di sana bukan hanya turis lokal, tetapi juga wisatawan asing. Pasca dibukanya bandara untuk WNA, maka mereka bisa berlibur di Jakarta dan menikmati keindahan TMII, serta mempelajari budaya Indonesia yang kaya dan eksotis.
Akuisisi TMII adalah upaya untuk memajukan tempat rekreasi itu, agar makin ramai kunjungannya dan tidak membosankan. Ketika pemerintah yang memegang, diharap akan ada inovasi baru yang mampu menarik banyak wisatawan. Tak hanya turis lokal, tetapi juga turis asing. Mereka senang berlibur di TMII karena tempatnya indah dan bisa sekaligus belajar tentang kultur Indonesia.
)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini
