Oleh : Aldia Putra )*
Pemerintahan Jokowi-Ma’ruf didukung oleh masyarakat. Mereka berkomitmen untuk memajukan Indonesia menjadi lebih baik.
Indonesia bagaikan permata di tengah khatulistiwa. Namun sayang masih ada rakyat yang harus berjuang dalam mempertahankan hidup, apalagi di tengah pandemi yang merupakan masa sulit. Kita memang dianugerahi Tuhan kekayaan alam, dan sekarang tugas pemerintah untuk mengolahnya, sehingga rakyat Indonesia makin maju.
Sejak awal menjadi Presiden (tahun 2014), Presiden Jokowi berkomitmen untuk selalu memajukan Indonesia. Potensi bangsa ini amat besar, tinggal dikembangkan dan diatur agar seluruh rakyat mencapai taraf kemakmuran yang tinggi. Sejak berpasangan dengan KH Ma’ruf Amin (2019), Jokowi juga berjanji untuk meneruskan pembangunan dan memajukan negara.
Ada 5 rencana pembangunan Indonesia yang dicanangkan sejak tahun 2019. Pertama, pembangunan sumber daya manusia. SDM di Indonesia amat berpotensi, karena jumlahnya banyak (dan penduduknya banyak). Permasalahan dari SDM adalah etos kerja, karena belum semua memilikinya. Padahal Presiden Jokowi sendiri telah memberi contoh dengan bekerja, bekerja, dan bekerja.
Untuk memperbaiki SDM maka dimulai sejak awal, yakni masa sekolah. Anak-anak sebagai calon pemimpin di masa depan diberi edukasi dan kurikulum yang terus berkembang, agar mereka tumbuh menjadi pribadi yang cerdas. Mereka juga diarahkan untuk mengambil pendidikan vokasi karena lebih banyak praktek. Masyarakat mendukung dan merasakan manfaatnya, sehingga setelah lulus SMK bisa langsung kerja.
Rencana pembangunan yang kedua adalah dengan pembangunan infrastruktur. Pemerintah sudah membangun berbagai infrastruktur, mulai dari jalan raya, jalan tol, jembatan, hingga bendungan. Pembangunannya tak hanya di Jawa, tetapi juga di Kalimantan dan daerah-daerah lain di Indonesia.
Rakyat sangat senang dan mendukung pembangunan infrastruktur karena pemerintah mempraktekkan azas keadilan, sehingga modernisasi tidak Jawa sentris, tetapi dari Sabang sampai Merauke. Dukungan lain dari rakyat adalah dengan taat membayar pajak, karena biaya untuk proyek-proyek infrastruktur adalah dari pajak.
Rencana pembangunan ketiga adalah penyederhanaan regulasi. Dalam Omnibus Law UU Cipta Kerja memang sudah diatur bahwa peraturan-peraturan yang sudah ada disederhanakan dan dipersingkat. Misalnya untuk mengurus izin usaha, dulu bisa berbulan-bulan. Namun sekarang hanya 5 hari kerja dan bisa dilakukan via online.
Penyederhanaan regulasi tentu amat didukung rakyat karena mereka selama ini agak malas mengurus perizinan, karena durasi yang lama. Kalaupun ingin cepat, bisa dipalak pungli oleh oknum pegawai, sehingga mereka makin sebal. Namun ketika ada penyederhanaan regulasi, semua akan berjalan dengan lancar dan tidak ada celah untuk KKN.
Sedangkan rencana pembangunan keempat adalah dengan merombak birokrasi. Sama seprerti regulasi, birokrasi perlu diperbaiki agar lebih singkat dan tidak berbelit-belit. Bukan zamannya lagi mempersulit orang lain, seorang pegawai negeri harus mau menaati aturan dan mempermudah birokrasi, seperti yang diperintahkan oleh Presiden Jokowi.
Rencana terakhir adalah dengan transformasi ekonomi. Pemerintah bekerja keras untuk mengentaskan rakyat dari kemiskinan, apalagi di masa pandemi banyak yang kesulitan keuangan. Bantuan yang diberi bukan hanya BLT, tetapi juga kartu prakerja. Sehingga rakyat mendapatkan kail, bukan hanya ikannya.
Masyarakat tentu mendukung 100% ketika pemerintah ingin mentransformasi ekonomi. Kita tidak mau terpuruk dan berubah menjadi negara miskin, melainkan harus bangkit dan jadi macan asia. Pandemi bukan alasan untuk tidak jadi maju dan mengubah perekonomian negara jadi lebih baik.
Pemerintahan Jokowi-Ma’ruf selama 2 tahun ini memiliki rapor positif. Ada berbagai program yang memang ditujukan bagi kesejahteraan rakyat. Masyarakat sangat mendukung program-program pemerintah, karena mereka ingin jadi warga negara yang baik.
)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute
