Pemerintahan Prabowo-Gibran Berupaya Selamatkan Generasi Muda dari Jeratan Judi Online
Oleh : Dina Kahyang Putri )*
Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terus menunjukkan komitmennya dalam menyelamatkan generasi muda dari ancaman judi online yang semakin merajalela.
Langkah konkret melalui arahan Kepala Negara telah menggerakkan berbagai kementerian dan lembaga untuk mengambil tindakan strategis dalam memberantas aktivitas perjudian daring yang berpotensi merusak moral bangsa.
Melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), pemerintah menetapkan pemberantasan judi online sebagai salah satu prioritas utama dalam program kerja jangka pendek.
Menteri Komdigi, Meutya Hafid, menekankan pentingnya pendekatan komprehensif untuk menangani masalah ini, tidak hanya melalui pemblokiran konten, tetapi juga dengan membentuk Tim Kerja Penanganan Judi Online. Tim tersebut melibatkan penyelenggara sistem elektronik dan media untuk memastikan langkah-langkah pemberantasan berjalan optimal.
Lebih dari 10.000 rekening bank yang terindikasi terkait judi online telah diblokir. Langkah ini memperlihatkan keseriusan pemerintah dalam memutus akses ekonomi aktivitas ilegal tersebut.
Selain itu, kanal pengaduan publik juga disiapkan untuk mempermudah masyarakat melaporkan aktivitas mencurigakan. Menteri Meutya menegaskan bahwa edukasi digital menjadi bagian penting dari strategi ini, termasuk kampanye literasi digital yang bertujuan memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang bahaya judi online.
Dalam upaya mempersempit ruang gerak judi online, Komdigi memperluas pembangunan infrastruktur digital, seperti proyek Base Transceiver Station (BTS) 4G di desa-desa terpencil. Penyediaan akses internet yang merata bertujuan menciptakan ekosistem digital yang sehat dan bebas dari konten berbahaya. Hal ini juga sejalan dengan target pelatihan 100 ribu talenta digital pada akhir 2024, yang diharapkan mampu menghasilkan generasi muda yang kompeten dan tangguh di era digital.
Di sisi lain, persoalan judi online tidak hanya berdampak pada aspek digital, tetapi juga menyentuh kehidupan sosial dan keluarga. Anggota DPR RI Komisi X, Mercy Chriesty Barends, mengungkapkan kekhawatiran terhadap laporan bahwa sekitar 80.000 anak di bawah usia 10 tahun telah terlibat dalam judi online. Menurutnya, situasi ini bukan hanya mengancam masa depan generasi muda, tetapi juga menjadi alarm serius bagi pemerintah dan masyarakat.
Mercy mendukung penuh kebijakan Presiden Prabowo yang menitikberatkan pada penguatan regulasi dan penegakan hukum terhadap pelaku judi online. Ia juga mendorong upaya meningkatkan literasi digital di kalangan masyarakat sebagai langkah pencegahan.
Menurut Mercy, edukasi kepada anak-anak dan keluarga harus menjadi prioritas melalui kampanye nasional dan pelibatan komunitas lokal. Kurikulum pendidikan yang fokus pada etika digital dan bahaya perjudian daring juga diusulkan sebagai salah satu solusi jangka panjang.
Selain aspek pencegahan, Mercy menilai bahwa pendekatan rehabilitatif bagi anak-anak yang telah terjebak dalam judi online memerlukan perhatian lebih. Layanan psikologis dan pendampingan harus disediakan untuk membantu mereka pulih dari dampak negatif aktivitas tersebut.
Sinergi lintas sektor antara kementerian terkait, seperti Kementerian Pendidikan dan Komdigi, diperlukan untuk memastikan penanganan yang komprehensif. Ia menekankan pentingnya keterlibatan keluarga, komunitas, dan lembaga pendidikan dalam upaya membentengi generasi muda dari ancaman ini.
Ketua Fraksi Partai Golkar, Muhammad Sarmuji, menyoroti pentingnya pemberantasan judi online dalam konteks menjaga perekonomian dan mental generasi muda. Ia menyatakan bahwa Fraksi Partai Golkar mendukung penuh arahan Presiden Prabowo Subianto untuk segera mengatasi masalah ini secara menyeluruh. Menurutnya, sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat menjadi kunci keberhasilan dalam membangun lingkungan yang bebas dari pengaruh buruk judi online.
Sarmuji juga menilai bahwa judi online tidak hanya berdampak pada kerusakan moral generasi muda tetapi juga menghambat pertumbuhan ekonomi bangsa. Oleh karena itu, ia mendorong kebijakan pemberantasan judi online yang lebih tegas dan inklusif, termasuk melibatkan seluruh elemen masyarakat dalam pelaksanaannya.
Langkah-langkah strategis yang diambil pemerintahan Prabowo-Gibran menunjukkan bahwa arahan Kepala Negara bukan sekadar wacana, tetapi diwujudkan melalui kerja nyata. Penanganan judi online menjadi fondasi penting dalam membangun Indonesia yang lebih baik, tidak hanya dari segi moral tetapi juga ekonomi. Dengan kolaborasi lintas sektor, masa depan digital bangsa diarahkan menuju ekosistem yang aman, inklusif, dan berkelanjutan.
Tidak dapat disangkal, judi online telah menyasar berbagai kalangan, termasuk anak-anak, yang terpapar bahaya ini melalui aplikasi atau situs yang mudah diakses. Pemerintah menyadari bahwa penyelesaian masalah ini tidak dapat dilakukan hanya dengan pemblokiran, tetapi juga memerlukan strategi pencegahan dan rehabilitasi.
Hal tersebut menjadi alasan kuat bagi pemerintahan Prabowo-Gibran untuk melibatkan semua pemangku kepentingan, mulai dari kementerian, lembaga pendidikan, komunitas lokal, hingga orang tua.
Keberhasilan pemberantasan judi online juga akan berkontribusi pada terciptanya generasi muda yang memiliki integritas, bebas dari pengaruh buruk, dan mampu menjadi motor penggerak pembangunan bangsa.
Pemerintahan Prabowo-Gibran telah menetapkan landasan yang kokoh dalam upaya menyelamatkan masa depan generasi penerus melalui kebijakan yang berpihak pada moralitas, edukasi, dan pengembangan potensi.
Dengan tekad yang kuat dan langkah-langkah strategis yang terencana, pemerintah terus berupaya melindungi generasi muda dari ancaman judi online. Kolaborasi antar pihak, dukungan masyarakat, dan sinergi lintas sektor menjadi modal besar untuk menciptakan ekosistem digital yang sehat, aman, dan produktif. Upaya tersebut mencerminkan visi pemerintahan yang berorientasi pada kesejahteraan bangsa serta masa depan generasi muda yang lebih cerah.
)* kontributor Persada Institute
