Pemerintahan Presiden Prabowo Tegaskan Semua Pelaku Judi Online Akan Ditindak Sesuai Hukum
Jakarta – Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk memberantas judi online tanpa pandang bulu.
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menkopolkam), Budi Gunawan, menyatakan bahwa seluruh pihak yang terlibat dalam praktik ini, termasuk pejabat dan aparat yang melindungi jaringan tersebut, akan diproses sesuai hukum.
“Semua tidak ada toleransi, dan kami meyakini itu karena sudah perintah Pak Presiden bahwa semuanya akan diproses,” ujar Budi Gunawan
Budi Gunawan, yang akrab disapa BG, mengungkapkan bahwa Polri saat ini terus menyelidiki jaringan judi online untuk mengungkap keterlibatan pihak-pihak lain.
Ia juga menegaskan bahwa penyelidikan ini akan berjalan tanpa intervensi dari pihak mana pun.
Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono, mendukung penuh langkah pemerintah untuk memberantas judi online.
Menurutnya, tindakan tegas ini diperlukan untuk melindungi masyarakat dari dampak negatif yang merusak moral, sosial, dan ekonomi bangsa.
“Penegakan hukum harus transparan, adil, dan menyentuh seluruh jaringan judi online. Tidak boleh ada celah bagi siapa pun yang terlibat, termasuk pejabat atau aparat yang melindungi praktik ini,” tegas Dave.
Ia menekankan bahwa pemberantasan judi daring harus dilakukan secara menyeluruh, termasuk memutus infrastruktur pendukung seperti sistem pembayaran digital yang kerap digunakan dalam aktivitas ilegal ini.
“Parlemen akan memastikan proses ini berjalan transparan dan akuntabel. Jika ada celah hukum, kami siap mendukung pemerintah dengan peraturan yang lebih tegas,” tambahnya.
Terbaru, Menteri Koperasi, Budi Arie Setiadi diperiksa sebagai saksi dalam kasus judi online yang melibatkan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Pemeriksaan dilakukan oleh Bareskrim Polri di Jakarta Selatan.
Menanggapi hal ini, Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menegaskan bahwa Komdigi menyerahkan sepenuhnya kasus judi online kepada aparat penegak hukum.
Meutya Hafid menyatakan bahwa proses hukum adalah kewenangan pihak berwenang, bukan urusan kementeriannya.
“Itu kan proses hukum, kami bukan penegak hukum. Silakan diproses oleh penegak hukum,” ujarnya di Jakarta.
Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo berkomitmen penuh untuk menindak tegas segala bentuk praktik judi daring demi menjaga moralitas bangsa dan melindungi masyarakat dari dampak buruknya. [*]
