Pemilu 2024 Harus Dijaga, Waspadai Hoaks yang Dapat Memecah Belah Bangsa
Menjelang pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, hambatan dan ancaman berpotensi muncul sehingga dikhawatirkan dapat mengganggu pelaksanaan Pemilu itu sendiri. Kesadaran dan kewaspadaan masyarakat harus ditingkatkan karena provokasi oknum-oknum yang menginginkan kekacauan saat pelaksanaan Pemilu akan kembali muncul, dengan berbagai cara salah satunya dengan menyebarkan hoaks atau berita bohong.
Hoaks merupakan berita bohong yang sengaja dilakukan oleh seseorang atau kelompok untuk maksud tertentu. Saat ini, hoaks yang berkaitan dengan Pemilu 2024 adalah isu yang perlu diwaspadai. Hoaks atau berita palsu disebarkan dengan tujuan untuk mempengaruhi pemilih atau menciptakan ketidakpercayaan terhadap proses Pemilu. Hoaks semacam ini dapat merugikan integritas Pemilu dan mempengaruhi hasilnya.
Masyarakat memiliki peran yang sangat penting dalam mewaspadai hoaks selama Pemilu. Mewaspadai hoaks adalah tugas bersama untuk memastikan bahwa pemilihan berjalan dengan aman dan integritas serta pemilih dapat membuat keputusan atau informasi yang benar. Ada beberapa alasan mengapa masyarakat harus mewaspadai hoaks selama Pemilu.
Pertama, Pengaruh pada Keputusan Pemilih. Hoaks dapat mempengaruhi keputusan pemilih dengan menyebarkan informasi palsu atau bias. Hal ini dapat mengarah pada pemilihan yang tidak tercermin pada keinginan pemilih sebenarnya.
Kedua, Ketidakpercayaan Terhadap Proses Demokratis. Penyebaran hoaks selama Pemilu dapat menciptakan ketidakpercayaan terhadap proses pemilihan dan lembaga-lembaga demokratis. Hal ini tentunya dapat merusak fondasi dari demokrasi itu sendiri.
Ketiga, Polarisasi yang Meningkat. Hoaks sering kali digunakan untuk memecah belah masyarakat dan menciptakan polarisasi yang lebih besar. Sehingga hal ini dapat memperburuk ketegangan politik.
Keempat, Ketidakpastian dan Kekacauan. Hoaks dapat menciptakan kekacauan selama Pemilu dengan menyebarkan informasi yang salah tentang jadwal Pemilu, lokasi pemungutan suara, atau hasil Pemilu.
Kelima, Tingkatkan Literasi Digital. Mewaspadai hoaks dapat meningkatkan literasi digital masyarakat. Hal ini membantu individu menjadi lebih cerdas dalam mengevaluasi informasi yang mereka temui di internet.
Keenam. Mendukung Demokrasi yang Sehat. Demokrasi yang sehat memerlukan partisipasi yang sadar dan informasi yang benar, sehingga mewaspadai hoaks adalah cara untuk mendukung demokrasi yang kuat.
Dari poin-poin diatas, belajar bagaimana mengidentifikasi hoaks dan informasi palsu adalah langkah yang sangat penting. Sebelum membagikan informasi, verifikasi kebenarannya melalui sumber-sumber terpercaya. Selain itu, ketika berpartisipasi dalam diskusi politik, lakukan dengan cara yang bijak, berdasarkan fakta, dan hindari menyebarkan rumor atau informasi palsu.
Pada Pemilu 2024, yang sekarang tahapannya sudah berlangsung, fenomena yang sama besar kemungkinan akan kembali terjadi. Partai politik, politikus, pendukung kandidat, dan masyarakat berpotensi terpapar ataupun ikut memproduksi disinformasi untuk beragam tujuan. Hal ini seperti menyerang kandidat tertentu, kredibilitas penyelenggara Pemilu, atau proses Pemilu itu sendiri.
Sementara itu, Ketua Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo), Septiaji Eko Nugroho mengatakan meningkatnya jumlah hoaks dengan tema politik yang berhasil diverifikasi, berpotensi mengancam kualitas pesta demokrasi. Selain itu, hoaks tidak hanya merusak akal sehat calon pemilih, namun juga mendelegitimasi proses penyelenggaraan Pemilu, dan lebih parah lagi, mampu merusak kerukunan masyarakat yang mengarah ke disintegrasi bangsa.
Septiaji juga mengatakan suatu kabar bohong, apabila diinformasikan berulang-ulang bisa jadi dianggap oleh publik menjadi suatu kebenaran. Oleh karena itu, logika dan rasa harus dipakai, agar tidak terbawa perasaan oleh setiap kabar yang belum jelas.
Hal senada juga dikatakan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD yang meminta masyarakat agar mewaspadai berita bohong atau hoaks yang sangat mudah dan cepat beredar di media sosial. Baik berisi isu agama, isu politik uang, bahkan isu peran peradilan dalam penyelenggaraan Pemilu. Selain itu, semua elemen masyarakat perlu bersama-sama meningkatkan kemampuan literasi agar tidak mudah terhasut dengan hoaks, serta berhati-hati menjalani aktivitas di media sosial dalam menyampaikan suatu informasi.
Selain itu, Mahfud MD juga mengimbau kepada seluruh elemen masyarakat untuk tetap menjaga kondusifitas wilayah demi Pemilu 2024 yang damai. Dan masyarakat harus lebih waspada terhadap isu-isu hoaks yang dapat memecah belah bangsa.
Dalam menghadapi akibat hoaks Pemilu, penting bagi pemerintah, media, organisasi masyarakat sipil, dan masyarakat untuk bekerja sama dalam memerangi penyebaran berita palsu. Ini melibatkan pendidikan pemilih, penegakan hukum yang ketat terhadap penyebar hoaks, dan upaya untuk meningkatkan literasi media dan informasi di masyarakat. Dengan tindakan yang tepat, akibat hoaks pada Pemilu dapat diminimalkan, dan integritas proses pemilihan dapat dijaga. Selain hal tersebut, masyarakat harus memahami bahwa hoaks berbahaya bagi masa depan bangsa kita, namun itu saja tidak cukup. Masyarakat juga harus memiliki kemampuan memilah dan memilih mana berita yang benar dan mana yang keliru. Kegiatan literasi digital harus dilakukan dengan melibatkan multisektor, ini bukan kewajiban pemerintah saja, namun bagi siapa saja yang tidak ingin negeri ini larut dalam bencana informasi akibat hoaks