Oleh : Malik Abdullah )*
Kecepatan pemerintah dalam menangani bencana di sejumlah wilayah Sumatera menjadi penegasan kuat bahwa negara hadir secara nyata di saat masyarakat menghadapi situasi paling sulit. Penanganan bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat tidak hanya dilakukan dalam fase tanggap darurat, tetapi diarahkan sejak awal menuju pemulihan yang terukur, terencana, dan berkelanjutan. Pendekatan ini menunjukkan perubahan pola penanganan bencana yang lebih sistematis, berbasis kesiapan fiskal, serta berpihak pada pemulihan kehidupan warga terdampak.
Dalam berbagai kesempatan, Presiden Prabowo Subianto menekankan bahwa pemerintah memiliki kemampuan anggaran yang memadai untuk membiayai penanganan dan pemulihan pascabencana. Ketersediaan anggaran tersebut bersumber dari kebijakan efisiensi pengelolaan keuangan negara yang diterapkan sejak awal 2025. Efisiensi ini bukan sekadar penghematan administratif, melainkan strategi memperkuat daya tahan fiskal agar negara memiliki ruang gerak cepat saat menghadapi kondisi darurat, termasuk bencana alam berskala besar.
Penegasan tersebut menjadi penting di tengah kerusakan infrastruktur dan permukiman yang luas di wilayah terdampak. Pemerintah memandang bahwa prinsip efisiensi bukanlah kebijakan populis jangka pendek, melainkan amanat konstitusi yang menekankan pengelolaan perekonomian nasional secara berkeadilan dan berorientasi pada kemakmuran rakyat. Dengan efisiensi, kebocoran anggaran dapat ditekan, ruang penyalahgunaan dipersempit, dan dana publik benar-benar dialokasikan untuk kebutuhan paling mendesak, seperti pemulihan pascabencana.
Keseriusan pemerintah juga tercermin dari perhitungan kebutuhan pemulihan yang disusun secara komprehensif. Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menyampaikan bahwa estimasi biaya pemulihan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat mencapai Rp51,82 triliun. Angka ini mencerminkan skala kerusakan yang luas, mulai dari puluhan ribu rumah warga hingga fasilitas publik strategis seperti jalan, jembatan, sekolah, rumah ibadah, rumah sakit, puskesmas, serta sektor pertanian dan peternakan yang menjadi tumpuan ekonomi masyarakat setempat.
Di Aceh saja, kebutuhan anggaran pemulihan diperkirakan mencapai lebih dari Rp25 triliun, seiring rusaknya puluhan ribu rumah dengan tingkat kerusakan beragam. Data ini menjadi dasar bagi pemerintah untuk menyusun langkah pemulihan yang tidak bersifat tambal sulam, melainkan menyasar perbaikan menyeluruh agar kualitas hidup masyarakat dapat kembali, bahkan lebih baik dibandingkan sebelum bencana terjadi.
Arah kebijakan tersebut ditegaskan melalui perintah langsung agar pembangunan hunian sementara dan hunian tetap dipercepat. Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan seluruh jajaran kabinet untuk memastikan pembangunan hunian berjalan tanpa hambatan birokrasi, dengan target waktu yang jelas. Pembangunan fisik hunian ditempatkan sebagai prioritas utama, sejalan dengan pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi agar proses pemulihan berlangsung manusiawi dan bermartabat.
Arahan ini diperkuat oleh Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, yang menegaskan bahwa penanganan bencana harus berjalan paralel antara pembangunan hunian dan pemenuhan kebutuhan dasar, seperti air bersih, sanitasi, layanan kesehatan, dan logistik. Pendekatan paralel ini dinilai krusial agar masyarakat terdampak tidak terjebak terlalu lama dalam situasi darurat yang berpotensi menimbulkan masalah sosial lanjutan.
Di tingkat operasional, pemerintah mengerahkan tambahan alat berat, memperkuat distribusi air bersih, serta menyediakan toilet portabel di lokasi-lokasi dengan dampak terparah. Langkah ini menunjukkan perhatian terhadap aspek sanitasi dan kesehatan lingkungan yang kerap menjadi tantangan besar pascabencana. Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto juga menjelaskan bahwa pembangunan hunian sementara akan melibatkan unsur TNI dan Polri untuk mempercepat pengerjaan, dengan model hunian tipe 36 beranggaran sekitar Rp30 juta per unit dan target penyelesaian dalam enam bulan.
Selain pembangunan hunian, pemerintah menyiapkan skema relokasi bagi warga yang tinggal di zona rawan dan tidak lagi memungkinkan untuk dihuni. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa tanah negara yang telah diinventarisasi akan dimanfaatkan sebagai lokasi relokasi, sehingga proses pemindahan warga dapat berjalan cepat tanpa terkendala pembebasan lahan. Skema ini sekaligus menjadi upaya mitigasi jangka panjang agar risiko bencana serupa dapat diminimalkan.
Dalam konteks rehabilitasi rumah rusak, pemerintah menyetujui anggaran renovasi hingga Rp60 juta per unit, dengan perhitungan yang disesuaikan terhadap kondisi inflasi dan kenaikan harga material. Kebijakan ini menunjukkan keberpihakan negara agar masyarakat terdampak tidak menanggung beban tambahan dalam membangun kembali kehidupan mereka.
Keseluruhan langkah tersebut mencerminkan pendekatan negara yang tegas, cepat, dan terkoordinasi dalam menangani bencana di Sumatera. Dengan dukungan fiskal yang kuat, koordinasi lintas lembaga, serta kepemimpinan yang menekankan kerja nyata, pemerintah menunjukkan bahwa penanganan bencana bukan sekadar respons darurat, melainkan investasi kemanusiaan dan pembangunan jangka panjang demi memastikan masyarakat dapat bangkit dengan lebih tangguh.
Pada akhirnya, percepatan penanganan bencana di Sumatera memperlihatkan arah kebijakan pemerintah yang tidak reaktif, melainkan antisipatif dan berorientasi pada pemulihan menyeluruh. Kehadiran negara tidak berhenti pada penyaluran bantuan awal, tetapi berlanjut hingga fase rehabilitasi dan rekonstruksi yang memastikan masyarakat terdampak dapat kembali menjalani kehidupan secara layak, aman, dan produktif. Konsistensi kebijakan ini sekaligus memperkuat kepercayaan publik bahwa setiap rupiah anggaran negara dikelola untuk kepentingan rakyat, terutama dalam situasi krisis.
)* Penulis merupakan Pengamat Isu Strategis
