Pengamat Politik: Pemerintah akan Gelar Pemilu Jurdil Demi Demokrasi Bermartabat
JAKARTA – Pemerintah resmi akan menggelar Pemilu pada 2024. Hal ini menyudahi polemik yang sebelumnya ramai dibahas mengenai wacana Presiden 3 Periode.
Pengamat Politik Universitas Al Azhar Indonesia (UAI) Ujang Komaruddin optimistis pernyataan pemerintah tersebut telah menutup wacana Presiden 3 Periode. Bahkan, penegasan pelaksanaan Pemilu 2024 menjelaskan bahwa Presiden Joko Widodo akan menyelenggarakan pemilu secara jujur adil. Pemilu ini untuk menjaga demokrasi yang bermartabat.
“Saya meyakini keseriusan pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Rakyat juga tidak ingin pemilu ditunda,” kata Ujang dalam program acara Trijaya Hot Topic Petang dengan tema “Kawal Demokrasi Lewat Pemilu Berkualitas, Jumat (20/5/2022).
Menurut Ujang, keseriusan pemerintah untuk menggelar Pemilu 2024 dapat terlihat dari pelantikan anggota KPU, Bawaslu, dan komunikasi intens dengan DPR. Selain itu, pemerintah telah memutuskan anggaran KPU. Kebijakan itu sebagai tindak lanjut dari keputusan Presiden.
“Saya rasa apa yang disampaikan Pak presiden harus ditindaklanjuti. Misalkan keseriusan anggaran anggaran diambil dari mana. Kemudian keseriusan infrastruktur, tugas pemerintah, kepolisian, KPU dan Bawaslu seperti apa,” ujarnya.
Menurut Ujang, keseriusan yang dilakukan pemerintah saat merupakan bagian dari legacy Presiden. Jika pemilu tidak bagus seperti terjadi kecurangan dan tidak berintegritas, maka akan mencoreng Presiden. Pasalnya, Presiden dianggap membiarkan pemilu amburadul. Untuk itu, diharapkan pemilu berkualitas yang bermartabat sehingga menghasilkan pemimpin luar biasa.
Ia menambahkan, pemilu yang berkualitas memerlukan sinergi pemerintah dan semua pihak, di antaranya rakyat, lembaga swadaya masyarakat (LSM), akademisi, dan media.
“Kalau kita bersinergi bersama-sama ingin mengadakan atau melaksanakan pemilu sesuai jadwal tentu kita akan bisa melakukan itu,” ungkapnya.
