Pengamat sebut pihak yang setuju dengan pemekaran wilayah Papua lebih banyak ketimbang tidak setuju.
Jakarta: Pengamat politik Indonesia Public Institute (IPI) Karyono Wibowo tak sependapat dengan anggapan pemekaran wilayah Papua dapat menimbulkan polarisasi. Hal yang ditakutkan belum tentu terjadi.
“Menurut saya pemekaran daerah otonomi baru (DOB) di Provinsi Papua itu belum tentu bisa menimbulkan polarisasi. Justru kalau menurut saya pemekaran itu tujuannya untuk menyejahterakan, melakukan akselerasi,” kata Karyono kepada Medcom.id, Rabu, 13 Juli 2022. Menurut dia, pro-kontra dari setiap keputusan pasti selalu terjadi. Namun, dia memandang pihak yang setuju dengan pemekaran wilayah Papua lebih banyak ketimbang tidak setuju.
“Nah, yang menolak pemekaran kalau kita amati, kita teliti itu justru lebih didorong oleh elite yang saat ini menikmati situasi dan kondisi Papua,” ujar dia. Dia tak menyebut detail sosok elite yang tidak setuju dengan pemekaran wilayah Papua. Dia mengatakan elite itu adalah kelompok yang terganggu dengan adanya pemekaran.
“Mereka tidak ingin kekuasaannya selama ini yang mereka nikmati itu berkurang. Nah, ketika ada pemekaran maka kekuasaan mereka itu menjadi berkurang, kewenangan mereka menjadi sempit. Jadi, yangg kontra pemekaran sebenarnya elite yang tidak mau terganggu kenyamanannya selama ini,” jelas Karyono. Karyono mengatakan pemekaran di Bumi Cenderawasih itu adalah suatu keniscayaan. Sebab, dengan kondisi geografis yang sangat luas, sumber daya alam (SDA) melimpah membuat masyarakat Papua makin sejahtera dengan adanya pemekaran wilayah.
“Alamnya sangat indah tapi ekstrem. Itu justru dengan pemekaran maka akan memutus mata rantai birokrasi yang panjang dan berbelit-belit. Itu (pemekaran) bukan menimbulkan polarisasi, yang menimbulkan polarisasi itu justru elitenya,” ucap Karyono. Sebelumnya, Peneliti dari Badan Riset dan Inovatif Nasional (BRIN) Cahyo Pamungkas berpendapat pemekaran wilayah Papua menimbulkan polarisasi di lingkup gerakan akar rumput. Seperti dewan adat, dewan gereja, dan masyarakat lokal. Rata-rata masyarakat Papua disebut tidak setuju dengan pemekaran area di Bumi Cenderawasih tersebut.
