Jakarta – Pengawasan digital kini menjadi salah satu kunci utama dalam memperkuat budaya antikorupsi di lingkungan pemerintahan. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendorong pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan pencegahan korupsi sejak dini.
Dalam hal ini, penegakan hukum dinilai belum cukup untuk mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang bersih. Sehingga pengawasan internal dengan pemanfaatan teknologi digital diharapkan mampu memicu kemajuan reformasi birokrasi di Indonesia.
Sebagai contoh, Kementerian Kebudayaan (Kemenbud) telah meluncurkan Sistem Aplikasi Monitoring Anti-Fraud (SAMAN) untuk memperkuat peran strategis Inspektorat Jenderal (Itjen) di Kemenbud.
Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto mengatakan, dengan penerapan teknologi informasi, proses administratif lebih efisien, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Terlebih lagi, inovasi good governance dapat meningkatkan akses informasi publik.
“Inspektorat Jenderal Kemenbud berperan sebagai pengawas internal, dalam memastikan tata kelola organisasi berjalan bersih dan bebas korupsi,” ungkapnya.
Fitroh menilai, pencegahan korupsi akan efektif bila dimulai dengan penguatan pengawasan internal kementerian/Lembaga. Upaya ini bisa menutup potensi kebocoran di tengah tantangan era disrupsi.
Senada, Menteri Kebudayaan Fadli Zon, menegaskan bahwa penguatan pengawasan berbasis teknologi merupakan bagian penting dari agenda reformasi birokrasi di sektor kebudayaan. Menurut dia, integritas harus hadir bukan hanya sekadar slogan, tetapi juga tercermin dalam praktik kerja sehari-hari.
“Budaya antikorupsi menjadi jembatan antara nilai-nilai kebudayaan dan pemanfaatan teknologi, terutama di Tengah berkembangnya modus korupsi yang semakin kompleks,” ujar Fadli.
