JAKARTA – Pemerintah menegaskan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus berjalan dengan pengawasan ketat mengingat manfaatnya yang besar bagi generasi muda.
Menko Bidang Pemberdayaan Masyakat, Muhaimin Iskandar menekankan bahwa MBG adalah salah satu fondasi penting pembangunan sumber daya manusia Indonesia.
“Program ini tidak boleh berhenti hanya karena ada beberapa kendala teknis. Justru dari evaluasi inilah pemerintah memperbaiki standar agar semakin baik,” tegas Muhaimin Iskandar.
Pernyataan tersebut menegaskan komitmen pemerintah menjaga keberlanjutan MBG di tengah isu negatif yang beredar, mulai dari dugaan dapur fiktif hingga kasus keracunan di beberapa daerah. Menurutnya, masalah tersebut tidak dapat dijadikan alasan menghentikan program yang menyasar jutaan pelajar di seluruh Indonesia.
Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana menyampaikan pihaknya telah memperketat koordinasi dengan seluruh penyedia makanan.
“Setiap menu MBG harus memenuhi standar gizi dan higienitas yang ditetapkan. Kasus yang terjadi bukan alasan untuk menghentikan, tetapi menjadi dasar evaluasi menyeluruh,” ujar Dadan Hindayana.
Ia menambahkan, BGN juga melakukan audit rutin pada dapur penyedia makanan untuk memastikan tidak ada penyimpangan. Upaya ini dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab atas distribusi makanan sehat dan aman bagi pelajar.
Sementara itu, Kepala BPOM, Taruna Ikrar memastikan lembaganya terlibat aktif dalam pengawasan rantai produksi makanan MBG.
“BPOM mendukung penuh MBG. Semua produk makanan yang masuk ke sekolah dipastikan telah melalui uji keamanan pangan,” pungkas Taruna Ikrar.
Taruna menegaskan tidak ada toleransi terhadap pihak yang mencoba mengabaikan standar produksi. BPOM bahkan menyiapkan langkah tegas berupa penarikan produk hingga sanksi hukum jika terbukti melanggar.
Di sisi legislatif, Ketua Komisi IX DPR RI, Felly Estelita Runtuwene menyatakan DPR mendukung penuh penguatan regulasi program ini.
“MBG harus dievaluasi, bukan dihentikan. Justru regulasi perlu diperkuat agar pelaksanaan di lapangan semakin terjamin,” tutur Felly Estelita Runtuwene.
Felly menilai, payung hukum yang lebih kokoh akan membuat MBG terhindar dari politisasi dan dapat terus berfokus pada tujuan utamanya, yaitu meningkatkan kualitas gizi anak bangsa.
Dukungan juga datang dari Ketua Badan Anggaran DPR RI, Said Abdullah yang menegaskan komitmen parlemen dalam mengawal anggaran program ini.
“Banggar memastikan dana yang dialokasikan benar-benar digunakan sesuai kebutuhan. Generasi sehat dan produktif adalah investasi bangsa,” tambah Said Abdullah.
Selain itu, Wakil Kepala BGN, Nanik S Deyang menyebut pemerintah juga melibatkan unsur masyarakat dalam pemantauan distribusi.
“Transparansi ini penting agar publik percaya bahwa MBG aman, halal, dan bermanfaat,” tutup Nanik S Deyang.
Dengan pengawasan lintas lembaga dan dukungan legislatif, pemerintah optimistis MBG akan terus memberi dampak positif bagi pelajar. Program ini bukan hanya soal makanan gratis, melainkan investasi jangka panjang demi lahirnya generasi sehat, cerdas, dan produktif.
