Pengembangan Rumah Subsidi Diperluas dengan Skema Pembiayaan Alternatif
Jakarta – Pemerintah terus memperkuat upaya penyediaan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) melalui pengembangan rumah subsidi dengan skema pembiayaan yang lebih beragam dan inklusif. Melalui Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), langkah strategis diarahkan pada optimalisasi program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang selama ini menjadi tulang punggung pembiayaan perumahan nasional.
Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho, menyampaikan bahwa kinerja program FLPP sepanjang 2025 menunjukkan capaian yang sangat positif. “Program FLPP menunjukkan kinerja positif sepanjang 2025 dengan capaian realisasi tertinggi sejak program berjalan,” ujarnya. Capaian tersebut menjadi fondasi penting untuk penguatan kebijakan pembiayaan perumahan di tahun 2026.
Namun demikian, dominasi pembiayaan rumah tapak dinilai belum sepenuhnya menjawab kebutuhan masyarakat di kawasan perkotaan. Oleh karena itu, BP Tapera mulai mendorong pengembangan hunian vertikal sebagai alternatif solusi. “Karena itu, pada tahun 2026 BP Tapera mulai mendorong optimalisasi pembiayaan rumah susun sebagai alternatif solusi penyediaan hunian di kota-kota besar,” katanya.
Sejalan dengan itu, BP Tapera menetapkan arah kebijakan strategis FLPP 2026 melalui strategi SIP 350 ribu unit. Program ini difokuskan pada percepatan penyaluran pembiayaan dengan memperkuat sinergi antar pemangku kepentingan, inovasi kebijakan pembiayaan, serta peningkatan promosi dan edukasi kepada masyarakat secara masif.
Untuk meningkatkan aksesibilitas pembiayaan, sejumlah langkah konkret telah disiapkan. Di antaranya adalah perpanjangan tenor Kredit Pemilikan Rumah (KPR) hingga 30 tahun, simplifikasi proses pengajuan, digitalisasi layanan, serta penguatan kerja sama dengan perbankan, pengembang, dan pemerintah daerah. Upaya tersebut diharapkan mampu memperluas jangkauan program bagi MBR di berbagai wilayah.
Sementara itu, implementasi program FLPP di daerah juga menunjukkan perkembangan yang signifikan. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan Provinsi Sulawesi Selatan mencatat realisasi penyaluran FLPP mencapai Rp229,74 miliar untuk pembangunan 1.838 unit rumah subsidi hingga Februari 2026.
Kepala Kanwil DJPb Sulawesi Selatan, Hari Utomo, menjelaskan bahwa anggaran tersebut telah dimanfaatkan untuk pembangunan rumah di 22 kabupaten dan kota. “Program FLPP memasuki tahun kedua dan hingga Februari 2026 sudah dibangun 1.838 unit rumah dengan penyaluran Rp229,74 miliar,” ujarnya.
Hari menambahkan bahwa program FLPP tidak hanya berfungsi sebagai instrumen penyediaan hunian, tetapi juga memiliki dampak luas terhadap perekonomian. “Program FLPP berdampak terhadap sosial ekonomi karena mampu menciptakan pasar perumahan yang terserap secara pasti, sebab rumah subsidi hampir selalu diminati masyarakat berkat suku bunga rendah dan harga yang terjangkau,” jelasnya.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa realisasi program ini turut memberikan efek berganda bagi daerah. “Jadi, mulai dari penyerapan tenaga kerja, peningkatan aktivitas sektor konstruksi, hingga penguatan daya beli masyarakat,” ucapnya.
Dengan berbagai inovasi dan penguatan kebijakan tersebut, pemerintah optimistis pengembangan rumah subsidi melalui skema pembiayaan alternatif dapat menjawab kebutuhan hunian masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata. (*)
