Koperasi Desa Merah Putih Sebagai Motor Penggerak Ekonomi Desa Yang Inklusif, Transparan, dan Berkelanjutan
Jakarta – Program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dibangun akan menjadi instrumen untuk mengubah dan memperbaiki kesehatan ekonomi kelurahan/desa di Indonesia. Pemerintah optimis akan menjadi motor penggerak ekonomi desa yang inklusif, transparan, dan berkelanjutan.
Menteri Koperasi Ferry Joko Juliantono saat menghadiri Haul Guru Bangsa Haji Oemar Said (HOS) Tjokroaminoto ke-92 di Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Syarikat Islam (SI), Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (1/3/2026) menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto mempunyai keberpihakan yang sangat kuat dengan rakyat melalui Program Koperasi Desa Merah Putih.
“Ada Menteri Koperasi dan Presidennya sekarang punya keberpihakan dengan koperasi. Ada program Koperasi Desa ini, Insya Allah Bapak Ibu semuanya, dalam waktu satu-dua bulan ini akan terbentuk koperasi-koperasi desa di seluruh desa-desa dan kelurahan Indonesia,” ujar Ferry.
Sebelumnya Menteri Perdagangan Budi Santoso menegaskan bahwa pihaknya mendorong penguatan peran Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) sebagai mitra distribusi untuk mendukung perekonomian masyarakat desa. Pemerintah menilai koperasi desa memiliki potensi besar untuk memperluas akses distribusi barang sekaligus memperkuat ekosistem ekonomi lokal.
“Jadi, koperasi desa yang sudah ada di daerah-daerah itu sebenarnya ingin lebih dekat distribusinya kepada para konsumen yang ada di desa,” kata
Koperasi Desa memiliki peluang besar untuk menjalin kolaborasi dengan berbagai pihak, seperti minimarket modern seperti Alfamart dan Indomaret maupun distributor, guna memperluas jaringan distribusi produk ke masyarakat desa.
Sementara dari hasil survei Pengelolaan Koperasi Desa Merah Putih yang profesional dan akuntabel menjadi kunci agar koperasi desa benar-benar mampu memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat setempat
Survei terbaru CELIOS mengungkap kebutuhan paling mendesak dalam pengembangan koperasi desa adalah peningkatan kapasitas pengelola. Hasil pemetaan di berbagai daerah dari Aceh hingga Papua menunjukkan mayoritas perangkat desa menilai pelatihan dan penguatan manajemen sebagai kunci agar koperasi lebih profesional dan berdaya saing.
Peneliti CELIOS, Media Wahyudi Askar, mengungkapkan hasil survei yang dilakukan terhadap perangkat desa di berbagai wilayah Indonesia, mulai dari Aceh hingga Papua. Berdasarkan temuan tersebut, mayoritas responden menilai peningkatan kapasitas pengelola menjadi kebutuhan paling mendesak dalam pengembangan koperasi desa.
Data survei bertajuk Pemetaan Solusi Efektif dalam Pengembangan Koperasi di Desa yang dirilis CELIOS pada 2026 menunjukkan sebanyak 78% responden menilai pelatihan dan peningkatan kapasitas pengelola sebagai solusi utama.
Selain itu, 50% responden menyoroti pentingnya penyuluhan guna meningkatkan partisipasi masyarakat. Sebanyak 46% mengusulkan kemudahan penambahan modal, dan 43% menilai pengembangan infrastruktur koperasi sebagai prioritas.
Adapun 39% responden menekankan perlunya penyediaan teknologi informasi. Sementara itu, 35% menginginkan akses pasar yang lebih luas, 34% mendorong pengembangan produk unggulan lokal, dan 32% mengusulkan kolaborasi dengan swasta, antardaerah, maupun BUMN.
