Oleh : Akbar Maulana )*
Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) merupakan wilayah yang heterogen dengan masyarakat yang beragam, tentu jangan sampai dirusak oleh perbedaan pilihan dalam penyelenggaraan Pemilu 17 April Mendatang. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan HAM (Menkopolhukam) Wiranto mengingatkan agar semua komponen bangsa menjaga stabilitas keamanan dan politik menjelang pelaksanaan Pemilu serentak 2019 agar negara berlangsung aman dan kondusif.
“Keamanan dan politik harus selalu stabil agar negara tidak kacau,” tutur Wiranto. Menurutnya, Keamanan merupakan syarat mutlak untuk membangun dan mensejahterakan bangsa. Dengan menciptakan suasana aman, maka segala bentuk ancaman harus dinetralisir.
Dirinya juga menuturkan bahwa instrumen penting negara demokrasi adalah politik. Tak hanya stabilitas keamanan, tapi stabilitas politik juga penting. Karena keduanya saling berkorelasi.
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) melakukan berbagai kegiatan strategis dalam menyukseskan pesta demokrasi 17 April 2019 mendatang. Masyarakat sebagai wajib pilih dan pemegang kedaulatan tertinggi dalam pemilu juga didorong untuk lebih pro aktif dalam mendukung kegiatan pemilu 2019. Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi NTB Haji Rosiyadi Saytuhi mengatakan, proses – proses kepemiluan yang bersentuhan dengan masyarakat harus di laksanakan dengan penuh tanggung jawab serta tidak menimbulkan kegaduhan.
“Pada Pemilu ini suasana kebatinannya semakin hangat tapi tetap kita menjaga kepala dingin, jaga semangat persaudaraan karena siapapun yang kita pilih pada pemilu itu adalah saudara kita.” Ujarnya.
Menurutnya, elit politik maupun yang memiliki kepentingan pada pemilu 2019, berperan besar dalam menciptakan pemilu yang aman dan damai.
“Untuk itulah, masyarakat di suguhkan politik santun dan bermartabat. Masyarakat juga tidak diadu domba dengan menyebar berita bohong, fitnah yang berpengaruh terhadap stabilitas daerah,” ungkapnya.
Pada kesempatan sebelumnya, Kaum milenial NTB berkomitmen untuk mendukung terciptanya pemilu damai 2019. Komitmen tersebut di deklarasikan bersama di Mataram Februari lalu. Kaum milenial NTB, menurut koordinator deklarasi Ekada, merupakan gabungan dari kenjo NTB, Sedulur Jokowi, Baja NTB dan PSI NTB. Eka Dana menyampaikan bahwa deklarasi juga untuk merapatkan barisan para relawan Jokowi – Amin di Provinsi NTB. Dalam kesempatan tersebut, kaum milenial NTB juga menyatakan komitmen untuk memenangkan pasangan Jokowi – Ma’ruf Amin.
Peran dalam menjaga pemilu damai juga menjadi bagian dari Pondok pesantren pula. Kapolda NTB Irjen Pol Achmat Juri mangapresiasi pondok pesantren yang sejak dulu selalu menjadi garda terdepan dalam mengawal proses pemilu damai. Selain itu, menurutnya, ponpes merupakan tempat menjaga 4 pilar kebangsaan yakni NKRI, Bhineka Tunggal Ika, Pancasila dan UUD 45.
Achmat Juri menyatakan, menjelang pelaksanaan Pemilu 2019, pihaknya menghimbau sekaligus mengharapkan seluruh masyarakat NTB untuk bersama – sama menjaga pilkada agar berjalan dengan sukses, lancar dan aman, sehingga melahirkan pemimpin bertanggung jawab, jujur, adil dan tentunya mampu mengawal pembangunan daerah menjadi lebih baik. Untuk mewujudkan hal tersebut, tentu diperlukan kesadaran dari seluruh elemen masyarakat untuk menghormati hak politik sesama warga dengan senantiasa menampilkan sikap dan perilaku yang santun dalam berdemokrasi.
“Mari kita laksanakan pesta demokrasi dengan penuh kedamaian, kerukunan. Kita berharap sukses karena demokrasi warisan dari leluhur kita yang harus dijaga, dilestarikan dan dicapai cita luhur itu,” terangnya.
Sementara itu, Tuan Guru Muammar Arafat selaku pimpinan pondok pesantren Darul Fallah berpesan kepada para santri dan warga, untuk ikut serta dalam pemilu dengan tetap menjaga persatuan dan perdamaian. Pihaknya juga menambahkan, Pondok Pesantren sangat berperan penting dalam menciptakan pemilu damai. Karena Ponpes sangat dekat dengan masyarakat, dan melalui sarana dakwah, pengajian maupun kegiatan keagamaan akan diselipkan pesan damai dalam menghadapi Pemilu 2019.
Pondok pesantren merasa terpanggil untuk mengingatkan pada masyarakat bahwa pemilu damai adalah pesta rakyat, pemilu bukan perang, tapi pesta yang masyarakat harus senang tanpa ada permusuhan. Agama juga dinilai memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas keamanan menjelang pemilu. Hal ini dikarenakan agama seringkali dijadikan alat untuk kepentingan politik, baik legitimasi politik, hingga kampanye politik. Tentu akan sangat merugikan, apabila hanya karena beda pilihan kerukunan masyarakat menjadi renggang dan tidak saling sapa hanya karena beda bendera yang dipilih.
)* Penulis adalah Pengamat Masalah Sosial Politik
